Teriakan "Allahu Akbar" tiba-tiba terhenti ketika pasukan anti-huru-hara menyerbu ratusan warga Arab Saudi di pusat bisnis Al-Mamlaka, di Ibu Kota Riyadh, Selasa siang pekan lalu. Tembakan senapan mesin ke udara dan asap gas air mata membuat panik kerumunan anak muda yang menggelar demonstrasi. Mereka yang semula menggelar aksi duduk hingga membuat macet Jalan Al-Elleya itu lari tunggang-langgang dikejar polisi Arab Saudi yang bersenjata pentungan. Walhasil, polisi menjebloskan 300 demonstran ke dalam tahanan. "Ini aksi duduk yang sangat damai, tapi polisi Arab Saudi menanganinya dengan cara kekerasan," kata Saad al-Faqih, Direktur Gerakan Reformasi Islam Arab Saudi (MIRA).

Aksi ini memanfaatkan momentum konferensi hak asasi manusia yang berlangsung hanya beberapa puluh meter dari lokasi aksi. Konferensi yang dihadiri akademisi, intelektual, dan aktivis hak asasi manusia dari seluruh dunia ini juga baru pertama kali berlangsung di Arab Saudi. Aparat keamanan Arab Saudi dikonsentrasikan di tempat konferensi hak asasi manusia untuk menghalangi demonstran mendekat. MIRA, yang mengkoordinasi demonstrasi, menuntut reformasi politik di Arab Saudi. "Tak ada manfaatnya membicarakan aksi mereka. Itu gonggongan tak bernilai. Abaikan saja," kata Menteri Dalam Negeri Pangeran Nayef bin Abdul Aziz.

MIRA mungkin sedang menggonggong karena memang kelompok pembangkang yang bermarkas di London ini tak pernah melakukan aksi kekerasan. Apalagi, menurut seorang analis, aksi ini sekadar menunjukkan eksistensi MIRA di Arab Saudi. Sebab, sejak berdiri pada 1996, kelompok pembangkang ini bermarkas di London. Tapi gonggongan mereka cukup membuat sebal penguasa Saudi. Sebab, selain mendukung liberalisasi dan sistem pemerintahan yang moderat, mereka rajin meneriakkan tuntutan agar keluarga kerajaan hengkang dari kekuasaan. Sedangkan kelompok liberal, intelektual, dan akademisi lewat petisi menuntut Putra Mahkota Abdullah, yang mengepalai pemerintahan, mendirikan peradilan yang independen, melakukan reformasi konstitusi, mengadakan pemilihan bagi anggota dewan konsultatif Shura, memberikan kebebasan berekspresi dan mendirikan lembaga masyarakat madani, dan melakukan reformasi ekonomi.

Aksi MIRA kali ini menyongsong keputusan pemerintah monarki absolut Arab Saudi sehari sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum dewan kota dalam jangka waktu satu tahun ini. Keputusan ini merupakan hasil sidang kabinet yang dipimpin oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz, Senin pekan lalu. Pemerintah memutuskan untuk membuka lebih lebar partisipasi warga negara dalam masalah lokal lewat pemilihan umum. Separuh anggota dewan kota akan dipilih.

Meski rencana pemilihan umum ini hanya untuk anggota dewan kota, kebijakan ini dianggap sebagai gerakan reformasi politik pertama yang riil. Maklum, Arab Saudi belum pernah menyelenggarakan pemilihan umum sejak negara ini berdiri pada 1932. Selama ini, pemerintah hanya main tunjuk 120 anggota Majelis Shura, yang berdiri pada 1993. Lembaga ini hanya berfungsi sebagai dewan penasihat. Menurut pernyataan resmi dewan menteri, keputusan ini berasal dari implementasi pidato Raja Fahd tentang perluasan partisipasi publik dan penegasan tentang kemajuan negara menuju reformasi politik dan pemerintahan, peninjauan kembali perundangan dan peraturan, pemantauan performa lembaga pemerintah, dan pertanggungjawaban seluruh masalah dalam negeri.

Sejak tragedi 11 September 2001, Riyadh mendapat tekanan keras, khususnya dari sekutunya, Amerika Serikat, untuk mengimplementasikan reformasi sosial dan politik. Harap maklum, 15 dari 20 pembajak adalah warga Saudi. Apalagi politisi AS menilai sistem yang ada di Saudi hanya melahirkan militansi Islam. Tapi Raja Fahd membantah penyelenggaraan pemilu itu hasil tekanan negara asing.

Isu reformasi ini semakin mendesak sejak gelombang bom bunuh diri di Riyadh pada 12 Mei lalu, yang mengakibatkan 35 orang terbunuh, termasuk sembilan pelaku bom bunuh diri. Maka reformasi yang luas dianggap perlu untuk menangani isu domestik yang menumpuk, misalnya pengangguran dan jatuhnya standar hidup. "Pemerintah akan meluaskan partisipasi publik dan membuka lebih luas horizon bagi pekerja perempuan," ujar Raja Fahd.

Tapi prospek pemilihan dewan kota secara terbatas itu dinilai terlalu kecil, padahal kalangan reformis mendesak pemilihan nasional sepenuhnya. Apalagi gerakan reformasi menghadapi perlawanan kuat dari ulama konservatif. Pasalnya, kelompok reformis juga mengarahkan tembakannya ke ulama konservatif, yang dinilai bertanggung jawab dalam pendidikan yang menghasilkan kelompok Islam militan.

Raihul Fadjri (Arab News, BBC, The Guardian, The Independent)