Perlukah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dibubarkan? (26 September-03 Oktober 2003)
Ya
	85.7%	1.486
Tidak
	13.8%	239
Tidak tahu
	0.5%	9
Total	100%	1.734

Kemarahan terhadap Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, meluap seperti air bah. Puncaknya terjadi setelah salah seorang dosen membocorkan kekerasan-kekerasan di kampus itu kepada stasiun televisi swasta. Ketua MPR Amien Rais pun sampai memberikan ”persetujuan” lisan jika sekolah calon birokrat itu ditutup saja. ”Sangat berbahaya jika pejabat pemerintahan yang sejak awal dididik menjadi orang yang garang dan berdarah dingin,” kata Amien.

Pemantik dari kegeraman itu adalah tewasnya praja (mahasiswa) Wahyu Hidayat pada 2 September 2003 akibat dianiaya oleh para seniornya. Ini bukan yang pertama. Tiga tahun lalu juga ada mahasiswa yang tewas dengan cara sama. Tak mengherankan jika mayoritas responden yang mengikuti jajak pendapat di Tempo Interaktif sepekan lalu menjawab ya saat ditanya perlukah sekolah itu dibubarkan.

Indikator Pekan Ini: Dalam setahun ini, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pemberitaan yang disidangkan di pengadilan. Di antaranya kasus yang melibatkan Rakyat Merdeka dan TEMPO. Dalam kasus itu mereka dijerat dengan pasal penyebaran berita bohong, perbuatan yang menimbulkan keonaran, dan pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu menimbulkan banyak kritik. Sebab, sudah ada Undang-Undang Pers yang mengatur mekanisme bagi orang yang berurusan dengan media, mulai dari surat pembaca, somasi, pengaduan ke Dewan Pers, sampai gugatan ke pengadilan. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan juga berpandangan bahwa hakim sebaiknya menggunakan UU Pers dalam kasus yang berkaitan dengan delik pers. Sampaikan pandangan Anda di www.tempointeraktif.com.