BAGI Ariffi Nawawi, Direktur Utama Pertamina, puasa kali ini agaknya terasa lebih berat. Alotnya perundingan dengan Exxon Mobil Oil Indonesia soal perpanjangan kontrak pengelolaan ladang minyak Cepu, Jawa Tengah, benar-benar menguras energinya. Semula, Pertamina menargetkan kata sepakat bisa dicapai bulan ini. Tapi, setelah hampir dua bulan negosiasi maraton digelar, tenggat di atas rupanya sulit tercapai. "Sepertinya baru akan selesai Desember nanti," Ariffi mengakui.

Menurut seorang pejabat Pertamina yang ikut dalam perundingan, ada dua hal yang masih mengganjal. Persoalan pertama menyangkut besaran kompensasi. Pertamina minta Exxon membayar US$ 400 juta untuk memperpanjang kontrak hingga 2030. Tapi Exxon hanya bersedia membayar US$ 40 juta. Yang kedua, mengenai perbedaan perhitungan biaya operasional Exxon di tahun 2002. Exxon mengklaim telah mengeluarkan duit US$ 459 juta. Namun, Pertamina berpegang pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan besarnya hanyalah US$ 142 juta—dengan demikian, Exxon seharusnya membagi laba lebih besar ke Pertamina dan pemerintah.

Sumber itu menuduh, sejak awal negosiasi, Exxon "cuma mau menang sendiri". Misalnya soal jenis kontrak. Sampai 2010 nanti, Exxon punya hak pengelolaan dengan skema technical assistance contract (TAC). Dengan model ini, pemerintah RI mendapat porsi keuntungan 65 persen, Exxon 25 persen, dan Pertamina cuma 10 persen.

Dalam proposal perpanjangan kerja sama hingga 2030 mendatang, mereka berkukuh harus menggunakan skema yang sama. Padahal, sejak Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diberlakukan, tipe kontrak TAC telah dihapus, digantikan kontrak kerja sama (KKS). Dengan skema anyar ini jatah Pertamina naik: pemerintah 60 persen, sedangkan Pertamina dan Exxon masing-masing 20 persen.

Ariffi menilai, nilai dana kompensasi yang diminta Pertamina sangatlah wajar karena, "Mengingat cadangan minyak Cepu yang begitu besar, US$ 400 juta itu terhitung kecil." Karena itu, jika Exxon tetap tak setuju dengan angka di atas, Ariffi menyatakan pihaknya tak bakal sudi meneken perpanjangan kontrak.

Bagaimana sikap Exxon sendiri? Sayang, Deva Rachman, juru bicara Exxon, tak bersedia memberi penjelasan. "Maaf, saya tak bisa menjawab berapa besarnya nilai kompensasi yang disetujui Exxon," tuturnya. Deva juga membantah perusahaannya telah menggelembungkan biaya operasional Exxon sepanjang 2002. "Enggak benar ada mark-up dalam klaim biaya Exxon," ia menegaskan.

Toh, soal terakhir itu, Pertamina tetap berpegang pada hasil audit BPK. Pejabat Humas Pertamina, Mohammad Harun, membeberkan data betapa klaim Exxon memang kelewat tinggi. Sebagai contoh, biaya pengeboran sumur Jimbaran-1 milik Exxon dinyatakan US$ 834 per kaki. Ini hampir 2,5 kali lipat lebih mahal ketimbang ongkos sumur Mudi-1 milik Devon, yang cuma US$ 344 per kaki.

Alasan lain, di awal tahun 2000 Exxon pernah mengajukan biaya sebesar US$ 7,25 juta untuk studi pengembangan blok Banyu Urip, Cepu, selama setahun. Tapi, setelah ditelisik ulang, antara lain dengan membandingkannya dengan perusahaan lain, Pertamina akhirnya cuma menyetujui US$ 2,9 juta, atau 40 persen lebih rendah dari proposal Exxon.

Begitulah. Tarik-ulur masih seru berlangsung. Saking sengitnya, seperti diungkapkan Menteri Kwik Kian Gie, para petinggi Exxon dari Houston, AS, sampai langsung terbang ke Jakarta untuk melobi pemerintah. Tak cuma itu, masih kata Kwik, soal ini bahkan masuk dalam agenda pembicaraan Presiden Bush dan Megawati saat bertemu di Bali, Oktober lalu.

Benar-tidaknya hal ini, Deva dari Exxon cuma menjawab singkat, "Maaf, saya tidak tahu."

Kwik sendiri berpendapat, setelah kontrak Exxon berakhir 2010 nanti, sebaiknya Pertamina mengelola sendiri saja ladang Cepu. Menurut dia, sudah saatnya si Kuda Laut belajar mandiri. "Saya yakin Pertamina mampu, karena teknologi yang dibutuhkan tak rumit," ujarnya. Satu-satunya kendala adalah cekaknya modal. Toh, di mata Kwik, ini pun bukan masalah besar. Ia bertutur optimistis: "Dengan cadangan minyak 700 juta barel lebih, bank akan antre memberi kredit."

Iwan Setiawan