MENGENAKAN kemeja batik berwarna kuning, Haji Maulwi Saelan menerima TEMPO di ruang kerjanya, di rumah yang sekaligus merangkap kantornya. Di kepalanya bertengger kopiah rotan khas Sulawesi Selatan. Dari rumah sederhana di Jalan Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat, itu pucuk Gedung MPR/DPR di Senayan tampak jelas. Di sana pula ketetapan-ketetapan MPRS yang dianggap menistakan presiden pertama Indonesia, Ir. Sukarno, dibahas ketat.

Hasilnya, dari Sidang Tahunan MPR 2003 yang ditutup Kamis pekan lalu, Komisi Saran menyerahkan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan yang telah berjasa kepada negara dan bangsa, termasuk Bung Karno. "Seharusnya ketetapan MPRS yang menyudutkan itu dicabut juga dengan ketetapan lembaga tertinggi negara itu," kata Maulwi Saelan, kolonel purnawirawan dan bekas ajudan Presiden Sukarno. Mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa yang kini Ketua Yayasan Syifa Budi, pemilik Sekolah Islam Al-Azhar, Kemang, Jakarta Selatan, itu menerima Ahmad Taufik dari TEMPO dan fotografer Budiyanto untuk wawancara.

Bagaimana Anda menanggapi ketetapan-ketetapan MPRS yang menyudutkan Bung Karno?

Ketetapan itu harus dicabut. Memang ada pendapat, nama Bung Karno sudah dijadikan nama lapangan terbang, gedung olahraga, proklamator, dan sebagainya. Dan fakta itu dianggap sebagai rehabilitasi. Bagi saya, itu tidak cukup. Seharusnya ada ketetapan MPR, terserah caranya, yang langsung mencabut ketetapan itu atau memberikan perintah kepada presiden untuk merehabilitasi nama Bung Karno. Tetap harus ada clearance, tak bisa dilepaskan begitu saja.

Kenapa Anda tampak begitu ngotot?

Pasal 6 Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno menyebutkan penyelesaian secara hukum. Tapi nyatanya tak terjadi. Bung Karno tak dibawa ke pengadilan, tapi "disimpan" saja hingga wafat. Padahal Bung Karno ingin diadili, biar semua tuduhan yang menyangkut dirinya bisa dijelaskan secara terbuka.

Apa benar Bung Karno minta dimejahijaukan?

Benar. Bung Karno berharap persoalannya masuk ke pengadilan. Tapi, sudah tiga tahun sejak dicopot dari kekuasaannya, hanya terus diusut, enggak masuk-masuk ke pengadilan. Bung Karno berharap semuanya clear, biar ada keputusan. Belakangan Bung Hatta juga minta begitu, tapi tak dikabulkan. Ditunggu-tunggu sampai Bung Karno meninggal. Setidak-tidaknya cara itu turut sengaja membunuh Bung Karno.

Jadi, kalau ada ketetapan, harus dihapuskan dengan ketetapan juga?

Ya, dong, jangan dibiarkan begitu saja. Kan, ironis sekali? Kalau ketetapan itu disebut einmalig, hanya berlaku sekali, itu naif sekali. Di mana moralnya? Di mana etika dan hati nurani kita? Kita akui dia pahlawan, proklamator, persoalannya tidak di-clear-kan. Orang yang dihukum karena tindak kriminal saja selalu ada suratnya. Ini persoalan besar, kok, tak ada keputusan apa-apa untuk menjernihkannya.

Menurut Anda, mengapa MPR tidak mau mengeluarkan ketetapan untuk membersihkan nama Bung Karno?

Karena masih banyak orang atau kekuatan yang berperan pada saat ketetapan MPRS soal Bung Karno dikeluarkan kini masih bercokol di MPR. Tentu mereka merasa, kalau dikeluarkan ketetapan MPR untuk memperbaikinya, berarti dulu mereka salah. Itu kan sensitif sekali. Saya bisa merasakan juga kekhawatiran mereka. Maka dicarilah solusi terbaik, win-win solution, yang membuat mereka tak kehilangan muka tapi juga bisa meng-clearance. Entah dicabut, direvisi, diserahkan kepada pemerintah, tapi harus berbentuk ketetapan MPR.

Selain ketetapan MPRS soal pencabutan kekuasaan Sukarno, ada juga ketetapan MPRS soal Supersemar. Menurut Anda, mana saja yang harus dicabut?

Semua itu memang berkaitan. Soal Supersemar, itu kan surat perintah untuk pengamanan, bukan penyerahan kekuasaan. Surat perintah kok bisa dijadikan landasan hukum untuk ketetapan MPR? Kemungkinan besar diarahkan ke sana: kalau dicabut, kan Supersemar tidak ada? Dengan memegang Surat Perintah 11 Maret 1966 itu, Soeharto membubarkan PKI. Ini tak sesuai dengan perintah, berarti insubordinasi. Disusul surat Bung Karno tanggal 13 Maret, yang menyatakan bahwa yang dilakukan Soeharto berbeda dengan perintah Bung Karno. Perintahnya hanya untuk keamanan Kepala Negara. Pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret juga tak sesuai. Yang dilakukan Soeharto adalah mengambil alih kekuasaan, padahal itu hanya surat perintah penugasan. Lalu, kalau ada ketetapan MPR, kan harus berdasarkan dokumen asli? Dokumen asli Supersemar ada enggak? Sekarang kan diragukan?

Anda sendiri pernah melihat dokumen asli itu?

Ya, enggak, karena langsung diberikan kepada Soeharto. Cuma, saya masih merekam, saat surat itu dibacakan Roeslan Abdulgani di Radio Republik Indonesia. Tapi dokumen aslinya enggak kelihatan, sampai sekarang, katanya hilang. Masa, dokumen begitu penting bisa hilang? Kan, enggak masuk akal? Kemudian ketetapan MPRS kok mendasarkan keputusannya atas surat yang tak jelas keberadaannya?

Jadi, menurut Anda, mana yang harus dicabut?

Saya tidak tahu prosedurnya. Tapi prinsipnya adalah meng-clear-kan bahwa Bung Karno tidak terlibat peristiwa 30 September itu. Bung Karno disangka terlibat sehingga harus diturunkan dari jabatan, tapi tidak diperlakukan secara adil melalui pengadilan. Soeharto tak berani berhadapan dengan Bung Karno. Kalau pengadilan menyatakan tak ada bukti terlibat, mau tak mau kekuasaan Soeharto harus dihentikan saat itu juga. Itulah yang ditakutkan Soeharto.

Mengapa ketetapan MPRS yang memojokkan Bung Karno itu harus keluar?

Untuk mengambil kekuasaan dari Bung Karno. Sebelumnya dilakukan perubahan anggota MPRS, sehingga totally cenderung kepada pihak yang mengeluarkan ketetapan itu.

Apakah ketika itu tentara masih menyatakan diri di belakang Bung Karno?

Benar, tentara masih mendukung Bung Karno. Hanya, MPRS saat itu mencari jalan agar semua yang dilakukannya legal, sesuai dengan konstitusi. Kemudian direkayasalah gelombang demonstrasi untuk pembenaran ketetapan MPRS itu. Seperti mau cuci tangan.

Atau waktu itu ada tekanan?

Mungkin eksternal, karena Bung Karno dari dulu menyatakan berjuang untuk Indonesia, Asia Afrika, New Emerging Forces. Tentu ada kekuatan lain yang tak suka kampanye Bung Karno itu.

Kalau dari tentara, siapa yang menekan Bung Karno?

Soeharto sebagai Panglima Kostrad.

Bung Karno tahu tidak keadaan waktu itu?

Tahu. Cuma, beliau mengatakan enggak mau, padahal waktu itu kata Bung Karno, "Saya bisa mengadu kekuatan." Dia yakin masih banyak pasukan yang mendukung dia. Bung Karno tahu kapal perang Amerika saat itu sudah berada di perairan dekat Indonesia. Kalau kita konflik, kontak akan pecah seperti Korea. Beliau tidak mau.

Ada cerita khusus mengenai ini?

Ya. Pak Hartono dari Marinir datang ke Istana mengajak Bung Karno ke Surabaya, dan dia siap mati-matian di belakang Bung Karno. Kalau Bung Karno ke Surabaya, lalu pecah perang antartentara, Amerika masuk. Pecahlah Indonesia. Bung Karno hanya minta diantar ke Bogor.

Seberapa dekat Anda dengan Bung Karno?

Biasa, beliau itu suka ngobrol. Sebagai ajudan, kami harus ikut menjaga keselamatan beliau. Kami kenal dia begitu dekat. Apalagi ketika beliau mulai diisolasi, dilarang ketemu orang, ya, kami saja sebagai ajudan yang omong-omong dengan beliau.

Sejauh mana isolasi itu?

Tak boleh bertemu dengan siapa pun kecuali keluarganya.

Sejak kapan?

Mulai terasa sejak Supersemar. Ruang geraknya juga dipersempit. Tidak boleh lagi naik helikopter. Jalan hanya melalui darat. Hanya boleh ada di Jakarta, dan setelah itu tak boleh keluar dari Bogor.

Keluarganya?

Kalau mau datang, harus punya izin. Mau ke Bogor juga harus punya izin. Pemberian izin semakin ketat setelah Bung Karno tinggal di Wisma Yaso (sekarang Museum ABRI Satria Mandala—Red.). Tak boleh ditengok keluarga, tak boleh menonton televisi, membaca surat kabar, majalah, atau bacaan lainnya.

Bagaimana perlakuan Soeharto kepada Bung Karno waktu itu?

Sangat kejam. Sogol Djauhari Abdul Muchid, anggota polisi dari Detasemen Kawal Pribadi Presiden, menyaksikan bagaimana orang-orang dapur Istana tak memberikan nasi ataupun roti saat Bung Karno minta sarapan. Mereka bilang tak ada nasi, roti juga tidak ada. Akhirnya Bung Karno minta izin pergi ke rumah istrinya hanya untuk sarapan. Sampai begitu perlakuannya.

Apa lagi perlakuan buruk terhadap Bung Karno?

Bung Karno kan sakit ginjal, bahkan sempat pingsan sebelum upacara 17 Agustus 1965. Kami sudah tahu obat apa dan program apa yang diperlukan beliau. Kepada tim dokter pun sudah kami berikan daftar obatnya. Tapi, pada saat kami tak lagi bertugas, semua itu diabaikan. Kami dengar, kalau beliau sakit, yang diberikan hanya obat flu. Obat paling penting untuk fungsi ginjalnya tidak diberikan.

Harusnya siapa yang memberikan?

Ya, yang menjaga dia, yang menggantikan saya. Saya kan dimasukkan ke penjara.

Kembali ke peristiwa 30 September. Bung Karno dekat dengan para perwira TNI?

Bung Karno itu dekat dengan Yani, dekat sekali, bukan sekadar karena Yani Kepala Staf Angkatan Darat. Tentu Bung Karno sebagai panglima tertinggi mendapat informasi antara lain dari Yani. Soal Dewan Jenderal, Bung Karno juga mendapat informasi pertama kali dari Yani. Dewan Jenderal itu ada dua versi. Yang satu bilang untuk internal Angkatan Darat, sebagai evaluasi kenaikan pangkat dan pemberian gelar. Versi lain, ada jenderal-jenderal yang mau melakukan kup. Yani mengatakan kepada Bung Karno, "Mereka itu (para tentara yang diisukan sebagai Dewan Jenderal) sudah di bawah tangan saya. Ndak usah khawatir." Menjelang 30 September, hampir setiap hari Kepala Staf I Markas Besar Angkatan Darat, Mayor Jenderal S. Parman, berada di serambi belakang Istana Merdeka. Bung Karno selalu menemuinya, sekitar pukul enam-tujuh pagi. Setiap hari ngomong dengan Bung Karno. Makanya, waktu kup itu beliau menjadi korban, saya kaget juga.

Kalau dengan Letkol Untung, Bung Karno dekat?

Ketemu Bung Karno paling satu-dua kali saja. Satu kali pada waktu saya laporkan dia menjadi komandan batalion, dan kedua pada waktu Idul Fitri. Biasa, pada Idul Fitri, masing-masing penjaga Istana datang bertemu dengan Presiden, bersalaman.

Cuma dua kali?

Paling dua kali. Sebab, tidak semua bisa ketemu. Untuk masuk Tjakrabirawa, sebagai konsensus semua angkatan, semua yang dikirim tidak dites lagi, semua sudah steril dari angkatannya masing-masing. Untuk Angkatan Darat, satu batalion terdiri atas satu kompi Banteng Raiders, Jawa Tengah, yang dulu terkenal selalu ikut Yani, menumpas PRRI, kemudian terjun ke Irian Barat dan disenangi oleh Pak Yani dan Pak Harto. Untung itu anak buah kesayangan Pak Harto. Sebelumnya, ada Ali Ebram. Nah, Untung itu dikirim menggantikan Ali Ebram menjadi komandan batalion I. Di bawahnya ada kompi Banteng Raiders. Banteng Raiders ini tidak semuanya bergerak. Cuma satu, peletonnya Dul Arif, ada 60 orang. Sehari sebelum peristiwa 30 September itu kan ada acara Musyawarah Teknisi di Istora Senayan. Itu tugasnya batalion I, kompinya Untung. Saya masih ketemu Untung di sana. Malah saya tegur dia karena ada satu pintu tidak terjaga, terbuka. Mungkin ada anak buahnya yang sudah berada di Lubang Buaya, barangkali.

Bagaimana dengan kesaksian Bambang Widjanarko di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) soal secarik kertas yang diberikan Untung lewat Sogol kepada Bambang Widjanarko?

Itu bohong, omong kosong. Kenapa Bambang Widjanarko bisa begitu, ya? Itu direkayasa, tak ada pemberian kertas itu. Sogol juga bilang kepada saya, tidak ada. Saya pernah bertanya ke Bambang Widjanarko, kenapa kok bisa begini, kenapa dia omong kosong. Bambang Widjanarko diam saja.

Pada saat yang dikatakan Bambang ada penyerahan surat itu, Anda di mana?

Saya bersama Bung Karno, di belakangnya. Di sebelah Bung Karno ada Leimena.

Bagaimana ceritanya menjelang G30S?

Acara di Istora Senayan, 30 September 1965, mulai pukul 20.00 sampai pukul 23.30. Saya sebagai Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa mendampingi Bung Karno pulang ke Istana Merdeka. Pukul 24.00, setelah melapor ke Presiden, saya meninggalkan Istana, kembali ke rumah saya di Kebayoran Baru. Rupanya Bung Karno pergi lagi ke Hotel Indonesia menjemput Ibu Dewi, tapi itu sudah tugas Mangil, Detasemen Kawal Presiden.

Jam berapa Anda tahu penculikan dan pembunuhan para jenderal?

Paginya, sebelum subuh, saya mendapat telepon dari ajudan yang dari polisi, Sumirat, yang mengatakan ada penembakan di rumah Pak Nasution dan Pak Leimena. Saya bilang, oke deh, saya cek. Dia menelepon lagi, bukan di tempat Leimena, tapi di tempat Nasution. Saya mau cek ke Istana, putus. Kemudian saya pikir, kalau Bung Karno tidak ada di Istana, tentu di tempat Dewi, di Wisma Yaso. Kalau tidak, di Slipi, di tempat Haryati. Pukul 05.30, saya menuju Slipi untuk mencari Bung Karno. Baru keluar halaman rumah, saya bertemu dengan voorrijder anak buah Mangil. Melalui radio transmitter voorrijder, saya kontak Mangil. Ternyata dia bersama Bung Karno dari rumah Dewi menuju Istana, dan saat itu sudah berada di Air Mancur, dekat Jalan Budi Kemuliaan. Saya bilang jangan ke Istana, ke Slipi saja, ke tempat Haryati, karena di sekitar Istana ada tentara yang tidak dikenal.

Anda tahu dari mana ada tentara tanpa identitas?

Dari Sumirat. Sekitar pukul 06.30, tanggal 1 Oktober, Bung Karno sampai ke rumah Haryati, lalu kami omong-omong soal situasi. Kami kontak dulu angkatan-angkatan. Tak ada yang bisa dikontak. Lalu saya kirim Letnan Kolonel Suparto mencari hubungan. Kebetulan mendapat hubungan dengan Pak Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara. Kita punya standar operasi keamanan presiden, kalau via darat menggunakan tank dan panser, via laut ada Baruna, via udara ada Jet Star, semuanya harus siap. Karena yang bisa dikontak Panglima Angkatan Udara, yang sedang berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, kami arahkan Bung Karno ke sana.

Siapa yang mengusulkan ke Halim?

Itu prosedur kita. Bung Karno juga sudah tahu itu, karena yang bisa dikontak hanya Pak Omar Dhani. Sebelumnya juga sudah kami siapkan rumah di Jalan Wijaya, rumah kenalan Mangil. Tapi, karena dirasa paling aman, karena ada pesawat yang bisa standby untuk menyelamatkan Presiden, ya, kami bawa ke Halim. Bagi kami, pasukan pengawal presiden, yang penting save-nya dulu. Rombongan pembawa Presiden Sukarno berangkat ke Halim dengan mobil. Bung Karno di dalam mobil bersama ajudan Sumirat, Mangil di mobil depan, dan saya di mobil di belakangnya. Sampai di Halim pukul 07.30. Sebenarnya kami ingin langsung ke Jet Star, tapi di ruangan Komando Operasi Halim sudah menunggu Pak Omar Dhani dan Leo Wattimena. Kami berhenti dan masuk ke sana.

Pada waktu itu sudah tahu ada pembunuhan jenderal di Lubang Buaya?

Baru dilaporkan ada pembunuhan di situ. Yang melaporkan Omar Dhani. Lalu datang Brigjen Supardjo, yang membawa helikopter mencari-cari Bung Karno. Di sana dia minta petunjuk Bung Karno. Tapi Bung Karno menahannya, memerintahkan agar semuanya jangan bergerak. Bung Karno minta jangan ada pertempuran.

Soal Dewan Jenderal, Bambang Widjanarko di depan Mahmilub mengatakan ada pertemuan Tampak Siring yang dihadiri Leimena, Chairul Saleh, dan sejumlah menteri lain, yang merayakan ulang tahun Bung Karno dan sempat membicarakan soal Dewan Jenderal.

Itu omong kosong. Biasanya kami ke Tampak Siring kalau ada tamu atau untuk beristirahat. Sewaktu saya ditahan, saya ketemu panglima di Bali di tempat tahanan. Dia juga ditahan karena tuduhan mengetahui pertemuan Tampak Siring. Itu benar-benar omong kosong. Saya heran, Bambang itu paling dekat dengan Bung Karno, kok, omong yang enggak-enggak dan jadi pembenaran untuk menyudutkan Bung Karno.

Siapa saja ajudan yang paling dekat dengan Bung Karno waktu itu?

Sabur, Wijanarko dari Angkatan Laut, Sumirat dari Kepolisian, saya dari Angkatan Darat, dan Kardono, pilot helikopter dari Angkatan Udara.

Ke mana Anda setelah tak lagi bertugas di Istana?

Saya kembali ke CPM (Corps Polisi Militer).

(Ketika masih menjadi ajudan sampai 1967, Maulwi Saelan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, tapi rupanya bukan sekadar dimintai keterangan. Ia di tahan di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo, Jakarta Pusat, selama 4 tahun 8 bulan. Setahun menjelang bebas, ia dikarantina di kamp di dekat Taman Mini Indonesia Indah, lalu dipulangkan ke rumahnya di Jalan Bendungan Jatiluhur. Tak lama kemudian, Maulwi Saelan dipanggil KSAD Jenderal Makmun Murod ke Markas Besar AD. Namanya direhabilitasi dan ia diberi tanda penghargaan atas jasa-jasanya.)

Dalam hati saya tertawa getir: tanda jasa apa? "Sudah selesai tugas Anda sebagai tentara," kata Makmun Murod. Pensiun saya enggak boleh dirapel. Kalau dapat, lumayan juga. Tapi sudahlah. Yang penting bebas.

Menurut Anda, apa yang terjadi sebenarnya saat itu?

Merebut kekuasaan. Untung itu komandan, bagus teknisnya, tapi intelektualitasnya kurang. Dia bisa diombang-ambingkan. Tidak dia pikir panjang apa yang dia lakukan. Dia akan turut Soeharto karena Soeharto dekat dengan dia. Dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan saat itu insubordinasi, menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu pemberontakan. Katanya membela Bung Karno, membela Bung Karno apa? Yang dia lakukan justru menjatuhkan Bung Karno.

Memang saat itu sedang terjadi persaingan di tubuh Angkatan Darat. Mereka yang ingin berkuasa terhalang oleh Yani, yang sebenarnya dekat dengan Bung Karno. Soeharto dan beberapa orang di bawahnya kurang klop dengan Yani. Jenderal Ahmad Yani lebih ke Amerika Serikat pemikirannya, lebih bebas, tapi dia setia kepada Bung Karno. Kalau Soeharto, dia itu mau dipecat, tapi dipindahkan oleh Bung Karno, sekolah ke Seskoad, Bandung. Lalu dipindahkan ke Kostrad. Kostrad itu dulu kan tentara cadangan, tidak berfungsi seperti sekarang, sangat menguasai.

Maulwi Saelan Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Agustus 1926 Ayah enam anak Pendidikan: Frater School Makassar, HBS Makassar, Tokubetsu Tjugako, SMA C Makassar, Physical Security, The Provost Marshal General's School, Fort Gordon, AS Karier: Sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan RI: Pemimpin Harimau Indonesia dan pemimpin Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi 1949: Letnan Satu Polisi Militer TNI-AD, Yogyakarta 1949: Perwira Pom Komisi Militer Teritorial Indonesia 1951: Komandan Detasemen CPM, Bandung 1952: Komandan Detasemen CPM, Purwakarta 1953: Komandan Detasemen CPM, Makassar 1954: Wakil Komandan Batalion VII CPM, Makassar 1962: Komandan Pomad Para 1962: Komandan Pomad Tjaduad/Mandal/Trikora, Makassar 1962: Kepala Staf Resimen Tjakrabirawa, Jakarta 1963: Pangkat Kolonel, Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa 1966: Ajudan Presiden RI Sukarno Lainnya: Penjaga gawang dan kapten kesebelasan nasional Indonesia (PSSI) pada Asian Games di New Delhi dan Tokyo serta Olimpiade di Melbourne, 1956 Juara Asia pra-FIFA 1958 Ketua PSSI 1964-1967 Mengarang buku Sepak Bola, 1970 Mengarang buku Dari Revolusi '45 sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa, 2002