Akbar Tandjung melangkah cepat meninggalkan ruang kerjanya di lantai 3 Gedung MPR/DPR, Selasa siang pekan silam. Wajah muramnya tak mampu disembunyikan, walau kepalanya sudah ditekuk dalam-dalam. Dua politikus Golkar, Soeharsojo dan Iris Indira Murti, memilih berjalan di belakangnya. Iris setengah berlari menanyakan sesuatu kepada Akbar, tapi dijawab dengan nada tinggi setengah menghardik. Di dalam lift, keduanya memilih membisu. Mungkin Iris takut kena semprot lagi.

Penjelasan dari Ketua Harian Konvensi Partai Golkar, Slamet Effendi Yusuf, tentang hasil konvensi di Jawa Tengah dalam pertemuan sebelumnya tak bisa membuat Akbar lega. Sudah dua hari ketua umum partai beringin itu uring-uringan. Ia kecewa berat lantaran terdepak dari lima besar calon presiden pilihan provinsi itu. "Kalau dibilang kecewa, ya, kecewa. Pokoknya ada sesuatu yang sebabnya harus dipelajari, sudah pasti ada sesuatu (di Jawa Tengah)," ujarnya kepada TEMPO dengan masygul.

Akbar hanya mampu menangguk 29 suara, persis di bawah Jusuf Kalla (31 suara) yang bertengger pada urutan kelima. Padahal hasil konvensi kabupaten/kota di provinsi itu sebelumnya menempatkan Akbar pada urutan kedua setelah Wiranto. Mantan Panglima Kostrad, Prabowo Subianto, melejit di peringkat pertama (45 suara), walau pada konvensi kabupaten/kota di urutan ketujuh (12 suara). Wiranto pun harus puas melorot ke posisi empat. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang urutan kelima di konvensi kabupaten/kota, malah turun ke peringkat tujuh di tingkat provinsi.

Layaknya remaja yang putus cinta, Akbar tak percaya "pengorbanannya" selama ini ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Ia menceritakan tentang perhatiannya yang besar kepada provinsi itu. Bahkan istrinya, yang asli Solo, Krisnina Maharani, sampai dibawa-bawa keliling buat membantu kampanye. "Istilahnya, ikut berkomunikasi dengan rakyat Jawa Tengah, dengan bahasa Jawa," katanya. "Bahkan dia ikut menghibur di berbagai kabupaten."

Politikus asal Sumatera Utara itu pun rela meluangkan waktunya yang sempit untuk memenuhi keinginan warga partainya di Jawa Tengah. Sebuah acara di Jawa Timur pernah ditinggalkannya untuk menghadiri pertemuan di Kabupaten Wonogiri. "Sampai saya bela-belain menyewa helikopter dan berpanas-panasan, tapi tetap tak terpilih," ujarnya.

Menurut pengurus pusat Golkar pembina wilayah Banyumas, Toto Dirgantoro, perebutan posisi di Jawa Tengah memiliki nilai strategis tersendiri. Provinsi itu dianggap barometer politik karena jumlah pemilih yang besar. Kemenangan di sana juga menjadi simbol pengakuan politik di Jawa. Sehingga, kekalahan Akbar terasa menyakitkan dibanding kegagalannya masuk lima besar di Sumatera Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Sebenarnya Akbar sudah memforsir tenaga, pikiran, dan dana untuk kemenangan di Jawa Tengah. Road show di 35 kabupaten/kota dilakukan bergantian, biasanya tiap akhir minggu. Bahkan sehari sebelum pengumuman hasil konvensi, Senin pekan lalu, ia masih berkampanye di Solo dan Boyolali. Dukungan masyarakat pun terlihat dari banyaknya warga partai yang hadir di tiap acara, termasuk dukungan dari para pemimpin pondok pesantren. Raja Keraton Surakarta, Paku Buwono XII, sampai menganugerahinya gelar Kanjeng Pangeran, akhir September lalu. "Nyatanya saya enggak lolos, mau bilang apa?" keluh Akbar.

Kalau kabupaten/kota konsisten pada pilihannya, tutur dia, mestinya pada konvensi provinsi ia memperoleh lebih dari 39 suara. Angka itu diperoleh dari 30 suara kabupaten/kota plus tiga suara pengurus provinsi dan lima suara dari ormas Golkar. Konvensi di provinsi itu memperebutkan 47 jatah suara: masing-masing 1 suara untuk 35 kabupaten/kota, 3 suara dari pengurus provinsi, dan 9 dari ormas pendiri dan yang didirikan Golkar. Akbar yakin setidaknya 10 kabupaten/kota "lari" tak mendukungnya lagi saat konvensi di provinsi.

Petunjuk teknis konvensi memang tak mengharuskan kabupaten/kota konsisten dengan pilihannya dari daerah sampai pusat. Tapi ia mempersoalkan etika dan konsistensi kabupaten/kota dengan pilihannya. Panitia konvensi nasional tak bisa berbuat apa-apa, meski Akbar resmi mengajukan protes. Untunglah, Akbar tak meminta hasil konvensi dibatalkan dan diadakan pemilihan ulang. "Panitia harus melakukannya kalau ada calon yang meminta karena dirugikan," kata Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Konvensi, Rully Chairul Azwar. Ketua Harian Konvensi dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Slamet Effendi Yusuf, hanya bisa menuding, "Telah terjadi distorsi amanah dan aspirasi dari kecamatan."

Toto, yang menongkrongi penghitungan suara di Jawa Tengah, mengatakan pengkhianatan terhadap Akbar terjadi karena calon lain menjanjikan "gizi" kepada kabupaten/kota. Jika bukan karena fulus, tak mungkin terjadi lonjakan suara yang kontroversial. Ia menyebut perolehan suara Prabowo dari 12 (di kabupaten) menjadi 45 (di provinsi), dan suara Kalla yang semula 15 menjadi 31. "Malah ada pemimpin panitia konvensi Jawa Tengah yang jadi tim sukses Aburizal Bakrie," kata Toto.

Orang dekat Akbar lainnya, Baharuddin Aritonang, menilai tokoh-tokoh di daerah sangat berperan dalam konvensi. Jika tokohnya bekas militer, besar kemungkinan dukungan diberikan kepada peserta konvensi dari militer. Namun, tuduhan itu dibantah Soejatno Pedro, Ketua Harian Konvensi Jawa Tengah. Menurut dia, Ketua Golkar Jawa Tengah, M. Hasbi, yang pensiunan tentara, tak mempengaruhi pilihan kabupaten/kota.

Meski hasil konvensi sangat mengagetkan, toh itu riil suara dari daerah. Ia mencontohkan, sosialisasi Akbar di Wonogiri dihadiri sekitar 40 ribu orang. "Uniknya, Wonogiri tak memilih Akbar saat konvensi kabupaten/kota," ujarnya kepada Hudallah dari TEMPO, Kamis silam.

Soal fulus, semua calon memberikannya kepada daerah. Akbar, misalnya, memberi bantuan kaus partai dan bendera. Kadang dana segar juga dikucurkan untuk operasional organisasi atau uang transpor, tapi jumlahnya tak mencapai miliaran rupiah. "Pak Akbar juga membelikan sepeda motor," kata Pedro.

Ketua Tim Sukses Prabowo, Zeky Ambadar, menganggap pemberian berupa uang dan barang untuk keperluan konvensi dan kampanye sah saja. Apalagi kondisi keuangan Golkar sekarang tak sekuat zaman Orde Baru. Namun, pensiunan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara ini menampik menyebutkan jumlah dana yang digelontorkan.

Kemenangan jagonya di Jawa Tengah terutama bukan karena kepiawaian tim sukses, melainkan lantaran kesalahan calon lain dalam meraup dukungan. "Gerilya politik" calon lain yang terlalu agresif justru kontraproduktif. Kabupaten/kota sudah lelah didikte dan ditekan dalam menentukan pilihannya.

"Pemberontakan" kabupaten/kota lalu membuncah dalam konvensi di provinsi. Mereka tak berani melawan saat pemilihan di kabupaten/kota yang diikuti para pengurus kecamatan yang sudah memesan paket lima besar. "Tapi, di provinsi, tak bisa diketahui kabupaten/kota mana memilih siapa," ujar Zeky kepada TEMPO. Jadi, bukan semata karena kedekatan garis militer.

Menurut Zeky, perubahan pilihan ini tak hanya terjadi di Jawa Tengah tapi juga di Kalimantan, Sumatera, Maluku, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tapi, anehnya, hanya di Jawa Tengah yang dipersoalkan. Itu karena, menurut Zeky, Akbar terdepak dari lima besar dan kebetulan Prabowo yang nomor satu.

Memang, perubahan sikap sebenarnya sah saja dalam politik. Kalau kabupaten/kota harus konsisten, buat apa diikutsertakan pada konvensi provinsi dan konvensi pusat? Konvensi masih terus berlanjut, masih ada di tingkat pusat. Jadi sabar dulu, Kanjeng Pangeran.

Jobpie Sugiharto