Riza Sihbudi
JSPS research fellow, CSEAS, Universitas Kyoto, Jepang

KONFERENSI Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam ke-10 di Putrajaya, Malaysia (16-17 Oktober 2003), berlangsung di tengah situasi dunia internasional yang kian tak menentu, terutama setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, serta pendudukan pasukan Amerika Serikat di Afganistan (sejak Oktober 2001) dan Irak (sejak April 2003). Ketiga momentum itu tak hanya memunculkan perubahan paradigma tentang "keamanan dan ancaman nasional", khususnya bagi AS dan sekutunya, tapi juga setidaknya telah memunculkan dua fenomena yang sangat mewarnai percaturan politik internasional dalam tiga tahun terakhir.

Pertama, makin meningkatnya ketegangan hubungan antara AS dan dunia Islam, dengan "perang melawan terorisme" yang didengungkan AS pasca-11 September yang semakin?tak terkendali dan?mengarah ke "perang melawan kaum fundamentalisme Islam". Kedua, kecenderungan unilateralisme AS yang makin kuat?sebagaimana terlihat dari kasus serangan dan kemudian pendudukan AS atas Irak?yang makin melemahkan kredibilitas PBB di mata masyarakat internasional.

Apalagi AS tampaknya tak akan berhenti sampai di Afganistan atau Irak saja. Besar kemungkinan Iran akan menjadi target AS berikutnya, sebagai konsekuensi dari kebijakan uniteralisme dan doktrin "perang melawan terorisme" yang dianut dan dijalankan Presiden Bush. Toh program senjata nuklir Iran serta keterkaitan Teheran dengan jaringan Al-Qaidah (konon Saad bin Ladin, putra Usamah bin Ladin, ikut mengendalikan Al-Qaidah dari Iran), dua alasan yang juga dipakai AS untuk menyerang dan menduduki Irak. Kendati setelah kegagalan AS (juga Inggris) dalam membuktikan kebenaran tuduhan mereka terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal Irak serta keterkaitan Saddam Hussein dengan jaringan Al-Qaidah, kemungkinan akan membuat Bush lebih berhati-hati, dengan berbagai macam cara, serangan ke Iran jelas bukan pilihan yang bisa diabaikan.

Dalam konstelasi politik internasional demikian, Organisasi Konferensi Islam (OKI) semestinya dapat memainkan peran yang lebih proaktif, baik dalam melindungi negara anggotanya dari aksi sewenang-wenang AS di satu sisi, maupun dalam mendinginkan ketegangan antara AS dan dunia Islam di sisi lain. Namun, dalam kenyataannya, OKI tak mampu berbuat banyak. Yang muncul dari organisasi beranggotakan 57 negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim ini tidak lebih dari sekadar retorika dan resolusi.

Memang, sejak dibentuk pada 25 September 1969, OKI?tanpa mengesampingkan berbagai langkah positifnya di bidang kerja sama ekonomi, sosial, kultural, dan ilmu pengetahuan?tak mampu membuat terobosan yang berarti di bidang politik. Padahal, berdasarkan piagam pembentukannya, salah satu tujuan OKI adalah memperkuat "The struggle of all Muslim people to safeguard their dignity, independece and national rights".

Dalam realitas politiknya, OKI tak mampu mengimplementasi semangat piagamnya menjadi suatu langkah nyata. Masalah Palestina, misalnya, yang sebenarnya melatarbelakangi pembentukan OKI, hanya muncul dalam setiap resolusi dari setiap KTT. Hampir tak terlihat ada upaya nyata OKI dalam membantu perjuangan bangsa Palestina. Begitu pula dalam merespons peristiwa 11 September, ataupun kasus Afganistan dan Irak, OKI hanya bisa menyesalkan, mengecam, atau mengutuk. Padahal, dalam kasus 11 September, OKI seharusnya membentuk semacam tim pencari fakta independen guna meneliti apakah benar serangan keji itu dilakukan oleh sebuah kelompok "teroris Islam". Jika pembentukan tim itu dilakukan, OKI akan dapat meminimalkan ketegangan antara Islam dan Barat.

Begitu pula dalam kasus serangan dan pendudukan AS di Afganistan dan Irak, OKI seharusnya dapat bertindak tegas. Misalnya dengan menggunakan "kekuatan minyak" yang dimiliki para anggotanya?mengingat sebagian besar negara penghasil minyak utama adalah juga anggota OKI?atau minimal mencabut (sementara) keanggotaan Afganistan dan Irak selama rezim yang berkuasa di kedua negara itu merupakan boneka bikinan AS. Presiden Hamid Karzai jelas bukan pilihan rakyat. Begitu pula dewan pemerintahan sementara Irak. Keduanya justru diangkat oleh pasukan pendudukan AS (kendati kemudian dilegitimasi PBB).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia menginginkan restrukturisasi di tubuh OKI, sehingga "organisasi ini dapat menampilkan citra Islam yang moderat". Usul ini positif, namun "moderat" tentu bukan berarti tidak berani mengambil sikap yang tegas. Lalu, apakah di bawah kepemimpinan Malaysia dalam tiga tahun mendatang, OKI akan mampu memperbaiki citranya, tidak saja menjadi sebuah organisasi yang moderat, melainkan juga berwibawa dan disegani, baik oleh para anggotanya maupun dalam percaturan politik internasional?

Tampaknya sulit. Pertama, Mahathir Mohamad, yang dikenal cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi dunia Islam?ia misalnya pernah mengusulkan digunakannya "senjata minyak" guna menghadapi kesewenang-wenangan AS di Irak?dan di sisi lain mampu menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara Barat, sebentar lagi akan lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Adapun bakal penggantinya, Ahmad Zaki Badawi, belum banyak diketahui pandangan dan sikap politiknya. Kedua, hingga saat ini?dan tampaknya untuk jangka waktu cukup lama?OKI masih didominasi negara Arab penghasil minyak utama di kawasan Teluk Persia yang tak lain dari para sekutu dekat AS. Padahal, berbagai masalah politik besar?konflik Palestina-Israel, Afganistan, dan Irak?hampir selalu menempatkan AS dan dunia Islam dalam posisi yang berhadap-hadapan. Dalam kondisi demikian, secara politik OKI sebenarnya tak banyak manfaatnya bagi masyarakat di dunia Islam itu sendiri.