PRIA setengah baya itu duduk lesu dengan wajah tampak lusuh. Matanya sayu menatap bakul-bakul cabai merah yang dipanen beberapa hari lalu yang terlihat membusuk dan kering. Kesialan itu terjadi karena ia terlambat mengirimkannya ke pasar lantaran desanya tak memiliki saluran telepon. Adegan itu ada dalam iklan layanan masyarakat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang beberapa waktu lalu disiarkan stasiun-stasiun televisi. Iklan itu menggambarkan betapa pentingnya saluran telepon sampai ke pelosok-pelosok desa agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar dan cepat. Tapi Telkom, yang menguasai penyelenggaraan infrastruktur teleko-munikasi, tak mampu berbuat banyak untuk rakyat seperti petani cabai merah dalam iklan itu.

Lihat saja Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi 2002 yang disusun Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dalam laporan itu tergambar Telkom memusatkan pembangunannya pada 2001 di kota besar, khususnya di wilayah Divisi Regional II, Jabotabek. Di sini, teledensitas—tingkat kerapatan telepon—mencapai 31,4 persen, yang berarti ada 314 sambungan telepon untuk setiap 1.000 penduduk. Di wilayah tetangga dekatnya, Divisi Regional III—meliputi Banten dan Jawa Barat selain Bogor—di wilayah tersebut terdapat banyak sentra pengembangan ekonomi rakyat—hanya 1,5 persen atau 15 telepon untuk 1.000 penduduk.

Sebenarnya ada jalan keluar bagi petani cabai merah yang tak kebagian jatah pembangunan itu, yakni membangun sendiri jaringan infrastruktur telekomunikasi alternatif. Kelihatannya mustahil, tapi bagi pakar Internet Doktor Onno W. Purbo dan kawan-kawan, hal itu bukan sekadar konsep. Mereka justru telah menerapkannya. Dengan apa yang mereka namai RTRWnet dan VoIP Merdeka, orang-orang yang tak memiliki saluran telepon dapat melakukan percakapan telepon, bahkan mengakses Internet.

RTRWnet, menurut Onno, sederhananya persis warung Internet (warnet). Bedanya, RTRWnet dikembangkan secara swadaya oleh warga di lingkungan rukun tetangga atau rukun warga. Lingkupnya pun lalu diperluas ke kelurahan hingga kecamatan, bahkan bisa sampai satu kota.

Dasar dari RTRWnet adalah standar wireless local area network (WLAN) atau jaringan lokal nirkabel, yang dalam istilah teknis disebut protokol IEEE 802.11b, yang dikembangkan IEEE—kumpulan insinyur elektronik dan kelistrikan seluruh dunia. WLAN menggunakan frekuensi 2,4 gigahertz, yang oleh Organisasi Telekomunikasi Internasional (ITU) direkomendasikan untuk dimanfaatkan secara bebas oleh sektor industri, sains, dan medis. Teknologi ini mampu memindahkan data hingga 11 megabit per detik.

Karena mampu mengirimkan sinyal data dalam kecepatan tinggi, ditambah mudahnya menerapkannya, serta berbiaya lebih murah ketimbang sambungan telepon dan saluran sewa (leased line), WLAN marak digunakan di Indonesia sejak 1999. WLAN dipakai di sekolah, warnet, perusahaan penyedia jasa Internet, serta instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Di Bogor, misalnya, Michael S. Sunggiardi, yang bersama Onno mempopulerkan konsep RTRWnet, menghimpun beberapa tetangganya di perumahan Baranangsiang Indah. Beruntung, Michael memiliki usaha penyedia jasa Internet, sehingga sinyal jaringan nirkabelnya tinggal dipancarkan ke arah kediamannya. Meski begitu, Michael mengaku sulit meyakinkan tetangga tentang pentingnya memiliki akses Internet swadaya ini. Tak semuanya mau bergabung dan kalaupun ada, posisi rumahnya terpisah jauh. Padahal jarak satu rumah dengan rumah lainnya maksimal 100 meter—agar dapat lebih jauh, dapat memakai hub (penguat sinyal).

Michael bercerita, saat membangun RTRWnet pertama itu, ia dan tetangganya bergotong-royong menalangi investasi untuk peralatan dan pekerjaan pemasangan. Michael merinci, untuk membangun sebuah RTRWnet dengan 20 pelanggan dibutuhkan investasi Rp 17 juta-Rp 20 juta. Jika dibagi rata, setiap rumah menyumbangkan Rp 850 ribu- Rp 1 juta. Semakin banyak anggotanya, biaya investasi awal itu pun semakin kecil. Sedangkan untuk biaya operasional membayar bandwidth, satu rumah dikenai biaya Rp 175 ribu-Rp 200 ribu.

Memang RTRWnet lebih cocok untuk permukiman di perkotaan atau antargedung dalam satu kompleks—sekolah, perguruan tinggi, atau bagian-bagian dalam pemerintahan daerah—yang jaraknya tak terlalu berjauhan. Selain kemampuan berinternet 24 jam tanpa henti, ke dalam jaringan RTRWnet bisa juga dimasukkan layanan lain, intranet atau layanan voice over Internet protocol (VoIP)—kemampuan melakukan percakapan telepon antarpengguna komputer melalui jaringan Internet—sehingga dapat "berinterkom" sesama tetangga se-RT-RW, se-Indonesia, atau sedunia.

Teknologi VoIP pada dasarnya mengubah sinyal suara yang analog menjadi sinyal digital memakai standar H 323 yang diciptakan ITU hingga dapat disalurkan ke dalam jaringan komputer dan Internet.

Seperti RTRWnet, yang dapat menggantikan warung Internet, layanan VoIP dapat menggantikan telepon tetap dan seluler untuk kondisi tertentu. Menurut Onno, investasi pembangunan dan biaya operasional VoIP Merdeka (http://voipmerdeka.net) jauh lebih murah ketimbang telepon tetap dan seluler. "Untuk mendapatkan satu sambungan telepon dari Telkom, pelanggan mengeluarkan uang US$ 1.000, sementara satu sambungan TelkomFlexi harganya US$ 3.000. Sedangkan satu sambungan VoIP hanya butuh investasi US$ 20. Dalam biaya operasional bulanan, telepon tetap dan seluler menghabiskan beberapa ratus ribu rupiah tanpa percakapan interlokal atau internasional, sedangkan VoIP hanya Rp 150 ribu-Rp 300 ribu per bulan, sudah termasuk percakapan interlokal dan internasional," Onno menjelaskan.

Munculnya VoIP Merdeka merupakan jawaban atas keputusan pemerintah untuk mengaplingkan penyelenggaraan layanan VoIP hanya kepada lima perusahaan: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT Indonesian Satellite Corporation Tbk., PT Satelit Palapa Indonesia, PT Gaharu Sejahtera, dan PT Atlasat Solusindo. Tak seperti kelima operator itu, VoIP Merdeka menggratiskan biaya. VoIP Merdeka berhasil membangun jaringan hanya dalam satu bulan sejak Januari 2003. Kini, menurut Onno, terdapat sekitar 200-300 gatekeeper—komputer yang mengendalikan komputer pengguna (gateway) yang tersebar di Internet—di seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Singapura, Jepang, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.

Gatekeeper itulah yang dikembangkan oleh Onno dan koleganya, Judhi Prasetyo, yang kini menetap di Singapura. Prinsip kerjanya sama dengan mesin public automatic branch exchange (PABX) telepon yang biasa terdapat di perkantoran. Mesin ini memungkinkan tiga saluran telepon dimanfaatkan oleh 8 hingga 32 pesawat telepon berbeda yang dapat berkomunikasi.

Sayangnya, teknologi murah meriah yang dibangun putra Indonesia sendiri tanpa bantuan dan dana luar negeri itu tak mendapat sambutan pemerintah. Itulah sebabnya pengguna VoIP Merdeka tak dapat menghubungi atau dihubungi pengguna telepon tetap dan seluler.

VoIP Merdeka dan RTRWnet memang belum sampai ke desa-desa, tapi konsep lain yang cocok diterapkan di daerah terpencil dikembangkan komunitas teknologi informasi Indonesia lainnya. Yang pasti, semangatnya sama: membangun secara gotong-royong infrastruktur alternatif ketika Telkom dan pemerintah tak mampu memberikannya. Contohnya jaringan radio komunitas yang dikembangkan Imam Prakoso dan Akhmad Nasir dari Community Broadcasting Network (CBN) di Yogyakarta dan Basuki Suhardiman dari Computer Network Research Group (CNRG) Institut Teknologi Bandung di wilayah Jawa Barat.

Radio komunitas merupakan stasiun pemancar radio FM yang jangkauannya terbatas. Sasarannya adalah komunitas petani, nelayan, dan masyarakat lapisan bawah lainnya. Kini jaringan radio komunitas tersebar luas di Jawa, Sumatera, bahkan Papua. Contohnya adalah Jaringan Radio Suara Petani dan Jaringan Radio Komunitas di Jawa Barat, yang telah memiliki jaringan hingga 600 komunitas.

Jumlah itu merupakan potensi untuk memperbesar pengguna Internet di Indonesia, yang menurut Heru Nugroho, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga Juni 2003 mencapai 5,5 juta. Sebab, menurut Basuki, suatu radio komunitas dengan mudah dikonversikan menjadi stasiun untuk berinternet karena saat ini saja sebenarnya sudah dapat mentransfer informasi dari Internet langsung ke komunitasnya. "Namun butuh riset agar kecepatan yang saat ini 9,6 kilobit per detik itu dapat lebih dari 64 kilobit per detik," Basuki menambahkan.

Seperti yang dilakukan Nasir dalam proyek percobaan di Ngadisuryan, Yogyakarta. Ia mengubah radio komunitas menjadi Jaringan Informasi Berbasis Komunitas (Combine) yang memanfaatkan radio paket frekuensi UHF (144-430 megahertz). Menurut Nasir, teknologi ini sangat ideal untuk wilayah Indonesia, yang kepulauan dan topografinya berbukit dan penggunanya saling terpisah hingga 20-100 kilometer. Kondisi geografis kita mirip Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik, yang sudah menerapkan teknologi serupa untuk akses Internet. "Kami bermimpi petani dan nelayan kita juga dapat seperti petani di kepulauan itu, yang memiliki Jaringan Rakyat Pertama (PFnet)," kata Imam.

Soal investasinya, menurut hitungan Nasir, untuk setiap titik teknologi itu dibutuhkan sekitar Rp 3 juta, yakni untuk komputer bekas, radio komunikasi, dan alat semacam modem yang disebut Terminal Node Controller. Bagi banyak kelompok tani, biaya itu masih terbilang tinggi. Meski begitu, Nasir optimistis teknologi itu memberikan manfaat ekonomi bagi petani. "Di Fakfak, Papua, misalnya, mereka ingin itu segera diterapkan agar dapat memantau harga pala di pasaran," ujar Nasir.

Dody Hidayat, Deffan Purnama (Bogor), Heru C. Nugroho (Yogyakarta)