BERULANG-ulang Akbar Tandjung berpekik, "Rebutlah hati rakyat." Belasan ribu kader Partai Golkar yang hadir dalam pembukaan rapat pimpinan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam pekan lalu itu menyahut dengan semangat empat lima, "Hidup Golkar." Tepuk tangan menggema. Sorak-sorai membahana. Riuh. Dalam acara yang mengusung tema "Mari Bung Rebut Kembali" itu—dinukil dari mars Halo-Halo Bandung—Golkar seperti hendak merebut kembali kejayaan masa lalunya: pemenang pemilihan umum sejak 1971 hingga 1997.

Para pembesar partai yang duduk di jejeran depan tak henti-henti mengumbar senyum. Puas. "Konvensi ini memang bikin Golkar bangkit kembali," seorang pengurus partai itu berujar penuh percaya diri. Banyaknya calon presiden yang mengikuti gerbong partai runner-up Pemilu 1999 itu tampaknya menandakan bahwa partai ini masih dilirik orang ramai. Selama 30 tahun berkuasa, enam kali pemilihan umum, si Beringin memang cuma punya satu calon presiden: Soeharto. Kini ditempuh sebuah cara yang dianggap demokratis bernama konvensi. Calon presiden dijaring dari daerah, dari Sabang sampai Merauke.

Proses pemilihannya bertahap. Tahap pertama—disebut tahap prakonvensi—memilih lima calon, yang rencananya digelar Senin pekan ini. Tahap kedua—yang disebut konvensi—memilih calon tunggal, Februari 2004 nanti. Calon yang layak masuk tahap pertama adalah mereka yang disokong paling sedikit lima provinsi. Segenap ketentuan itu sudah diputuskan dalam rapat pimpinan yang digelar di Jakarta pada 29 April hingga 1 Mei lalu.

Tujuh figur sudah memenuhi kriteria itu. Hasil penjaringan dari semua provinsi melansir bahwa Aburizal Bakrie, bos Kelompok Bakrie dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, mendulang sokongan 28 provinsi; Surya Paloh, bos Metro TV, meraup 27 provinsi; bekas Panglima TNI dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wiranto, meraih 25 provinsi; Ketua Umum Akbar Tandjung mendapat 23 provinsi; Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, disokong 19 provinsi; mantan Panglima Kostrad Prabowo Subianto mendapat 15 provinsi; dan delapan provinsi mengusung nama "Raja Jawa" Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Yogyakarta.

Siapa yang bakal masuk lima besar dari tujuh kandidat itu, rencananya, akan ditentukan dalam rapat prakonvensi yang digelar Senin pekan ini. Ada 534 suara yang ikut menentukan. Sebanyak 28 suara mewakili pengurus pusat, 90 dari pengurus provinsi, dan 416 suara dari kabupaten dan kota. Hitung-hitungan ini sudah menampung semua kehendak kader Golkar. "Sudah sangat demokratis," begitulah para petinggi partai itu menyebut konvensi ini. Semua kader diberi perintah ikut mengamankan agar konvensi ini berlangsung sesuai dengan jadwal, juga aman dan damai.

Tapi sebuah bara panas menyulut pertikaian baru. Rapat pimpinan yang digelar di hotel mewah Shangri-La, Jakarta, pekan lalu itu memercikkan dua agenda genting. Batasan lima calon untuk prakonvensi dihapus. Tujuh nama yang sudah terjaring dipersilakan langsung bertarung di konvensi pada Februari 2004 nanti. Selain itu, konvensi untuk memilih satu calon presiden diundurkan hingga setelah pemilu legislatif digelar. Pemilihan legislatif dijadwalkan berlangsung April 2004. Artinya, konvensi Golkar itu paling cepat digelar sebulan setelah itu.

Penundaan inilah yang bikin rapat pimpinan di ruang pertemuan Hotel Shangri-La, yang ber-AC sangat dingin, akhir pekan lalu itu terasa sumpek. Seorang petinggi Golkar menuding penguluran itu sebagai siasat teranyar Akbar Tandjung setelah terperosok dalam proses penjaringan. Penguluran itu juga dituding amat terkait dengan proses hukum sang Ketua Umum, yang hingga kini masih menggantung di Mahkamah Agung.

Sebagaimana luas diketahui, Akbar Tandjung memang sudah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Vonis itu telah pula diperkuat oleh pengadilan tinggi (lihat Penantian Tak Berujung). Cemas dengan membiaknya suara anti-Akbar itu, barisan sang Ketua Umum lalu memasang kuda-kuda. Salah satunya, ya, menunda proses konvensi itu. "Hitung-hitung, buying time-lah," kata Usman Hasan, ketua tim sukses Surya Paloh.

Celakanya, dalam proses penjaringan calon presiden Golkar, tujuh provinsi sama sekali tak mencantumkan nama Akbar Tandjung. Alasannya hampir serempak: kasus korupsi itu tak beres-beres juga. "Lebih realistislah, agar jagoan kita tidak gampang ditembak orang," kata Gandung Pardiman, Sekretaris Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu daerah yang tidak memasukkan nama Akbar ke daftar lima besar (lihat Kanjeng Pangeran yang Terjungkal).

Lobi-lobi politik lalu dilecutkan. Seorang petinggi Golkar menuturkan bahwa sejak awal pekan lalu para pendukung Akbar Tandjung sudah bergerilya ke sejumlah pengurus daerah. Para pengurus daerah dirayu habis-habisan agar beramai-ramai meminta penundaan. Sasaran lobi itu, kata seorang pengurus daerah, dilakukan di kamar-kamar Hotel Shangri-La, tempat para peserta rapat menginap. "Pokoknya di tempat-tempat yang tidak kelihatanlah," tutur sumber ini setengah jengkel.

Penundaan jadwal konvensi memang tak masuk agenda resmi dalam rapat pimpinan akhir pekan lalu itu. Toh, para kader Golkar yang hadir di situ lebih banyak bergonjang-ganjing soal kisruh kalender konvensi itu. Di restoran, juga di lorong-lorong hotel ini, terlihat beberapa pengurus Golkar yang ramai berdiskusi soal maju-mundurnya perhelatan untuk mengusung bakal calon presiden versi Beringin itu.

Saling tuding tak bisa dihindarkan. Mereka yang taat pada keputusan hasil rapat pimpinan sebelumnya menuding barisan Akbar Tandjung kelewat mementingkan kelompoknya. "Ini namanya tiba di mata dipicingkan dan tiba di perut dikempiskan," kata Fahmi Idris, petinggi partai itu, kepada TEMPO. Ia menuding, sejumlah pengurus Golkar hendak meralat dan tak bulat dengan hasil rapat pimpinan Mei lalu itu. Penundaan itu "amat merugikan orang yang benar-benar ingin jadi presiden," Usman Hasan memprotes. Menurut Usman, jika konvensi digelar Mei 2004, calon presiden dari Golkar cuma punya waktu dua bulan untuk mempersiapkan diri. Sebab, pemilihan umum digelar sekitar Agustus 2004.

Dampaknya luas. Waktu persiapan teramat sempit, apalagi untuk melawan jago-jago sekaliber Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Amien Rais dari Partai Amanat Nasional. Padahal, tutur Usman, calon presiden punya tugas segunung. Selain melamar partai koalisi yang lebih strategis, sang kandidat sibuk mencetak kaus dan topi serta menebar umbul-umbul di jalanan. Dengan pekerjaan seabrek itu, gagasan menunda konvensi ini amat tidak realistis. "Wong pemilihan kepala desa saja perlu persiapan berbulan- bulan," Gandung Pardiman memprotes.

Barisan pendukung konvensi sebelum pemilihan umum tak tinggal diam. Lobi dan penggalangan juga ramai dilakukan. Jumat malam pekan lalu, Marwah Daud, salah seorang jago yang sibuk mengusung isu kesetaraan gender, menggelar sebuah rapat mendadak di Hotel Indonesia, Jakarta. Ikut hadir dalam rapat penting itu antara lain Jenderal (Purn.) Wiranto, Hayono Suyono, Kemala Motik, Setiawan Djody, dan Theo L. Sambuaga. Semuanya petinggi Golkar. Mereka sepakat, konvensi tetap digelar sesuai dengan rencana, Februari 2004 alias sebelum pemilu legislatif. Para pengurus Golkar diminta agar konsisten.

Tapi pendukung barisan Akbar Tandjung juga tak tinggal diam. Mereka aktif merayu pengurus daerah. Agun Gunandjar Sudarsa—ketua hubungan wilayah untuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten—menuturkan bahwa dari lobi-lobi yang dilakukannya, hasilnya seragam: hampir semua provinsi sepakat konvensi ditunda. Agun mengklaim, hingga Sabtu siang pekan lalu saja sedikitnya 20 provinsi sudah seia-sekata bahwa konvensi itu harus diulur. "Yang tidak sepakat cuma minoritas," katanya berapi-api.

Demi kepentingan Akbar? Sekretaris panitia penyelenggara rapat pimpinan itu, Rully Chairul Azwar, membantah asumsi ini. Sebab, katanya, penundaan itu sama sekali tidak signifikan dengan menang-kalahnya Akbar dalam konvensi. Jika konvensi digelar Februari 2004, tidak otomatis Akbar terpental, dan jika ditunda, juga tidak otomatis Akbar menang. "Semuanya tergantung daerah," kata Rully. Namun, repotnya, kini daerah masih bertumpu pada pengurus pusat, terutama ketua umum, dalam penentuan calon legislatif di pusat dan daerah. "Ini memudahkan ketua umum melakukan manuver apa saja," kata Fahmi.

Akbar Tandjung juga membantah semua tudingan itu. Ia menampik bahwa pihaknya sengaja menggiring rapat pimpinan pekan lalu itu untuk menunda pelaksanaan konvensi. Berulang-ulang Akbar menegaskan bahwa mekanisme pencalonan presiden melalui konvensi diserahkan kepada rapat pimpinan. "Rapat pimpinan inilah yang bisa memutuskan semuanya," kata Akbar, yang sampai kini "berkeyakinan tidak bersalah" dalam hal kasus korupsi dana nonbujeter Bulog itu.

Hingga tulisan ini diturunkan, kesepakatan soal penundaan konvensi itu memang belum dipalu. Tapi sejumlah pengamat hakulyakin bahwa Akbar bakal menang jika konvensi itu bisa ditunda hingga setelah Februari 2004. "Saya yakin Akbar sangat berpeluang untuk menang di konvensi itu," kata Syamsuddin Haris, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Akbar, kata Syamsuddin, akan memobilisasi anggota legislatif yang terpilih untuk mendukungnya dalam konvensi. Riswandha Imawan, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, idem dito soal kemenangan Akbar itu.

Bisa juga sebaliknya. Besar kemungkinan Akbar kalah. Ini jika semua peserta rapat pimpinan sepakat tak mengubah jadwal konvensi, atau "kabar buruk untuk Akbar" dari Mahkamah Agung segera diputuskan. Bukankah konvensi ini digelar untuk memoles citra partai yang selama ini belepotan?

Wenseslaus Manggut, Jobpie dan Yandi (Tempo News Room)