SUASANA lobi Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Senin siang pekan lalu itu berubah drastis: jerit tangis histeria terdengar memenuhi ruang. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menjagokan Rosihan Arsyad sebagai Gubernur Sumatera Selatan, tampak bertangisan. Dengan air mata basah di pipi, Elianuddin, ketua fraksi, memeluk rekan sefraksinya, Darmadi, hingga keduanya hampir jatuh bergulingan. Tangis dan kesedihan semakin menjadi-jadi ketika Radjab Semendawai, wakil gubernur tak terpilih, datang ke hotel yang memang menjadi markas Fraksi PDIP.

Satu jam sebelum suasana haru-biru itu, kubu Fraksi PDIP masih tersenyum lebar. Jago mereka, pasangan Rosihan Arsyad—Gubernur Sumatera Selatan saat itu—dan Radjab Semendawai, masih memimpin perolehan suara dalam rapat paripurna DPRD yang diikuti 75 anggota Dewan. Tapi, di ujung penghitungan, jumlah suara Rosihan-Radjab disalip pesaingnya, Syarial Oesman dan Mahyuddin. Pasangan ini menang tipis, satu suara, dengan komposisi 38:37.

Hasil akhir ini memang mengejutkan banyak pihak. Sebab, di atas kertas seyogianya kubu PDIP menang. Bagaimana tidak: wong Rosihan dijagokan dua partai besar, yaitu PDIP dan Partai Golkar, dengan 41 dari 75 kursi di DPRD Sumatera Selatan. Apalagi jauh-jauh hari PDIP sudah berupaya mengamankan pasangan ini. Antara lain dengan diterbitkannya surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat yang menginstruksikan agar seluruh kader PDIP di DPRD memilih Rosihan-Radjab.

Mereka yang tidak mengindahkan instruksi partai dan melakukan aktivitas di luar kebijakan ini akan menerima sanksi organisasi. Ini bukan sekadar ancaman. Nuriswanto adalah korban pertama instruksi DPP itu: dia dibebastugaskan dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Selatan. Jakarta menilai Nuriswanto melanggar disiplin partai dengan mendukung pasangan Syarial Oesman-Mahyuddin. "Saya tidak tahu melanggar aturan yang mana. Sebab, pemilihan saja belum dimulai," katanya ketika itu.

Dirasa belum cukup, DPD PDIP mengundang Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Pramono Anung dan Mangara Siahaan, ke Palembang. Dalam pertemuan khusus dengan anggota fraksinya, sehari sebelum pemilihan gubernur, Pramono menginstruksikan pengamanan posisi Rosihan-Radjab. Tetapi pertemuan itu sendiri hanya dihadiri 13 dari 26 anggota fraksi.

Elianuddin mengakui kekalahan jagonya lantaran suara fraksinya pecah. Hanya setengah anggota fraksi yang setia mendukung pasangan hasil rekomendasi DPP. "Okelah, Golkar hanya memberi setengah dari 15 suaranya, tapi kami bisa mendekati Fraksi Gabungan dengan tujuh suara, dan TNI/Polri dua suara. Pasti kami menang kalau Fraksi PDIP kompak," tuturnya dengan nada masygul.

Pramono Anung sendiri kecewa berat atas hasil pemilihan ini. Ia menilai, instruksi partai tak digubris demi kepentingan sesaat anggota fraksinya. Soal adanya permainan uang yang menyebabkan sebagian suara Fraksi PDIP menyeberang, Pramono enggan menanggapi. Yang pasti, DPP sudah menentukan langkah-langkah tegas, di antaranya akan me-recall seluruh anggota fraksi yang mangkir. "Jangan dikira kita tidak bertindak. Undang-undang recall sudah diberlakukan 10 Agustus. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Pramono.

Ketua DPD Partai Golkar, Zamzami Ahmad, menyatakan hasil pemilihan ini sebagai gambaran dinamika politik. "Inilah fakta di lapangan, kami kalah," ujar Zamzami, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan. Bedanya dengan PDIP, Golkar tidak sampai memecat kadernya jika diketahui melanggar instruksi partai. Partai Beringin itu juga tidak melakukan karantina terhadap seluruh anggota fraksinya. Bagi kubu PDIP, yang lebih menyakitkan adalah instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lewat rekomendasinya itu dikangkangi oleh kadernya sendiri di daerah asal suaminya, Taufiq Kiemas.

Cahyo Junaedy, Arif Ardiansyah (Palembang)