Joseph E. Stiglitz
Pemenang Nobel Ekonomi 2001, guru besar ekonomi di Universitas Columbia, mantan Kepala Ekonomi Bank Dunia

Enam tahun telah berlalu sejak pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang bersejarah di Hong Kong, menjelang krisis keuangan global berlangsung. Saya hadir di sana. Betul-betul acara yang aneh. Bagi mereka yang mencermati keadaan, jelas terasa bahwa krisis sedang di ambang pintu. Liberalisasi pasar modal adalah penyebab utamanya, membuat banyak negara rentan terhadap gejolak aliran dana global—yang digerakkan oleh pesimisme ataupun optimisme irasional dan juga manipulasi para spekulan.

Kendati demikian, IMF tetap melobi agar anggaran dasarnya diubah demi memaksa semua negara anggotanya melakukan liberalisasi pasar modal mereka—tanpa mempertimbangkan bahwa upaya ini tidak merangsang pertumbuhan ataupun investasi, hanya instabilitas. Krisis yang meledak kemudian tahun itu mengguncangkan kepercayaan terhadap IMF dan memicu perdebatan tentang "mereformasi arsitektur keuangan dunia".

Sekarang, enam tahun kemudian, kita dapat mengatakan perdebatan itu tak menghasilkan banyak perubahan. Ada yang mengatakan judul genit "mereformasi arsitektur keuangan dunia" sudah memberikan indikasi ketidakgunaannya. Departemen Keuangan AS dan IMF sadar, atau setidaknya berharap, dengan berlalunya krisis maka perhatian global akan beralih. Dalam hal ini, mereka benar.

Namun perubahan sudah terjadi, walaupun lebih dalam bentuk retorika ketimbang nyata. Sekarang IMF lebih sadar tentang dampak program-programnya terhadap kaum papa—kendati belum juga menyusun laporan "dampak pemiskinan dan pengangguran" pada saat menyampaikan sebuah programnya. IMF telah memahami pentingnya partisipasi dan rasa memiliki. Program-program tak lagi hanya urusan antara IMF, gubernur bank sentral, dan menteri keuangan. IMF telah menyadari persyaratan yang diajukannya selama ini berlebihan dan menyebabkan fokus program terganggu.

Tapi IMF belum betul-betul paham bahwa persyaratan yang diajukannya kerap salah arah dan sering memunculkan masalah politik yang di luar jangkauan misinya. Setelah mengkritik kurangnya transparansi di negara-negara Asia Timur, IMF mengakui bahwa hal yang sama terjadi di institusinya dan melakukan perbaikan—walaupun sepertinya IMF merasa membuat situs web yang lebih baik dapat menjadi substitusi transparansi. Sayangnya, IMF belum juga menyadari sebuah prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem demokrasi yang modern: hak setiap warga untuk tahu.

Setelah gagalnya upaya pemulihan Argentina, IMF menyadari perlunya pendekatan alternatif. Sebelumnya, IMF tak mengacuhkan usul penghentian pembayaran utang atau pembangkrutan, dengan alasan hal itu akan menyebabkan pelecehan terhadap kontrak utang. Akhirnya IMF paham bahwa seperti perseorangan yang kadang kala membutuhkan "kesempatan baru", pemerintahan sama saja. Sayangnya, IMF tak sadar bahwa sebagai kreditor besar ia tak mungkin dipandang sebagai wasit yang adil dan, karena itu, tak dapat mengambil peran utama. IMF tak pernah mengerti persoalan politis dan ekonomis pada penyusunan Undang-Undang Kepailitan.

Akibat tekanan keras masyarakat sipil dunia, IMF akhirnya setuju untuk memperluas program penghapusan utang terhadap negara-negara paling miskin. Sayangnya, standar dan prosedur yang dibuat IMF sedemikian rupa hingga hanya beberapa negara yang dapat memenuhinya. Setidaknya di Asia Timur IMF mengakui bahwa pengetatan fiskal yang berlebihan mengakibatkan terjadinya resesi, kendati di Argentina IMF tetap saja memaksakan pengetatan fiskal yang berlebihan hingga malah menggawatkan keadaan.

Adalah berita baik IMF telah memahami keterbatasan kebijakan dan posisi yang diambilnya. Tapi kita sepatutnya berharap lebih banyak dari IMF ketimbang sekadar kegiatannya tak lagi mengakibatkan kegawatan seperti yang lalu. Sebab, tanpa liberalisasi pasar modal pun, dunia menghadapi keadaan tidak stabil yang tinggi. Krisis tak akan pernah menjadi soal sejarah.

Kalangan yang mengharapkan reformasi besar pada arsitektur keuangan global mungkin merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi enam tahun belakangan ini. Sebab, setiap reformasi mendasar tak hanya harus menangani sistem cadangan global yang rumit dan beban yang ditanggung negara berkembang, tapi juga tentang tata pemerintahan global. Namun terdapat kepentingan kuat untuk mempertahankan status quo. Ada perbedaan besar antara sekadar mengatur kembali kursi-kursi dan mengganti meja dan peserta yang duduk di kursi-kursinya.

Maka wajar jika pertemuan tahunan IMF pun berlangsung tanpa kesepakatan untuk melakukan perubahan besar dalam "mereformasi arsitektur keuangan global". Yang terjadi malah perdebatan tentang sebuah gejala yang menunjukkan ada sesuatu yang salah. Isu terpopuler adalah apakah nilai tukar mata uang RRC terlalu tinggi dan, jika benar, apa yang harus dilakukan. Negara berkembang, lagi-lagi, diberi anjuran untuk membereskan negerinya, untuk mereformasi tata pemerintahannya, dan untuk melaksanakan program reformasi struktural yang "menyakitkan".

Tentu saja selalu lebih mudah mengimbau orang lain untuk menjalankan reformasi yang pahit ketimbang melihat ke diri sendiri. Kegagalan pertemuan WTO di Can Cun, bulan lalu, sepatutnya menjadi peringatan: ada kesalahan mendasar pada pengelolaan perdagangan dunia. Demikian juga ada yang salah secara mendasar pada sistem keuangan global. Berapa banyak pertemuan IMF akan berlalu, berapa banyak krisis lagi harus terjadi, sebelum kebenaran pahit ini diakui?

- Hak Cipta: Project Syndicate 2003