Di Indonesia jarang ada pengusaha yang hormat dan takut kepada pejabat. Bagi mereka, para birokrat adalah rekan dalam "selubung kepentingan", sejawat sepermainan.Corak hubungan ini sangat khas, dan mencerminkan"interaksi budaya" yang hanya setingkat lebih tinggidibandingkan dengan hubungan antara bos mafioso dan para pejabatlokal di New York dan Chicago tempo dulu.

Kini nyaris tak ada pengusaha dan tauke yang gentarberurusan dengan pejabat, kecuali bila sang bapak menolaksuap, menampik upeti, dan membuang jauh-jauh semua tandaterima kasih. Dari ratusan ribu pegawai negeri, Indonesiaberuntung karena ada seorang yang bisa dihadirkan sebagairole model, tokoh yang paling kebal suap, mantan kepala polisi Drs.Hoegeng. Hanya di hadapan Pak Hoegeng inilah, konon,semua tauke mati langkah dan mati nyali.

Figur Pak Hoegeng juga yang tiba-tiba menerobos masukke dalam ingatan kita ketika Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Indonesia mendeklarasikan Pakta Anti Suap berikutKampanye Nasional Anti Suap (KNAS) dan Gerakan Nasional AntiSuap (GNAS). Dicanangkan pada 1 dan 2 Oktober lalu,gebrakan Kadin ini juga didukung oleh koperasi, usaha kecilmenengah, dan media massa. Tanpa mengurangi rasa hormat kepadapengusaha, siapa pun sulit untuk merasa yakin pada itikadmereka. Ada apa dengan Kadin? Apakah ini upayapenjungkirbalikan: dulu melakukan suap, sekarang berkampanye antisuap?

Keraguan seperti itu tidak menutup kenyataan bahwakaum pengusaha berupaya mencari cakrawala lain. Tampaknya,di samping mengkhawatirkan ekonomi yang terpuruk,mereka mengalami pencerahan jiwa. Mungkin merekamerindukan figur Pak Hoegeng dan mendambakan birokrasi yangbersih. "Kita harus menghentikan suap sekarang.... Ini gerakanmoral agar orang malu dan takut berbuat suap," demikianpetuah Ketua Kadin Aburizal Bakrie. Pengusaha Sofjan Wanandipun menegaskan, "Pengusaha harus ikut bertanggung jawabkarena... pengusaha juga terlibat suap-menyuap." Paraleldengan pendapat keduanya, Pakta Anti Suap antara lainmenyebutkan bahwa pengusaha berjanji tidak akan melibatkan diridalam praktek suap serta akan mencegah suap di lingkunganmasing-masing. Kesimpulannya, Kadin akan mulai dari dirisendiri, lalu akan mengimbau pemerintah agar memberikankepastian hukum dan menegakkannya tanpa pandang bulu.

Semua gagasan itu luar biasa bagus, terlalu bagus untukdipercaya, apalagi untuk direalisasikan. Kesan yang samamungkin dirasakan oleh Menteri Negara BUMN LaksamanaSukardi, yang diberitakan menolak menandatangani Pakta AntiSuap. Laksamana kabarnya menolak karena pakta itu cumagerakan moral sehingga pejabat negara tidak wajib mengikuti ataumematuhinya. Suasana kian panas setelah Bacelius Rurumengatakan bahwa tidak benar Laksamana menolak menekenpakta tersebut.

Akibatnya, urusan pemberantasan suap menciut menjadimasalah penolakan Laksamana. Gerakan moral beralihkepada gerakan "mencemarkan nama baik." Jelaslah, semuakisruh itu bukan awal yang bagus untuk memulai kerja besarmemberantas praktek suap.

Masalah sebenarnya, mengapa Pakta Anti Suap itu tidak disambut pemerintah dan dijadikan momentum untuk menggalang kesatuan sikap anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme? Mengapa pemerintah menghindar ketika mereka seharusnya berdiri paling depan dalam perang melawan suap? Dalam hal ini terasa betapa Indonesia sangat kekurangan pemimpin sejati dan betapa kebutuhan pengusaha untuk mendapat Hoegeng-Hoegeng baru tidak ditanggapi. Padahal tidak sulit bagi Laksamana untuk mulai melakukannya dengan menyusun action plan antisuap. Atau minimal tidak membiarkan Pakta Anti Suap itu terhenti sebagai retorika belaka. Lagi pula, jika berhasil, pemerintah juga yang diuntungkan. Selain menemukan mitra sejati dalam diri pengusaha—bukan mitra yang menggerogoti—juga mendapat rekan yang berpotensi memulihkan perekonomian Indonesia.