TANYALAH Jamhari Sirat. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan ini akan bercerita panjang lebar betapa berat beban yang mesti dipikulnya tiap kali menggelar tender di bidang telekomunikasi. Maklum, proyek di sektor ini dikenal "amat basah." Pesertanya biasanya perusahaan raksasa nan bonafide dan berkantong tebal. Maka jangan heran bila tiap kali ada saja kabar miring yang bertiup.

Tak terkecuali, hal-hal seperti itulah yang kini juga mesti dihadapi Jamhari dalam proses seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler generasi ketiga (IMT-2000), yang biasa dikenal dengan sebutan 3G, dengan cakupan nasional. Menurut jadwal, pemenangnya akan diumumkan awal November mendatang.

Asap kecurigaan yang kini merebak di kalangan pengusaha telekomunikasi bukan tanpa api. Hal yang disoal amat mendasar, menyangkut keterbukaan proses tender. Pemicunya adalah sikap pemerintah sendiri yang, entah kenapa, tak mau membuka siapa saja mitra asing yang digandeng investor lokal yang sudah mendaftarkan diri.

Saat ini, di meja Jamhari sudah masuk proposal dari 11 calon investor. Mereka, antara lain, PT Tira Austenite Tbk., PT Astratel Nusantara, PT Elnusa, PT Cakrawala Media Utama, dan PT Global Media Seluler. Tapi kebanyakan ternyata tak pernah terjun di bisnis telekomunikasi. Kepada setiap peserta, Departemen Perhubungan mensyaratkan mereka harus sudah berinvestasi di Indonesia dan memiliki total aset sekurang-kurangnya Rp 1 triliun. Calon peserta juga harus memberikan jaminan bank dengan nilai nominal Rp 5 miliar. Dan setarikan napas dengan itu, pemerintah melarang penyelenggara telekomunikasi yang sudah ada mengikuti tender.

Bisik-bisik kontan beredar. Terlebih lagi, dalam tender tersebut pemerintah ternyata menawarkan iming-iming akan ikut menyerahkan frekuensi 1.800 MHz kepada investor yang berhasil menang tender.

Mengingat bisnis 3G—seperti yang terlihat di Eropa dan Jepang—dinilai masih kurang prospektif, muncul kecurigaan bahwa investor sebetulnya hanya menggunakan tender ini sebagai "pintu masuk". Yang sebetulnya mereka incar adalah gurihnya frekuensi 1.800 MHz yang disediakan gratis oleh pemerintah sebagai pemanis.

Departemen Perhubungan punya alasan sendiri menyangkut soal ini. "Investor mesti diberi kesempatan memiliki basis pelanggan komersial, karena modal untuk mengembangkan 3G sangat besar," ujar Jamhari. Selain itu, izin penyelenggaraan 3G memang sengaja akan diberikan kepada pemain baru untuk mencegah terjadinya monopoli oleh operator tertentu.

Tapi itulah yang dipertanyakan banyak kalangan kini. Sumber TEMPO di dunia bisnis telekomunikasi mengungkapkan, saat ini beredar kabar bahwa pemerintah dari awal sebetulnya sudah menggadang-gadang "jagonya" sendiri. Tak lain itu adalah perusahaan telekomunikasi dari Asia yang menggandeng seorang pemain lokal yang dikenal luas memiliki hubungan mesra dengan petinggi Perhubungan.

Karena itu, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), yang juga bekas Menteri Perhubungan, Giri Suseno Hadihardjono, pernah meminta agar tender dilakukan terbuka. Tujuannya jelas, agar publik bisa mengikuti jalannya seleksi dengan baik sejak awal dan menguji kualitas serta kesungguhan para peserta.

Lebih jauh Giri juga meminta pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi satu operator 3G. Soalnya, hal itu akan melahirkan ketidaksetaraan berkompetisi, dan cenderung menciptakan iklim monopolistik.

Namun Jamhari berkukuh pada pendapatnya. Menurut dia, bila kesempatan pertama ini dibuka bagi banyak operator tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar, hasilnya hanya akan sia-sia. Ia menunjuk contoh Malaysia. Di negeri jiran itu, dari dua operator 3G yang ada, salah satu terpaksa ditunda pelaksanaannya. Hal serupa juga terjadi di Singapura.

Jamhari juga menepis anggapan kebijakan ini bertentangan dengan semangat kompetisi. "Apa jaminannya kalau ada dua operator akan berjalan lebih baik? Teknologi ini kan belum matang, baru percontohan," katanya. Kesempatan bagi operator lain untuk masuk masih terbuka pada seleksi tahap kedua setelah proyek percontohan ini dievaluasi. Jamhari juga menegaskan ketentuan ini tak akan menutup peluang migrasi teknologi bagi operator seluler yang saat ini telah mengoperasikan teknologi GSM maupun GPRS.

Masih kata Jamhari, tak benar kalau prospek 3G dipandang suram. Di Eropa dan Jepang, 3G kurang diminati karena harga frekuensinya terlalu mahal, sehingga buntutnya investor harus menyediakan modal begitu besar untuk mengembangkannya.

Ia menilai Indonesia perlu mengembangkan 3G karena teknologi ini sudah sampai ke Singapura dan Malaysia. "Kalau tiba-tiba nanti teknologi ini booming, kita yang tak siap bisa ketinggalan kan?" ujarnya. Sebaliknya, dengan sikap antisipatif, Indonesia yang sudah memiliki operator 3G bisa langsung membuka jalur kerja sama internasional.

Jamhari juga menepis kabar miring yang kini berseliweran. Ia sendiri mengaku telah bersikap terbuka pada calon investor yang mau datang mencari informasi. "Mereka bebas datang ke sini. Tapi bukan berarti kalau datang ke saya terus menang tender," ujarnya.

Nugroho Dewanto, Dara Meutia Uning