Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 25/XXXII/18 - 24 Agustus 2003
   
Buku

Serumpun Menentang Otoritarianisme

Suatu kajian yang jarang muncul. Indonesia dan Malaysia sama-sama punya sejarah panjang menentang pemerintahan otoriter.

Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia
Penyunting : Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal
Penerbit : Routledge Curzon, New York, London, 2003 Hardcover 247 halaman

Sebagai tetangga, Indonesia dan Malaysia tidak selalu tampil hangat akrab. Berita tentang Malaysia di Indonesia tidak selalu enak didengar, apalagi kalau ada kaitannya dengan deportasi tenaga kerja Indonesia ilegal. Di Malaysia, berita yang ada urusannya dengan TKI sering berkonotasi negatif.

Ironisnya, di negara-negara Barat, banyak yang susah membedakan orang Indonesia dari orang Malaysia. Kondisi dekat-dekat jauh ini sudah waktunya diteliti, apalagi kalau diingat bahwa sejarah kedua negara ini banyak lahan rancunya.

Itulah agaknya maksud Ariel Heryanto dan Sumit Mandal dalam menulis dan merangkum beberapa tulisan lain dalam bukunya, Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia. Kedua pakar sosial-budaya ini memantek topik otoritarianisme sebagai titik mula perbandingan.

Dari judul buku, jelas para penyunting mengambil asumsi bahwa otoritarianisme tidak saja sempat berakar di kedua negara, tapi juga pada periode-periode tertentu menjadi masalah besar bagi kedua masyarakat. Namun, salah satu benang merah yang bisa ditarik untuk mengaitkan Indonesia dengan Malaysia ialah isu Islam sebagai agama mayoritas penduduk.

Sejauh ini Indonesia menolak melembagakan Islam dalam sistem negara. Malaysia sudah melakukannya. Dalam tulisannya, Norani Othman, profesor muda dari Universiti Kebangsaan Malaysia, meneliti kompatibilitas Islamisasi dan demokratisasi di Malaysia dalam konteks regional dan global. Menurut Norani, agenda Islamisasi ini lebih dijuruskan pada tujuan politik. Dengan kata lain, Islamisasi digunakan pemerintah untuk memperkukuh kekuasaan mereka. Dengan adanya dualisasi hukum, satu untuk kaum muslim dan satu lagi untuk nonmuslim, banyak kasus hak asasi yang tak terselesaikan karena terjepit di antara kedua sistem hukum. Dan buntunya kasus-kasus ini justru menguntungkan pemerintah.

Para aktivis muslim di Malaysia sulit mendapatkan kerja sama dari kelompok LSM nonmuslim kalau inti masalahnya berkaitan dengan aspek keislaman. Bukan mereka tidak peduli, tapi mereka terbentur pada undang-undang anti-penghasutan yang berlaku. Artinya, kalau mereka turut dalam aksi protes menentang apa yang dianggap sebagai unsur agama Islam, mereka bisa dituduh melakukan penghasutan melawan Islam.

Segi multi-etnis dan multi-agama sesungguhnya juga disorot Melani Budianta, dosen studi budaya Universitas Indonesia. Dalam tulisannya, Melani berkisah bagaimana aktivisme perempuan terdorong ke depan dalam era awal reformasi. Namun, di Indonesia, menurut observasi Melani, perempuan dari berbagai kelompok ataupun kelas mendapatkan titik pertemuan justru dalam penderitaan. Suara Ibu Peduli pada awal 1998 menunjukkan perempuan kelas menengah mampu turun ke jalan, tidak saja untuk menolong saudara-saudara mereka yang terpuruk akibat krisis ekonomi 1997 tapi juga guna menarik perhatian para penguasa pada nasib mereka. Yang kedua, kasus pemerkosaan perempuan yang kebanyakan dari etnis Tionghoa pada Mei 1998.

Kelas menengah di Indonesia, yang sering oleh para pakar arus utama dianggap tidak berwawasan politik, justru menjadi fokus tulisan Ariel Heryanto, dosen University of Melbourne. Di sini Ariel dengan jelas menunjukkan bahwa kelas menengah di negara ini jauh dari pasif menjelang akhir era Orde Baru. Ariel memberikan contoh-contoh kasus yang sukar dibantah, yang jelas sudah dikajinya dengan teliti. Dan dengan menarik perbandingan dengan berbagai kasus yang tidak saja serupa tapi juga hampir bersamaan kurun waktu di Malaysia, terangkat gambar persaudaraan antara kedua negara.

Buku yang terdiri dari tujuh bagian utama dengan dua bagian apendiks ini sarat dengan isu langkah-langkah protes yang diambil rakyat dari berbagai kalangan, dari kelas menengah sampai kelas pekerja. Bahkan salah satu bagiannya membuat studi perbandingan antara cara yang digunakan di Pulau Penang di Malaysia dan di Pulau Batam di Indonesia. Karena berbagai lahan yang diangkat sesungguhnya penuh dengan rambu-rambu isu lokal, risiko akan terbukanya kotak Pandora sangat tinggi. Menariknya, para penulis dan penyuntingnya berhasil menghindari bahaya itu, dan liputannya tetap tidak menyeleweng dari topik intinya: protes dari bawah terhadap otoritarianisme yang dipaksakan dari atas.

Suatu studi sosial-budaya yang sangat menarik dan penting dibaca.

Dewi Anggraeni


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
30/XXXVII/15 - 21 September 2008

 

Berita lainnya

Iqbal di Sel Polres Jakarta Pusat, Billy di Jakarta Barat - 18 Sep 2008 | 07:53 WIB
Wenger: Arsenal Kurang Insting Pembunuh - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Bate Tak Kuasa Hadapi Madrid - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Ditinggalkan Dua Bintang, Tim Amerika Masih Berpeluang - 18 Sep 2008 | 07:34 WIB
Hasil dan Klasemen Liga Champion   - 18 Sep 2008 | 07:33 WIB
Polisi Tilang Puluhan Pembalap Liar - 18 Sep 2008 | 07:31 WIB
Pemerintah Amerika Keluarkan Surat Utang untuk Bank Sentral - 18 Sep 2008 | 07:26 WIB
BI Mataram Siapkan Rp500 Miliar Uang Pecahan - 18 Sep 2008 | 07:17 WIB
Diduga Korupsi, Pejabat Departemen Pendidikan Ditahan - 18 Sep 2008 | 07:13 WIB
Muenchen Cemerlang - 18 Sep 2008 | 07:07 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data