RIBUAN sepeda motor karyawan PT Dirgantara Indonesia, Kamis lalu, berkonvoi mendatangi DPR, Istana Negara, dan Kantor Menteri BUMN di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Para karyawan bersama keluarga mereka menuntut pihak manajemen membatalkan keputusan merumahkan 9.000 karyawan.

Di depan Istana, para pendemo berorasi menuntut Presiden Megawati memperhatikan nasib karyawan yang dirumahkan. Mereka mendesak agar Direktur Utama Dirgantara dimintai pertanggungjawaban, karena dinilai melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berteguh pada keputusannya. Pemilik mayoritas saham perusahaan penerbangan yang menghasilkan pesawat CN-235 ini—dahulu Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)—tetap berniat memberhentikan sebagian besar karyawannya. Sebab, perusahaan ini berutang Rp 1 triliun ke Departemen Keuangan, sedangkan untuk menggelindingkan roda perusahaan, dibutuhkan modal kerja Rp 2,5 triliun.

Demonstrasi besar-besaran karyawan Dirgantara sudah berlangsung sejak dua bulan lalu. Saat itu pihak manajemen memutuskan menutup perusahaan. Bahkan kawasan pabrik sempat dijaga ketat Pasukan Khas TNI AU. Amarah karyawan tambah menyala setelah sejumlah fasilitas umum seperti balai kesehatan di sekitar pabrik sempat dinonaktifkan oleh perusahaan.

Pangdam GAM III Ditangkap

LANTARAN terjepit pasukan keamanan di Aceh Selatan, Awaluddin, 26 tahun, yang disebut-sebut sebagai Panglima Komando Daerah III Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Selatan, menyelinap ke Banda Aceh. Namun, di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini ia justru ditangkap polisi bersama 11 rekannya, di antaranya wanita.

Menurut juru bicara Polda NAD, Komisaris Besar Sayed Hoesainy, pihak aparat keamanan mengetahui posisi Awaluddin dan kawan-kawan di Lampineung, pinggiran Banda Aceh. Mereka pun ditangkap. Bersama satu rekannya, ia lalu dikirim ke Aceh Selatan, tempat asal tindak kejahatannya. Sedangkan sembilan lainnya ditahan Polsek Sampoiniet.

Diringkus: Sindikat Penjualan Bayi

POLISI Batam membongkar sindikat internasional perdagangan bayi dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura. Dua anggota sindikat ditangkap polisi di Hotel 2000 Batam, Kamis dini hari pekan lalu. Mereka adalah Mustofa, 40 tahun, tekong kapal, dan Bacok, 17 tahun. Turut diamankan Salma, 24 tahun, ibu muda dan bayinya yang hendak dikirim ke Sungai Rengi, Johor Baru, Malaysia. Di negeri jiran, bayi selundup- an dijual 4.000 ringgit (Rp 8.948.000 dengan kurs 1 Ringgit = Rp 2.237)

Riau Kepulauan memang rawan perdagangan bayi antarnegara, dengan tujuan utama negeri jiran. Bayi-bayi malang biasanya dikirim dari kawasan Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang. Bayi dimasukkan ke dalam kardus, dan hanya diberi ventilasi udara ala kadarnya, lantas dikirim dengan kapal-kapal kecil. Menurut Wakil Kepala Kepolisian Barelang-Rempang, Ajun Komisaris Besar Heru Winarko, pihaknya sudah mengintai lama kegiatan itu."Tetapi mereka selalu lolos," katanya. Kini polisi tengah mengejar tersangka Mahidin, yang diduga sebagai bos sindikat.

Di Riau Kepulauan, dalam tiga bulan terakhir setidaknya diungkap tiga kasus perdagangan oleh jajaran Polda Riau. Namun, dua kasus terakhir tak bisa diteruskan karena ketiadaan barang bukti, berupa bayi yang diperjualbelikan.

Kasus perdagangan anak lintas negara memang sudah sangat mengkhawatirkan. Namun pemerintah tampak tidak serius menanganinya. Bahkan rencana pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada Oktober ini, terancam molor. Kata Ketua Tim Penyeleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Kasus seperti itu saat ini banyak terjadi. Sedangkan petugas KPAI terkesan pasif dan defensif."

Empat Brimob Tewas Disiksa

SETELAH berlari 13 kilometer di Mamboro, Palu Utara, calon anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulawesi Tengah bertumbangan. Mereka keletihan. Saat itulah para instruktur yang gusar menendang dada, bahkan yang sudah pingsan pun terus digebuki sepatu lars. Akibatnya, empat dari 166 calon pasukan pemukul polisi itu tewas mengenaskan.

Seorang saksi mata, Yotolembah, pegawai Dinas Pendidikan Nasional yang melihat kejadian itu, menuturkan bahwa para polisi muda itu diperintahkan tiarap lalu diinjak-injak. "Saya tak mau anak saya jadi polisi," katanya sambil geleng-geleng. Para saksi siap membeberkan kekerasan fisik itu di pengadilan.

Kepala Polri Da'i Bachtiar pun memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus tradisi inisiasi calon Brimob itu. Untuk pengusutan kasus ini, Mabes Polri sudah menurunkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektur Jenderal Timbul Silaen, dan Komandan Korps Brimob, Inspektur Jenderal S.Y. Wenas. Hasilnya, Komandan Brimob Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Hersom Bagus Pribadi, dicopot dari jabatannya. "Kejadian ini tanggung jawab komando. Jika komando salah, komandannya harus bertanggung jawab," kata juru bicara Mabes Polri, Kombes Zainuri Lubis, di Jakarta.

Aksi brutal yang fatal itu sempat memunculkan reaksi masyarakat. Kebetulan tiga dari empat polisi yang dianiaya di luar batas itu berasal dari Sangihe, Sulawesi Utara. Keluarga korban dan masyarakat asal korban sempat berunjuk rasa ke DPRD setempat.

Langkah Hamzah Haz di Tapal Kuda

PARTAI Persatuan Pembangunan makin getol mendekati masa nahdliyin di kantong terbesar "kaum sarungan" itu di Jawa Timur. Kamis pekan lalu, Ketua Umum PPP Hamzah Haz bertemu dengan K.H. Fawaid As'ad dari Pondok Pesantren Asem Bagus, Situbondo. Pertemuan berlangsung santai di kediaman wakil presiden asal Nahdlatul Ulama (NU) itu di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Pusat.

Fawaid adalah putra ulama besar NU, almarhum K.H. As'ad Syamsul Arifin. Bersama adiknya, Lora Cholil, Fawaid dikenal berpengaruh kuat di arus bawah NU di kota tersebut. Dialah ahli waris pimpinan pondok pesantren di Asem Bagus, Situbondo, dari Kiai As'ad.

Segera saja, peristiwa itu memicu sejumlah tafsir, bahwa adanya manuver PPP untuk mengambil kembali konstituennya yang hilang, setelah kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan para tokoh NU. Apalagi, kian giatnya "gerilya" aktivis partai berlambang Ka'bah itu ke kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya dan basis terkuat nahdliyin kawasan "Tapal Kuda".

Wakil Ketua PPP Jawa Timur, Sai Musa, mengungkapkan bahwa sejumlah kiai karismatis yang dulu membesarkan PPP kini sudah kembali. Dia mencontohkan K.H. Abdullah Sujudi di Banyuwangi, yang menurut dia diikuti hijrahnya sekitar 25 kiai dari PKB ke PPP. Rupanya, Jawa Timur akan menjadi pilot project PPP untuk mendongkrak suara pada Pemilu 2004.

Caranya, antara lain, dengan menyandingkan Hamzah, "Si Peci Miring", dengan Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi dalam "perebutan" kekuasaan negara tahun depan. "Kalau mau jujur, kepemimpinan yang merepresentasikan nahdliyin, ya, Pak Hamzah dan Kiai Hasyim," ujar Hafidz Ma'soem, Ketua PPP wilayah Jawa Timur. Skenario akan dicoba ditawarkan dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP bulan depan. Untuk memuluskan jalan ini, menurut Hafidz, Hamzah Haz dijadwalkan berkeliling tiga-empat kali ke sejumlah pondok pesantren.

Walaupun PKB Jawa Timur sedang dirundung konflik internal, dan belakangan menjadi target penggembosan, para tokoh partai pimpinan Gus Dur ini tampak kalem-kalem saja. Ketua Dewan Syuro PKB wilayah Jawa Timur, K.H. Anwar Iskandar, menganggap berbagai pertemuan yang digalang PPP itu tidak bermuatan politik. "Menurut saya biasa," ujarnya. Fawaid pun segendang sepenarian. "Tak ada deal politik dalam pertemuan dengan Pak Hamzah," katanya.

Dibantah: BIN Provokator Timika

ADA provokator di balik kerusuhan Timika, Papua. Sinyalemen ini dikemukakan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, setelah maraknya gejolak di Timika, menyusul pemekaran di Provinsi Irian Jaya Tengah, akhir Agustus lalu. Tercatat tujuh nyawa melayang dalam bentrokan antarwarga yang melumpuhkan kota di dekat tambang emas Freeport itu. Menurut Endriartono, "Gejolak pro dan kontra itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak-pihak yang memprovokasi."

Sempat santer di kalangan masyarakat bahwa desas-desus berasal dari oknum Badan Intelijen Negara (BIN) dan oknum pegawai Departemen Dalam Negeri. Namun isu ini dibantah polisi. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Budi Utomo, kalau ada sinyalemen tersebut, hal itu bukan dari pihaknya. "Jangan mengadu dombalah. Saya lelah mengurusi masalah ini. Ini bukan masalah sepele," katanya. Lalu, siapa?

Polisi sendiri sudah menangkap seorang yang dituding di belakang kerusuhan warga. Si provokator disebut bernama Lahore Senator. Ia dituding sebagai pemicu bentrokan, karena menyuruh menyerang kelompok lain. "Sewaktu pertama kali diperiksa, Lahore mengatakan dirinya bekerja di PT Freeport Indonesia. Kedua kalinya Lahore diperiksa, dirinya mengatakan hal berbeda mengenai pekerjaannya, yakni sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Mimika. Setelah diadakan penyelidikan, Lahore diketahui sebagai provokator dalam bentrok massa di Timika," kata Kapolda.

Edy Budiyarso