Obligasi ’Jawa Pos’

PT Jawa Pos, penerbit harian Jawa Pos, kembali mengayunkan langkah maju dengan menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun dan bunga 13-14 persen, 20 November mendatang. Sebesar 78,9 persen dari dana yang terkumpul melalui obligasi Rp 200 miliar itu akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 7,9 persen untuk modal kerja PT Adi Prima Suraprita, dan 13,2 persen untuk melunasi utang perseroan. Menurut Direktur Utama Jawa Pos, Dahlan Iskan, PLTU yang menelan biaya Rp 180 miliar tersebut akan memasok tenaga listrik ke pabrik kertas PT Adi Pima Suraprita, yang juga milik Jawa Pos.

Untuk obligasi itu, Jawa Pos menjaminkan aset tetap milik anak perusahaannya, Prima Elektrik Power, berupa sebidang tanah di Desa Sumengko, Gresik, Jawa Timur. Di atas tanah itulah kelak akan dibangun proyek PLTU berkapasitas 25 megawatt. Jaminan lainnya adalah mesin-mesin, peralatan, dan hak tagih atas klaim asuransi berjangka waktu satu tahun setelah obligasi diterbitkan.

Selain berkiprah di industri media, Jawa Pos juga mengembangkan usaha transportasi, percetakan, dan pabrik kertas. Dari koran saja, Jawa Pos tahun lalu menghasilkan laba usaha Rp 110 miliar. Pembangkit listrik itu sendiri akan menghemat ongkos listrik pabrik kertas Adi Prima Suraprita, sekitar Rp 1 miliar per tahun.

Dari 502 ke 519

Ini bukan nomor metromini yang berseliweran di jalan-jalan Kota Jakarta. Angka 502, atau sering juga disebut rekening Bank Indonesia No. 502, adalah rekening bendahara umum negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan. Belum lama ini dana rekening itu dikabarkan menipis, tinggal puluhan miliar rupiah saja. Padahal Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memerlukan triliunan rupiah untuk sejumlah pembayaran yang jatuh tempo sampai Desember depan.

Deputi Bidang Restrukturisasi Perbankan BPPN, I Nyoman Sender, Kamis lalu memberikan solusi alternatif. Diusulkannya agar BPPN boleh menggunakan Rekening 519. Surat meminta izin sudah dilayangkan Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung, ke Menteri Keuangan Boediono. Kalau ditolak, pemerintah terpaksa mengisi ulang dana di Rekening 502.

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 30 September 2001 menyebutkan, dari dana semula yang sebesar Rp 53,7 triliun di Rekening 502, sudah dikeluarkan Rp 49,3 triliun. Dari jumlah itu, Bank Indonesia menggunakan Rp 23,6 triliun, sementara BPPN Rp 4,3 triliun. Yang mengejutkan adalah penemuan BPK tentang adanya penyimpangan Rp 20,9 triliun. Penyimpangan itu mencakup dana Rp 17,7 triliun di Bank Indonesia dan Rp 3,1 triliun di BPPN.

Pro dan kontra seputar penyimpangan belum reda, toh Sender mengingatkan lagi bahwa sampai Desember 2003, BPPN membutuhkan Rp 3 triliun-4 triliun. Kalau tidak terpenuhi, BPPN terpaksa ”ngemplang”. Masalahnya memang mendesak. Hanya, sejauh ini, menurut Sender, belum ada reaksi dari Menteri Keuangan.

Indonesia 2004

Bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2004? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran diperkirakan akan turun 8-9 persen dibanding tahun 2003. Dasar perhitungannya adalah kemungkinan peningkatan permintaan tenaga kerja dari sektor usaha sebesar 3,5–6 persen. Peneliti BPS, Hamonangan Ritonga, Rabu lalu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004 diperkirakan 3,8–4,5 persen, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2005 naik menjadi 4,2-5 persen.

Dengan asumsi pertumbuhan tenaga kerja sekitar 2 juta per tahun, pertambahan jumlah tenaga kerja 2004 hanya dapat diserap bila pertumbuhan ekonomi minimal 4,26 persen. Penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan akan menaikkan permintaan akan tenaga kerja di sektor perdagangan, industri kecil dan rumah tangga, angkutan, dan jasa.

BPS juga memperkirakan, tingkat inflasi berada pada 8,95-10,50 persen. Ali Rosidi, peneliti lainya di badan itu, mengatakan, dengan kenaikan tarif telepon, PAM, gaji pegawai negeri, uang sekolah, dan harga beras—sementara tarif listrik tidak naik—laju inflasi terendah akan bisa dicapai. Ia memperkirakan, inflasi akan bergerak pada level 8,95 persen.

Hamonangan juga memperkirakan, jumlah penduduk miskin tahun depan akan berkurang sampai 3,5 persen, menjadi 36 juta -37 juta. Prediksi ini dibuat berdasarkan perkiraan tingkat inflasi 7-9 persen. Sangat disayangkan, penurunan penduduk miskin tidak diikuti turunnya indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Artinya, jumlah penduduk miskin memang turun, tapi yang kini terkategori miskin kelak bisa semakin miskin. Dia pesimistis target jumlah penduduk miskin 14 persen, seperti yang dipatok Propenas, akan bisa dicapai.

Diperlukan: Tata Niaga Beras

Tidak seperti dulu, sekarang yang disebut panen padi tidak otomatis menawarkan kegembiraan bagi para petani. Soalnya, tanpa intervensi pemerintah dan tata niaga beras yang benar, pada waktu panen harga gabah malah bisa anjlok. Menurut Menteri Pertanian Bungaran Saragih, penyebabnya hanya karena pemerintah tidak mengatur tata niaga beras. Karena itu, Bungaran mendesak Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar segera mengeluarkan aturan baru impor beras, terutama karena panen raya sudah tinggal tiga sampai empat bulan lagi.

Sebaliknya, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi berkeyakinan bahwa departemennya tak mungkin mengatur tata niaga impor beras sepanjang sisa tahun ini. ”Kalau ya, mungkin tahun depan,” tuturnya pekan lalu. Dia khawatir, jika persiapannya tidak matang, malah bisa terjadi penyelewengan yang merugikan tak hanya petani, tapi juga konsumen.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mencatat, volume produksi beras tahun 2002 mencapai 32 juta ton—sedikit lebih besar dibanding produksi tahun 2001 yang cuma 31,8 juta ton. Impor tahun 2002 mencapai 1,8 juta ton—hampir tiga kali lipat dibanding pembelian tahun sebelumnya yang cuma 645 ribu ton.

Pergantian di PLN

Luluk Sumiarso, Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), digantikan oleh Andung Nitimihardja. Serah-terima jabatan dilakukan Jumat pekan lalu, di Kantor Kementerian BUMN. Andung tadinya anggota dewan komisaris PLN.

Pergantian itu, menurut Luluk, semata-mata untuk memisahkan fungsi regulator dan operator. Dan ini harus dilakukan karena Kantor Menteri BUMN ingin menciptakan good corporate governance di perusahaan negara. Juga untuk menghindari benturan kepentingan.

Dia mengakui, saat dirinya menjabat komisaris utama, pernah terjadi hal semacam itu—misalnya ketika akan menetapkan tarif listrik awal Oktober lalu. Sebagai Dirjen, dia berharap agar tarif dasar listrik tidak naik. Tapi, sebagai komisaris utama PLN, dia tentu menginginkan yang sebaliknya.

Saham Kutai Timur di KPC

Pemerintah Daerah Kutai Timur membeli 18,6 persen saham Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan tambang batu bara yang dulu dimiliki BP dan Rio Tinto, senilaiUS$ 104 juta atau Rp 884 miliar. Bupati Kutai Timur, Mahyudin, mengatakan bahwa pembelian itu untuk merealisasi jatah 60 persen dari 31 persen saham KPC yang merupakan jatah pemerintah daerah. Perjanjian jual beli sudah ditandatangani di Sangatta, Kutai Timur, Senin malam. Sedangkan pembayarannya dilakukan dengan surat utang yang dijamin konsorsium.

Berita itu lagi-lagi membuat Jakarta gusar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, Kamis lalu, mengatakan bahwa ia sudah memanggil sang Bupati untuk menjelaskan perihal transaksi tersebut.

Sejak awal jelaslah bahwa penjualan itu berkaitan dengan divestasi saham KPC. Seratus persen saham KPC dimiliki Bumi Resources, yang secara mengejutkan mengakuisisi dua induk perusahaan KPC: Sangatta Holding Ltd. dan Kalimantan Coal Ltd. Untuk seratus persen saham itu, Bumi mengeluarkan duitUS$ 500 juta atau Rp 4,3 triliun.

Dalam ketentuan divestasi yang disepakati bersama, KPC harus menjual 51 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia pada harga US$ 822 juta atau Rp 7 triliun untuk 100 persen saham. Sebanyak 31 persen akan diberikan ke Pemda Kalimantan Timur dan Pemda Kutai Timur, sedangkan sisanya 20 persen diberikan ke Tambang Batu Bara Bukit Asam.

Bank Mandiri Didemo

Seratusan pengunjuk rasa berteriak-teriak di depan kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Selasa pekan lalu. Di bawah terik sinar matahari, kelompok massa yang menamai dirinya Gerak (Gerakan Rakyat Anti-Koruptor) mempersoalkan gunungan kredit bermasalah di bank beraset Rp 250 triliun itu.

Bank pelat merah yang baru masuk bursa itu dituding telah berlaku sembrono dalam menyalurkan kredit, dengan mengabaikan syarat kelayakan usaha para debitornya. ”Triliunan rupiah uang rakyat di Bank Mandiri telah dikelola seenaknya,” kata Anton, salah satu demonstran.

Selain mengarak aneka spanduk dan poster, massa pengunjuk rasa memperlihatkan segepok data sebagai bukti kesembronoan Mandiri. Salah satu isinya menyangkut pembelian kredit PT Domba Mas dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional senilai Rp 1,15 triliun. Bank Mandiri tentu saja membantah kredit yang disalurkan ke Domba Mas telah macet. ”Tidak benar itu kredit macet,” ujar I Wayan Pugeg, wakil direktur utama. Bantahan juga muncul dari pihak Domba Mas, melalui juru bicara mereka, Subiyanto.

Selain menyebut nama Domba Mas, para pengunjuk rasa menyorong nama beberapa politikus yang mereka tuding telah menikmati fasilitas kredit dari Mandiri tanpa melalui prosedur. Unjuk rasa di Mandiri memperkuat sinyalemen meningkatnya kredit macet di bank-bank dalam negeri. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, hingga triwulan ketiga tahun ini, persentase kotor kredit macet telah mencapai angka 8,3 persen. Padahal, akhir Juni lalu, mestinya non-performing loan di perbankan sudah tinggal
5 persen.