Napas Texmaco Diperpanjang

Dua perusahaan induk baru Texmaco (kerap disebut newco)—PT Jaya Perkasa Engineering dan PTBina Prima Perdana—bisa bernapas lega sejenak.

Badan Penyehatan Perbankan Nasionalmemperpanjang waktu pembayaran bunga utang perusahaan itu (Rp139 miliar), yang gagal dibayar 18 Agustus lalu.

Kabar ini disampaikan Deputi Kepala BPPN Bidang Aset Manajemen Kredit,Mohammad Syahrial, kepada wartawan di Jakarta,Selasa minggu lalu.

Semula, periode pemulihan (remedialperiod) untuk pembayaran bunga yang diberikan BPPN adalah 21 harisejak jatuh tempo. Itu berarti kedua perusahaanharus membayarnya pada Senin ini.

Tapi BPPN memperpanjang waktunya hingga 19 September. Alasannya,tanpa tambahan waktu, penjualan aset kredit perusahaanitu bisa terganggu. "Kalau enggak diperpanjang, lalubagaimana kalau ada investor yang tertarik," dalih Syahrial.

Pihak newco enggan berkomentar soal ini."Sorry, waktunya enggak pas," kataPresiden Direktur Newco, Alfred Inkiriwang, sepertidikutip Koran Tempo.

Paket Ekonomi Baru

Menjelang hengkangnya Dana Moneter Internasional (IMF), PresidenMegawati Soekarnoputri akan menerbitkan paket kebijakanekonomi baru. Rencananya, paket itu akan berupa sebuahinstruksi presiden yang akan diterbitkan pada 15 September.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,paket itu tak hanya dititikberatkan pada kebijakan untuktahun depan semata, tetapi juga mengikutkan sisa tahunini sebagai masa persiapan pasca-program IMF. Begituinpres terbit, tim pengawas pelaksanaan paket itujuga otomatis dibentuk.

Pemerintah telah membahas materi inpres itupada sidang kabinet Kamis pekan lalu. Inpres itu akanterdiri dari tiga elemen, yaitu stabilisasi ekonomi,restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, serta peningkataninvestasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden memberikan waktu hingga tanggal 10 bulanini bagi semua anggota kabinet untuk memberikanmasukan, perbaikan, atau tambahan, atas matriks yang sudahdisampaikan sebelumnya kepada Menteri KoordinatorPerekonomian.

Garuda Bayar Utang

Sayap PT Garuda Indonesia ternyata belum patah. Perusahaan penerbanganini akan segera melunasi utang yang jatuh tempo akhirtahun ini tanpa program restrukturisasi, alias dibayarkontan. Padahal nilainya mencapai US$ 60 juta atau sekitarRp 510 miliar (kurs Rp 8.500 per dolar AS).

Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan, yakinarus kas perusahaan masih bagus dan tak terancam gagalbayar (default). Buktinya, hingga akhir Agustus, Garudasanggup membereskan semua kewajiban dengan mulus.Bahkan, pasca-tragedi bom Bali tahun lalu, maskapaipenerbangan ini tetap mampu membayar cicilan utangsekitar US$ 112 juta.

Utang Garuda, katanya, bisa dilunasi dengan menggunakan hasil operasional penerbangan dan penjualan berbagai aset non-produktif. Penjualan aset, sepertitanah dan gedung, diperkirakan bisa mengumpulkandana hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu, Garuda jugaakan menjual 20-25 persen kepemilikan sahamnya diGaruda Maintenance Facility Aero-Asia (GMF).

Obligasi Palsu Marak

Perdagangan surat utang negara yang likuid telah menginspirasisejumlah otak kriminal untuk turut mengeduk keuntungan.Setelah Bank Indonesia, kini giliran DepartemenKeuangan mengeluarkan peringatan tentang keberadaansurat utang negara bodong itu.

Sejauh ini, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan telah menemukan 17 lembar surat, nilainya total Rp 72triliun. Belasan lembar surat palsu yang dapatdijaring bank sentral dan pemerintah itu diterbitkan atasnama Muhammad Bambang Mayerson, Yohanes Riyadi, danIwan Gunawan Wirachman. Anehnya, meski BankIndonesia dan Departemen Keuangan telah mensinyalirsurat-surat utang palsu itu telah beredar luas, tidak ada satu pihakpun yang melapor sebagai korban penipuan.

Jika menilik keterangan bank sentral ataupunDepartemen Keuangan, surat utang palsu itu tidaklah sulitdibedakan dengan surat utang asli. Salah satu yangkasatmata adalah bentuknya. Surat utang pemerintahyang asli tidak diterbitkan dalam bentuk warkat, aliasscripless. Dengan kata lain, surat dan pemiliknya hanyatercatat secara elektronik di BI dan sejumlah bank sebagaipihak pencatat.

Juru Penengah untuk Cemex

Tarik-ulur penyelesaian masalah pemisahan Semen Gresik dan Semen Padang kini memasuki babak baru. Pekan lalu, MenteriNegara BUMN Laksamana Sukardi menyatakan pemerintahtelah membentuk tim mediasi untuk membantumenyelesaikan masalah antara pemerintah dan Cemex SA. "Tim ituberisikan wakil pemerintah, Cemex, dan PT BahanaSecurities sebagai penasihat keuangan," tuturLaksamana kepada pers.

Pembentukan tim mediasi ini merupakan responsdari surat resmi Cemex Asia Holdings Ltd. kepadaKementerian BUMN tertanggal 13 Agustus 2003. Dalamsurat tersebut, pejabat Cemex Asia mendesak agarpemerintah turut aktif dalam menyelesaikan persoalan antaraSemen Gresik—perusahaan yang dibeli Cemex pada tahun1998—dan anak perusahaannya (Semen Padang).

Seperti diketahui, hingga kini kehadiran Cemex diSemen Padang melalui Semen Gresik tidak diterimadengan baik oleh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu,mereka menuntut kepada pemerintah agar melepaskan SemenPadang dari pangkuan Semen Gresik. Soal pemisahanitu akan menjadi satu dari sekian banyak tugas yang telahmenanti tim mediasi.

Pertamina Masuk Cepu

Perundingan pembagian keuntungan ladang minyak Cepu beringsutmaju. Pertamina menawarkan ikut menanggung biayaeksplorasi ladang itu, yang diprediksikan memilikicadangan minyak terbesar kedua setelah Duri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, PurnomoYusgiantoro, menyatakan Pertamina telah bersediamenyediakan dana hingga US$ 2 miliar. Selain itu,Pertamina juga menerima pembagian keuntungan 50 persendari total 40 persen porsi pendapatan kontraktor.

Negosiasi ulang kontrak eksplorasi ladang minyakCepu dimulai setelah ExxonMobil, pemilik kontrakbantuan teknis ladang minyak dan gas Cepu, memintaperpanjangan kontrak hingga tahun 2030, atau 20tahun lebih lama dari kontrak semula. Raksasa minyak asalAS itu mengambil alih kontrak ladang Cepu dari PTHumpuss Patra Gas tiga tahun silam.

Permintaan perpanjangan kontrak tersebutditanggapi oleh Pertamina dengan sejumlah syarat, sepertipemberian bonus US$ 400 juta dan peningkatan porsikepemilikan di perusahaan kontraktor menjadi 17,5 persen, darisebelumnya 10 persen.n

Dirgantara Tak Dijual

Pemerintah akhirnya membantah kabar soal rencana penjualan PT Dirgantara Indonesia, yang beredar kencang belakangan ini. "Tak adapembicaraan yang mengarah pada penjualan," kata Mahendra Siregar, staf ahliMenteri Koordinator Perekonomian yang juga menjadi komisaris Dirgantara, sepertidikutip Koran Tempo.

Yang akan dilakukan pemerintah adalah menyelamatkan Dirgantara melaluialiansi strategis dengan industri penerbangan yang lain. Namun, Mahendra tidak memerincidengan siapa aliansi strategis itu akan dilakukan. Dia hanya menegaskan, untukmenyelamatkan Dirgantara agar tidak karam, pengurangan karyawan harus dilakukan.

Tapi, rencana ini ditentang ratusan karyawan yang pekan lalu berdemonstrasidi Jakarta selama dua hari berturut-turut. Mereka menuntut agar direksi danpemerintah memperhatikan nasib sekitar 6.000 karyawan yang dirumahkan.

Pasalnya, pemberhentian itu bertentangan dengan Undang-UndangKetenagakerjaan lantaran dilakukan secaramendadak, tanpa pemberitahuan. Selain itu, merekajuga menentang rencana penjualan Dirgantara ke pihak asing.

Demonstrasi itu digelar berpindah-pindah. Pada Rabu pekan lalu, mereka mendatangi Gedung MPR/DPR. Di sana, karyawan sempat berkejar-kejaran dengan direksi mereka yang sedang ikut rapat tertutup di Komisi V. Aksi kemudian berlanjut ke Istana Negara keesokan harinya.