DI sebuah kantor cabang Bank Lippo di Jakarta, Jumat dua pekan lalu, hampir semua karyawannya berpakaian hitam-hitam. Mereka sedang menggelar aksi keprihatinan menuntut direksi melakukan efisiensi dengan benar.

Tahun ini, gaji cuma naik 2-6 persen. Seorang satpam harus puas dengan kenaikan 2 persen. Sementara itu, ada sebuah pos yang duitnya cukup besar, sekitar 40 persen dari anggaran, pengeluarannya tak jelas.

Aksi protes yang jarang terjadi di lingkungan Lippo itu membuat direksi repot. Apalagi momennya menjelang penjualan 52 persen saham pemerintah di bank itu, yang juga tak lepas dari berbagai problem.

Kerikil terbesar adalah soal aset yang diambil alih (AYDA) senilai Rp 2,4 triliun yang masih bercokol di bank tersebut. Ini harta yang dialihkan ke Bank Lippo untuk pembayar utang sejumlah perusahaan yang masih terkait dengan kelompok Lippo.

Aset ini sempat akan pindah tangan menjelang Natal tahun lalu. Tapi lalu banyak yang ribut karena ternyata cuma ditawar 16 persen. Situasi pun memanas. Untuk menenangkan suasana, BPPN akhirnya menunda penjualan.

Tapi AYDA adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Apalagi sebelumnya banyak cerita ajaib tentang aset ini. Misalnya, aset yang keluar-masuk tanpa melalui persetujuan rapat umum pemegang saham.

Deputi Bidang Restrukturisasi Perbankan BPPN, I Nyoman Sender, mengakui soal itu. "Tapi ditukar dengan yang nilainya sama. Jadi nggak masalah," katanya.

Kini, ketika pemerintah akan menjual sahamnya di Bank Lippo, persoalan AYDA muncul lagi. Investor pasti tak ingin dibebani aset yang tak produktif itu. "Mereka lebih senang pegang uang kontan daripada aset," kata analis perbankan Mirza Adityaswara.

Alhasil, AYDA akan mengurangi nilai jual saham pemerintah di bank itu. Tiga bulan lalu, Sender berniat menjual AYDA. "Tapi tidak boleh murah," katanya tegas. Sayangnya, penjualan tak kunjung terjadi. Seorang sumber di Bank Lippo mengatakan, pernyataan Sender itu hanya untuk menenangkan pasar. Buktinya, selama ini tak ada persiapan melepas aset yang sebagian besar berbentuk properti itu.

Apa boleh buat, kini saham pemerintah harus dijual. Sender, yang mungkin sudah menyadari tak punya waktu lagi untuk memisahkan AYDA dari bank itu, pasrah. Satu-satunya jalan adalah menjual saham Bank Lippo apa adanya. Agar investor tertarik, harga jual harus didiskon. Sender memperkirakan penurunan harga bisa mencapai Rp 1 triliun. Nilai buku per saham juga tergerus turun hampir setengahnya.

Jika BPPN menetapkan akan menjual sahamnya 1,2 hingga 1,4 kali nilai buku, seorang sumber TEMPO yang dekat dengan Bank Lippo memperkirakan, harga jual 52 persen saham BPPN akan sebesar Rp 854,7 miliar hingga Rp 1,6 triliun.

Angka ini sudah pasti tak sebanding dengan duit yang telah dikeluarkan negara untuk menyelamatkan Bank Lippo. Tahun 1998, pemerintah menyuntikkan Rp 6 triliun untuk 52 persen saham. Tapi Sender dengan tenang menjawab, ini biaya krisis. "Soal rekap jangan diungkit lagi, sejarahnya sudah dikubur," katanya.

Leanika Tanjung