TRagedi bom Bali pada Oktober setahun silam menyisakan satu harapan. Banyak pihak di Bali membayangkan adanya perubahan mendasar pasca-ledakan yang meluluhlantakkan Bali. Setelah perekonomian dan kehidupan masyarakat Bali berada di titik nadir, mereka mengharapkan perubahan cara manusia hidup bersama, cara kota dibangun, ditata, dan dirawat bersama, cara kita memelihara alam, serta cara pemerintah mempraktekkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pendek kata, tragedi bom Bali bisa menjadi momentum untuk mendorong kembali semangat reformasi setelah sekian lama pudar. Momentum itu ada di ground zero, pusat ledakan bom di Kuta.

Dalam berbagai pertemuan dan juga surat-menyurat melalui e-mail, banyak kalangan yang mendambakan terwujudnya suatu taman kota yang sejuk di tengah Kuta yang begitu sumpek. Ada yang menginginkan ground zero menjadi tempat pelayanan umum terpadu bagi masyarakat kecil, suatu pusat kemanusiaan (center of humanity), sebagai sarana pembangunan yang lebih baik, tempat rakyat dapat berekspresi, mengusulkan solusi, tempat memikirkan dan berbuat nyata untuk kelanjutan pembangunan Kuta, Bali, Indonesia, dan bahkan dunia. Ada yang mengusulkan adanya pelataran parkir yang sesekali dapat diubah menjadi pasar rakyat yang memungkinkan masyarakat menjual produknya sekaligus menjadi salah satu pusat daya tarik wisatawan.

Melihat pembangunan Bali selama ini, penataan ground zero menjadi sangat penting. Banyak kritik yang menuding arah pembangunan Bali salah, anarkistis, dan tidak terpadu. Ditambah euforia kedaerahan—yang membuat pembangunan terkotak-kotak di tiap-tiap kabupaten atau kota—pembangunan Bali tak hanya menyudutkan penduduk asli Bali ke wilayah-wilayah pinggiran, tapi juga merusak lingkungan, dari sawah kota, tukat sungai, sampai pantai. Pembangunan Bali yang hanya mempertimbangkan keuntungan dari pariwisata dinilai sudah overdosis. Karena itu, pembangunan kembali ground zero bisa dijadikan momentum untuk meluruskan kembali arah pembangunan Bali. Harapan ini begitu meluap di hampir semua kalangan di Bali dan juga di luar Bali.

Apakah harapan itu berlebihan? Seharusnya tidak. Dengan mengikuti taksu/jiwa dan energi yang terjadi dari kebersatuan bersama (penduduk lokal, ekspatriat, pemerintah, negara sahabat, dan manusia di seluruh dunia) yang terlihat pada saat evakuasi korban ledakan bom di Kuta tersebut, rasanya tidak begitu susah menata kembali ground zero yang lebih luas. Kita melihat kebersamaan itu begitu menakjubkan. Kita bisa melihat begitu besarnya energi tanpa pamrih yang tercurah selama dua pekan pertama pascapeledakan. Inilah yang sebenarnya kita perlukan dalam hubungan dengan sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan, yang dalam filosofi Bali disebut Tri Hita Karana, suatu dasar hidup yang sangat luas melebihi filosofi ekologi Barat dalam melihat ciclus universerve. Dengan semangat seperti ini, mestinya penataan kembali Kuta bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Namun, setelah lebih dari setahun, ternyata momentum tragedi bom Bali ini tak bisa dimanfaatkan secara optimal. Penyebabnya tak lain adalah sikap pasif pemerintah daerah yang berlebihan. Sikap ini secara tidak langsung menghambat energi pihak lain seperti masyarakat, akademisi, lembaga donor, dan juga dunia luar yang sangat ingin melakukan sesuatu yang nyata yang bisa membantu pembangunan Bali kembali ke arah yang benar. Kita semua sangat merasakan betapa pemerintah setempat hanya bisa jalan jika ada dana atau bantuan dari pusat atau luar negeri. Kesan yang muncul adalah lebih kuatnya semangat kerja di kalangan pejabat pemerintah yang hanya mendasarkan "manajemen proyek" ketimbang mementingkan urusan pelayanan publik. Ini sangat mengecewakan banyak pihak di Bali yang sangat concern dengan pembangunan kembali Kuta.

Dari sisi penataan ekonomi, teman-teman arsitek terutama dari Ikatan Arsitek Indonesia Cabang Bali kecewa karena tidak ada lead dari pemerintah setempat, baik Pemerintah Kabupaten Badung maupun Pemerintah Provinsi Bali. Arahan tersebut bisa menjadi acuan untuk menata wilayah ground zero secara lebih menyeluruh dan bukan sekadar membangun kapling per kapling atau hanya mendirikan monumen terpencil di suatu pojok yang simplistis. Hal ini menunjukkan kekalahan pemerintah dalam menata kotanya kembali. Padahal para arsitek melihat suatu kesempatan untuk menata ground zero sebagai pola menata Kuta yang lebih memikirkan gabungan kapling-kapling tanah menjadi suatu tatanan baru tempat terbentuknya suatu ruang publik yang lebih signifikan.

Yang terjadi bukan hanya tak ada pijakan yang jelas untuk membangun kembali ground zero, melainkan juga ada kesan bahwa pemerintah ingin melaksanakan sesuatu dengan pola-pola tersembunyi yang tak bisa dilihat secara transparan oleh masyarakat. Akibat kepasifan dan kelambanan pemerintah ini, pada akhirnya pemilik tanah atau pemilik toko membangun kembali kaplingnya dengan gaya masing-masing secara individual. Kembalilah kita kepada gaya anarkistis yang membuat Kuta sumpek seperti dulu. Sekali lagi, dominasi ekonomilah yang menang. Apakah sifat ini memang yang hendak ditonjolkan? Momentum tragedi bom Bali akhirnya berlalu begitu saja. Taksu kebersamaan yang begitu menonjol sesaat setelah ledakan di Kuta kini sudah kembali pudar.

Antonio Ismael*)
*) Arsitek, tinggal di Bali