SIAPA pun yang terlibat dalam penyerangan ke empat desa di Poso, Ahad dua pekan lalu, mereka pastilah kehilangan akal sehat dan hati nurani. Bayangkanlah subuh nahasitu, ketika para penduduk di Desa Madale, Pinedaya, Saatu,dan Patangolemba lelap dalam damai, digeruduk olehgerombolan bersenjata dan bertopeng, ditembaki dan dibakarrumahnya, dengan akibat jatuhnya delapan korban jiwa (belakangantambah satu), dan belasan lainnya cedera. Malam akhir pekandi desa-desa sederhana itu bersambung dengan subuh malapetaka.

Kita sepakat dengan Panglima TNI Jenderal EndriartonoSutarto: insiden ini bukan tindak kriminal biasa. Kita jugapercaya pada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, SusiloBambang Yudhoyono, pelaku kerusuhan sudah lama berada didaerah itu. Yang agak sulit dipercaya adalah bahwa pelakukerusuhan berasal dari komunitas yang sebelumnya terlibatkonflik keras dan kemudian dirukunkan oleh DeklarasiMalino, Desember 2001.

Metode serangan sangat tidak awam. Kerahasiaannyaterjaga ketat sampai pada Hari-H dan Jam-J, sesuatu yang sulitdibayangkan terjadi dalam "gerakan" massal. Penyerangandilakukan sistematis, serentak, kilat, dengan metodehit and run, dengan hanya satu tujuan, membakar dan membunuh,yang pada dasarnya adalah membangkitkan ketakutan dandendam untuk melakukan pembalasan.

Semua pihak yang dirugikan akhirnya menyatakan telahkecolongan. Kecolongan oleh siapa? Sebab, dua hari sebelumtragedi di empat desa itu, sebuah desa lain, Beteleme diKecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, sekitar 400 kilometer dariKota Palu arah ke tenggara, juga mengalami serbuan dengantiga korban jiwa. "Sinyal" ini rupanya kurang ditanggapiserius oleh para petugas keamanan di kawasan tersebut. Apalagi,setelah Deklarasi Malino, masih terjadi peledakan bom diPoso dan sekitarnya, antara lain pada 23 Maret, 22 April, dan 6Juni 2002.

Ada keterangan, pelaku serangan mengambil peluangmomentum konsentrasi pengamanan di Pulau Tobian, yangdisiapkan sebagai lokasi alternatif pencanangan GerbangMina Bahari oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dua pekanlalu. Artinya, gerombolan itu mempunyai kemampuan intelijenyang tak bisa diremehkan, terutama dalam membaca situasi danmemetakan sasaran. Kelebihan ini kemudian dilengkapidengan kenyataan bahwa mereka memiliki dan menggunakansenjata api yang lebih dari sekadar kualitas rakitan.

Sejumlah pemuka masyarakat serempak bersetuju,aparat keamanan harus segera melakukan investigasi tuntas danmembekuk para pelaku, dari kelompok mana pun merekaberasal. Kalau tidak, seperti dikhawatirkan Ketua Umum PPMuhammadiyah, Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif, sulit sekalimenghindari kesan bahwa aparat turut bermain dalam peristiwa ini.Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Muzadi, malahmenengarai menurunnya kemampuan intelijen dan takadanya mekanisme yang secara otomatis mengatur koordinasiantara TNI dan Polri.

Panglima TNI sudah memberikan jaminan, kalauterbukti prajurit yang seharusnya mengamankan justru merupakanbagian dari permasalahan, "Di-jedor saja kepalanya." Sepertimenantang, empat hari kemudian, Jumat pekan lalu,segerombolan bersenjata malah menyerbu perumahan Pulau Irian,Kecamatan Poso Kota. Tak ada korban jiwa, memang. Tetapi, palingtidak, dengan berondongan senjata api dan upaya membakarrumah dan kendaraan bermotor, gerombolan itu berhasil menebarketakutan, dan sejumlah penduduk mulai berpikir untukmengungsi.

Kerusuhan yang melanda Poso, sejak akhir 1998, sudah merenggut lebih dari 500 korban jiwa. Lebih dari 6.000 rumah musnah, sekitar 1.600 fasilitas umum tak berfungsi, dan kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp 280 miliar. Tak ada alasan, terutama bagi pihak-pihak yang "memantik api", untuk tak kembali pada akal sehat dan hati nurani. Berhentilah mengepalkan tangan, sebab, seperti dikatakan Indira Gandhi, "Tangan yang terkepal tak akan mampu berjabat salam."