Tambora Bernasib Palestina |
TIGA gadis cilik, berwajah kumuh dan berpakaian lusuh, lagi asyik mengisikan air ledeng dari pipa bocor ke belasan botol aqua berukuran sedang. Deru empat buldoser dan hilir-mudik sejumlah truk pengangkut puing gubuk-gubuk liar di bekas RW 4 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Jumat pekan lalu, seperti tak mampu mengusik. Mereka abai saja.
Mendadak, Eni, 7 tahun, yang berawak lebih besar, menyiramkan sebotol air ke wajah dua temannya, Yuli dan Asih, 6 dan 7 tahun. "Mandi lu, biar gak panuan," ujarnya usil. Eni lalu membawa berlari lima botol berisi air ke gubuknya. Dua temannya memburu dan berhasil memepet Eni, dan balas menyiram wajah temannya itu. Cekikikan bersama, mereka beriringan ke gubuk orang tuanya masing-masing di bantaran kali yang bersebelahan dengan lokasi penggusuran.
Sementara bocah-bocah masih bisa bercanda riang, orang tua mereka dipastikan makin sulit menjalani kehidupan. Setelah aparat membongkar paksa permukiman warga di situ, Selasa pekan lalu, sekitar 1.000 keluarga (6.000 orang) mencoba mempertahankan hidup sebisanya.
Hingga 1 September ini, mereka masih boleh bertahan di lokasi penggusuran. Dengan menggelar selembar tripleks dengan peneduh seadanya, mereka mencoba menghindari terik matahari dan gerimis yang sudah dua malam merintik di sana. Perlengkapan rumah—kursi, kasur, pakaian—digeletakkan berserakan di atas puing.
Sebagian besar warga tergusur adalah pedagang kaki lima, pemulung, tukang becak, dan kuli bangunan. Mereka tidak tahu harus ke mana setelah gubuknya diratakan buldoser milik PT Cakra Wira Bumi Manggala (CWBM). Di bekas lahan permukiman mereka akan dibangun gedung perkantoran.
Kelaparan, keletihan, dan trauma masih merundungi sebagian warga. Maklum, saat 1.345 unit bangungan liar di areal 5 hektare digusur siang itu, ada sejumlah warga mencoba bertahan. Pecahlah kericuhan dan kekerasan, saat lemparan batu dibalas aparat gabungan dengan tembakan gas air mata. Sebagian besar warga yang kocar-kacir tak sempat menyelamatkan harta benda miliknya.
"Kayak di Palestina aja, batu kok dilawan gas," ujar Kusnadi, 55 tahun, seorang pekerja bengkel. Lelaki asal Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat itu mengaku telah tinggal di Jembatan Besi sejak 1970. Di antara sesekali menyuap nasi rames dari dapur umum, dia mengatakan bahwa bongkar-membongkar sudah menjadi "adat" Jakarta. Toh, meski sudah langganan tergusur, dia tak jera membangun kembali gubuk liar di situ.
Sejumlah LSM mengecam keras kekerasan aparat penggusur. Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) pimpinan Azas Tigor Nainggolan dan Ari S. Wibowo, misalnya, meminta agar Pemerintah DKI menghentikan segala bentuk penggusuran. Selain meminta Komnas HAM menekan Pemda, Fakta juga meminta dibentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia Penggusuran di Jakarta.
Tapi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso justru menilai kekerasan di Jembatan Besi itu sebagai hal yang sulit dihindari. "Hal itu wajar, asalkan penertiban tidak sampai menimbulkan kematian," ucapnya enteng.
Namun Direktur Umum CWBM, Rukman Tadli, menyebut langkah penggusuran sebagai upaya penegakan hukum. Sebab, lahan itu telah dimiliki pihaknya sejak 1971. Setahun terakhir, CWBM telah belasan kali menawari ongkos pindah Rp 600 ribu untuk gubuk, dan Rp 1,1 juta untuk bangunan semipermanen, tapi ditolak. "Kami terpaksa minta bantuan Pemda dan aparat menegakkan hukum, (agar kami) mendapatkan hak kami," ujarnya kepada TEMPO.
Sedangkan DPRD Jakarta mengimbau agar para korban penggusuran diberi penampungan sementara. Setidaknya, Pemda menyediakan tenda berteduh sementara. "Mereka juga manusia, yang harus diperlakukan manusiawi," ujar Mustaman dari Komisi D. Tapi Wali Kota Jakarta Barat, Sarimun Hadisaputra, hingga akhir pekan lalu belum menanggapi.
Sudrajat
|