Konvensi Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar adalah perhelatan yang menarik untuk disimak. Tak hanya karena siapa pun kandidat yang dimunculkan partai peraih suara nomor dua ini layak diperhitungkan, tetapi juga merupakan sebuah gelanggang politik yang sarat dengan indikator penting tentang kelangsungan gerakan reformasi di Tanah Air. Utamanya tentang apakah partai yang didirikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan seorang presiden ini dapat diubah menjadi perangkat politik yang efektif untuk mencari calon presiden baru yang diimpikan rakyat banyak. Apakah organisasi yang rimbun dengan kader akar jenggot—sebutan bagi mereka yang mengakar ke atas—dapat memunculkan calon presiden yang didukung kalangan akar rumput.

Sampai pekan ini, tanda-tanda yang muncul terlihat kurang menggembirakan. Mekanisme baru penjaringan calon kepala negara yang awalnya menjanjikan ini, yang sempat digembar-gemborkan mirip cara partai di Amerika Serikat mencari calon presidennya, ternyata hanya mencuatkan kumpulan wajah-wajah lama dari pusat kekuasaan Orde Baru. Muka-muka segar yang sempat tertarik, bahkan ada yang sampai mendaftar, ternyata tersepak keluar gelanggang bukan karena misi dan visi mereka buruk—beberapa di antaranya malah sangat cemerlang—melainkan karena masalah "gizi" alias tak bersedia "menyumbang" kepada elite Partai Golkar di daerah-daerah sebagai imbalan atas dukungan suara mereka.

Mengecewakan, tapi bukan berarti tak ada kemajuan. Bila perjalanan panjang berdemokrasi dipahami sebagai perluasan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan politik, mekanisme konvensi telah bergerak ke arah yang benar. Hanya, kecepatannya masih jauh dari memadai, bahkan boleh diibaratkan bagai siput merambat. Sebab, tambahan partisipasi yang terjadi hanyalah pada elite pengurus Partai Golkar di daerah, yang di saat Orde Baru cuma jadi pelaksana kebijakan pusat. Sayang sungguh sayang, peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga kualitas pilihan yang dihasilkan pun masih bermasalah. Mereka kelihatannya cenderung memilih menjual suaranya kepada pembayar tertinggi ketimbang menyalurkan aspirasi rakyat di lingkungannya. Buktinya, nama-nama yang berhasil meraih banyak suara mereka ternyata tak sesuai dengan keinginan orang ramai. Setidaknya berbagai jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel menunjukkan diskoneksitas ini. Survei yang dilakukan oleh International Foundation for Election Services, misalnya, menyimpulkan seluruh calon pilihan Partai Golkar masing-masing hanya dipilih oleh kurang dari empat persen responden, kecuali Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meraih sedikit di bawah sembilan persen. Diskoneksitas ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya "apa yang kau cari, Golkar"

Memang masih ada 34 persen responden yang belum menentukan pilihan mereka, dan kegiatan kampanye yang gencar memungkinkan popularitas seorang kandidat terdongkrak. Namun, jangan lupa bahwa para pakar bidang politik tak cuma memperhatikan tingkat popularitas para petanding, tapi lebih memelototi tingkat ketidaksukaan pemilih (negative rating). Sebab, membuat seorang tak dikenal menjadi diketahui khalayak luas tak terlalu sulit, tetapi mengubah citra negatif masa lalu seorang kandidat adalah nyaris mustahil. Dalam kaitan ini, hasil konvensi Partai Golkar jauh dari peka terhadap citra buruk masa lalu. Simaklah sosok-sosok yang muncul sebagai lima besar, ada yang sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung atas vonis tiga tahun penjara karena didakwa korupsi, dan ada yang bercitra buruk di bidang pelanggaran hak asasi manusia.

Kenyataan ini menunjukkan sebagian besar pengurus Partai Golkar masih hidup dalam paradigma yang lama, yaitu keyakinan bahwa dengan uang yang melimpah dan teknik-teknik kampanye negatif terhadap lawan ataupun yang melanggar etika (seperti "serangan fajar"), suara mayoritas rakyat dapat direbut. Ini sebenarnya adalah pengejawantahan sikap elitis yang arogan, menganggap kebanyakan rakyat Indonesia itu bodoh dan mudah ditipu dengan akal bulus. Sikap yang berpotensi akan "kena batunya" di saat pemilihan umum nanti. Sebab, paradigma di pesta rakyat mendatang berbeda jauh dengan di era Orde Baru. Selain presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung, suasana keterbukaan juga jauh lebih baik sehingga membuat upaya-upaya kampanye dengan cara intimidasi sulit dilakukan, bahkan dapat menjadi bumerang.

Skenario buruk bagi Partai Golkar ini tak perlu terjadi jika para pengurusnya mengubah paradigma mereka dan melakukan koreksi. Misalnya dengan lebih memperhatikan hasil berbagai jajak pendapat yang kredibel dan mencoba mencari jalan untuk menjembatani diskoneksitas elite partai dengan khalayak ramai. Tanpa mengindahkan suara rakyat, para politikus partai beringin kemungkinan besar akan terpental dari arena pertandingan. Padahal, dalam suasana kekecewaan yang kental terhadap terseok-seoknya gerakan reformasi saat ini, Partai Golkar sedang punya peluang yang tinggi untuk lebih berperan di pemerintahan dan parlemen.

Tapi, Partai Golkar tampaknya memang belum siap memanfaatkan peluang ini.