Setujukah Anda jika sikap keras Presiden terhadap koruptor dianggap melanggar hak asasi? (10 - 17 Oktober 2003)
Ya
	8.7%	95
Tidak
	90.4%	991
Tidak tahu
	0.9%	10
Total	100%	1.096

Saat memperingati Hari Habitat Sedunia, 9 Oktober lalu, Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia gamang untuk bersikap keras terhadap para koruptor. Ia minta agar masyarakat jangan berharap dia akan meniru langkah pemerintah Cina. ”Kalau di sana (Cina), begitu terjadi korupsi, koruptornya langsung didor. Pertanyaan saya, kalau sekarang saya melakukannya, ’Kamu korupsi’, dor, yakin saya ini, (sambil menunjuk ke arah wartawan) Anda-Anda akan segera menulis, tentu, Presiden RI melanggar HAM. Ayo, mana yang mau dipilih?” katanya.

Sikap itu justru mengundang rasa heran. ”Ucapan seperti itu menunjukkan tidak adanya niat Megawati memberantas korupsi,” kata Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Sudirman Said. Peserta jajak pendapat Tempo Interaktif setuju dengan Said. Presiden tak bisa menjadikan alasan hak asasi manusia untuk bersikap lembek pada koruptor.

Indikator Pekan Ini: Poso kembali bergolak. Setelah tenang usai Deklarasi Malino untuk Poso, 20 Oktober 2001, kembali terjadi penyerangan terhadap beberapa desa dalam seminggu ini. Tak kurang dari 10 orang tewas dalam insiden itu, selain ada juga yang mengungsi. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir kerusuhan di Poso, selain dilakukan oleh elemen-elemen di dalam, juga dilakukan pihak ”luar”. Percayakah Anda dengan kemungkinan itu? Sampaikan pendapat Anda di www.tempointeraktif.com.