Rapat pimpinan Partai Golkar akhir pekan lalu sesungguhnya cuma membahas soal organisasi, pendataan keanggotaan, dan strategi memenangi pemilihan umum nanti. Tapi yang justru panas dibicarakan adalah soal penundaan konvensi, yang semula dipatok Februari 2004, menjadi setelah pemilihan umum legislatif. Pemilu itu baru digelar April 2004. Artinya, paling cepat konvensi itu akan digelar Mei 2004.

Di sejumlah sudut Hotel Shangri-La, Jakarta, tempat rapat pimpinan itu digelar, terlihat sejumlah pengurus partai sibuk membicarakan maju-mundurnya konvensi. Keriuhan yang sama terlihat di restoran hotel mewah itu.

Ridwan Hisjam—ketua pengurus Golkar Jawa Timur—mengakui bahwa perbedaan soal jadwal konvensi itu memang cukup tajam. Bahkan sesama Jawa Timur saja keinginannya berbeda-beda. Agar kadernya tak bermusuhan, Ridwan memilih jalan tengah: sama sekali tidak menyinggung jadwal konvensi itu saat provinsinya dipersilakan memberikan pemandangan umum dalam rapat pimpinan. "Biar saja para petinggi kabupaten itu membahasnya di rapat," kata Ridwan.

Wakil-wakil provinsi lainnya mengalami hal yang sama. Ada beda pendapat soal jadwal konvensi itu. Itu sebabnya beberapa daerah juga memilih sama sekali tidak menyinggung soal ini dalam pemandangan umum. Ada "bara" yang siap meletup dari arena ini.

Ide penguluran konvensi itu memang memantik keributan dalam pengurus teras Partai Beringin. Sejumlah kalangan menuding pengunduran itu adalah siasat para pendukung Akbar Tandjung setelah perolehan suara dalam konvensi daerah tak memuaskan. Walau masuk lima besar, posisi Akbar cukup "repot". Dia berada di urutan keempat dan cuma mendulang dukungan 23 provinsi. Tujuh lainnya sama sekali tak menyebut namanya.

Bahkan di daerah Jawa Tengah, tempat Akbar diperkirakan nongkrong di urutan pertama, nama Akbar lenyap dari lima besar. Ia berada di urutan keenam. "Cemas posisinya kian terancam, ia menggalang penundaan konvensi itu," kata seorang petinggi Golkar. Kritik serupa banyak dilontarkan kader Golkar lainnya.

Kritik pedas juga datang dari Fahmi Idris, kolega Akbar Tandjung di kepengurusan pusat partai. "Setiap keputusan yang sudah diambil dengan demokratis seharusnya tidak diubah-ubah lagi kecuali bertentangan dengan aturan partai," kata Fahmi. Fahmi menduga upaya menunda jadwal konvensi itu tak lebih dari ekspresi rasa takut kalah dari kubu Akbar Tandjung yang berlebihan.

Secara politik, ide menunda penentuan satu nama calon presiden itu akan merugikan Golkar. Sebab, selama kampanye pemilu legislatif, para juru kampanye Golkar belum bisa mensosialisasi calon presidennya. Padahal partai-partai lain sudah gencar menjual nama calon presiden mereka. "Ini strategi yang keliru," kata anggota Badan Pengawas Panitia Konvensi itu.

Ikut menyokong pendapat ini antara lain Marzuki Darusman, Theo L. Sambuaga, dan Marwah Daud Ibrahim. "Kalau ketidakkonsistenan ini dipelihara, lalu di mana paradigma baru yang didengungkan itu?" kata Marzuki.

Seharusnya, kata mantan jaksa agung itu, semua pihak tidak hanya memikirkan kepentingan orang per orang, tapi bagaimana membangun dan mempertahankan citra partai ke depan. Sebab, diyakininya, saat ini citra Beringin yang sempat anjlok seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru justru tengah mencorong.

Kubu Akbar Tandjung membantah semua tudingan itu. Ketua Pelaksana Harian Panitia Konvensi, Slamet Effendi Yusuf, menuturkan bahwa pemunduran jadwal merupakan aspirasi murni daerah. Saban kali pengurus pusat bertamu ke daerah, pengurus daerah mendesak agar pengumuman satu calon presiden dilakukan pasca-pemilu legislatif. Sebab, sebuah partai politik berani memajukan calonnya jika perolehan suara pada pemilihan legislatif cukup besar. "Jadi, secara logika, penundaan bisa dipertanggungjawabkan," kata Slamet.

Sudrajat