Seperti sebuah reuni, upacara itu menghimpun sebagian besar handai tolan di tepi liang lahat tempat jenazah Marimutu Manimaren dibaringkan untuk selamanya, Rabu pekan silam. Bertempat di Pemakaman Umum Kampung Kandang, Ciganjur, Jakarta Selatan, pemakaman itu mencerminkan betapa Manimaren adalah sosok pengusaha yang mahir menganyam pertalian dengan dunia politik.

Lihat saja sejumlah politikus kawakan yang terpekur dengan wajah sedih tatkala pendeta membacakan mazmur-mazmur pujian untuk mengiringi jiwa yang pergi. Ada Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Theo Sambuaga, Bomer Pasaribu, Jenderal (Purn.) Wiranto, Sulasikin Murpratomo, Fanny Habibie (adik kandung mantan presiden Baharuddin Jusuf Habibie), serta puluhan tokoh lain yang selalu mewarnai panggung politik Indonesia.

Selama hayatnya, Marimutu Manimaren memang giat di dunia politik sembari mengelola sejumlah perusahaan. Kedua-duanya terbilang sukses. Berawal pada tahun 1980-an, Manimaren masuk ke dunia politik dengan Golkar sebagai kendaraan. Dia giat menggalang dana untuk membantu partai itu. Bahkan sejak tahun 1998 ia duduk di kursi Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat Golkar.

Posisi itu membuatnya dekat dengan sang Ketua Umum Akbar Tandjung dan para petinggi negara. Dia juga dijuluki pelobi ulung, dekat dengan semua pemimpin pemerintahan sejak dari masa Soeharto. Dia disebut-sebut menyimpan banyak rahasia, mengetahui isi perut partainya ataupun para pentolan Golkar. Kawan karibnya di Golkar menyebut dia sebagai mister who knows too much, orang yang tahu terlalu banyak. Dan semua itu berkat lobi-lobinya yang memikat banyak hati.

Manimaren menerobos Cendana ketika Orde Baru masih berjaya. Hubungan itu mulai terjalin ketika pihaknya membeli Bank Putera Sukapura (BPS) milik Siti Hediati Prabowo, yang saat itu sedang dalam kondisi kering-kerontang. Di tangan keluarga Marimutu, bank itu berganti menjadi Bank Putera Multikarsa (BPM). Sejak saat itu, walau tak dekat-dekat amat, Manimaren mendapat tempat di hati Keluarga Cendana.

Kedekatan dengan pusaran kekuasaan membuatnya ikut merasakan turun-naiknya tensi politik, perseteruan kepentingan, dan kontroversi politik tingkat tinggi. Namanya muncul sebagai salah satu tokoh kunci dalam skandal Bank Bali pada tahun 1999. Kasus ini menyeret sejumlah tokoh penting. Dari Tanri Abeng—bekas Menteri Negara BUMN—hingga Presiden Indonesia saat itu, Baharuddin Jusuf Habibie.

Skandal besar ini bermula dari tagihan Bank Bali terhadap BDNI dan Bank Umum Nasional (BUN), yang saat itu telah diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Jumlahnya Rp 904 miliar. Tagihan itu sulit dicairkan karena saat itu ada larangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) agar tidak membayar tagihan antarbank. Misalnya, antara Bank Bali dan kedua bank tersebut.

Toh, dana itu tetap bisa dicairkan. Dan semua itu bermula dari pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta, pada 11 Februari 1999. Dalam catatan harian yang dibuat oleh Rudy Ramli—pemilik Bank Bali saat itu—ada sejumlah orang yang hadir dalam pertemuan tersebut: Firman Soetjahja (salah seorang Direktur Bank Bali), Ahmad Arnold Baramuli, Tanri Abeng (saat itu Menteri Negara BUMN), Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), Pande Lubis (Deputi BPPN), dan Setya Novanto (PT Era Giat Prima). Rapat itu membahas pencairan klaim Bank Bali di BPPN, yang akan dibantu oleh PT Era Giat Prima dengan upah Rp 546 miliar.

Belakangan, ada sinyal bahwa IMF membolehkan transaksi antarbank yang dijamin pemerintah. Artinya, Rudy Ramli bisa menarik uangnya dari BPPN, walau tanpa bantuan PT Era Giat Prima. Itu sebabnya pemilik Bank Bali itu berusaha sekuat tenaga mencegah pencairan dana lewat perantara itu. Tanggal 9 Maret 1999, Rudy bertemu Mike Edward dari Bank Dunia. Dia meminta bantuan agar Edward ikut mencegah pencairan tagihan itu.

Kemudian, tanggal 12 Mei 1999, Rudy bertamu ke rumah (mantan) Menteri Keuangan Bambang Subianto untuk meminta bantuan Bambang agar membatalkan transaksi itu. Bambang lantas meminta Rudy datang lagi ke kantornya pada 25 Mei. Dari situlah muncul nama Marimutu Manimaren. Rudy, seperti yang telah dipublikasikan banyak media, menuturkan bahwa Menteri Bambang memintanya agar mengikuti saja perintah Marimutu Manimaren, yang akan menghubunginya keesokan harinya.

Beberapa hari kemudian, Rudy menemui Manimaren di flat nomor empat lantai 13 Apartemen Ascot di Jakarta Pusat. Dalam catatan hariannya Rudy menulis, dalam pertemuan itu Manimaren bilang RI-1 (maksudnya B.J. Habibie—Red) cuma butuh fulus sekitar Rp 300 miliar. Rupanya, lobi Rudy Ramli mentok. Klaim itu tetap dicairkan oleh Bank Indonesia, 1 Juni 1999, sejumlah Rp 546 miliar. Rudy kemudian menyepi ke Singapura.

Belakangan, setelah turunnya Habibie, transaksi ini dinilai bermasalah dan menyeret sejumlah tokoh ke pengadilan. Pande Lubis, Firman Soetjahja, Rudy Ramli, Djoko Tjandra, dan Tanri Abeng menjadi tersangka. Mulanya kehadiran Tanri Abeng dalam berbagai pertemuan itu terus dibantah oleh Setya Novanto. "Tetapi, setelah Manimaren mengakui bahwa pernah dilakukan pertemuan di Hotel Mulia dan di rumah Tanri Abeng, Setya Novanto akhirnya membenarkan," kata Soehandojo, Kepala Hubungan Masyarakat Kejaksaan Agung, saat itu.

Hotma Sitompul, kuasa hukum Tanri Abeng, menuding keterangan Manimaren adalah awal malapetaka bagi kliennya. "Yang harusnya dicecar justru Manimaren, karena ia sebagai penghubung seperti diungkapkan mantan Menteri Keuangan Bambang," Hotma memberi alasan. Seorang kawan dekat Manimaren menuturkan bahwa pengusaha berdarah India ini sesungguhnya bukan politikus. Dia tak bisa berkelit dalam situasi sulit, termasuk dalam kontroversi pelik Bank Bali itu.

Manimaren, kata sahabatnya itu, terkadang polos alias tak mampu mengunci mulut. Kepolosan itulah yang membuatnya tanpa beban bertutur apa adanya soal pertemuan di Hotel Mulia itu. "Ia merasa menceritakan kejadian itu tak salah," kata sumber ini. Sejak kasus Bank Bali itu, nama Manimaren mulai dikenal publik.

Waktu berjalan, kekuasaan berpindah ke tangan Presiden Abdurrahman Wahid. Itu masa yang berat bagi Manimaren. Nyaris kehilangan cantolan politik, usaha Group Texmaco sempat pula dituding merugikan negara sekitar Rp 9,8 triliun.

Uang itu bermula dari kredit pemerintah yang dikucurkan kepada kelompok usaha Texmaco. Menurut Laksamana Sukardi, Menteri Negara BUMN saat itu, ada indikasi kuat kredit itu bakal macet, bahkan disalahgunakan. Dugaan itu dibantah keras oleh pihak Texmaco.

Mulanya, Marzuki Darusman, Jaksa Agung saat itu, sigap menelisik kasus ini. Setelah menerima laporan dari Laksamana Sukardi pada 2 Desember 1999, Marzuki langsung menetapkan Marimutu Sinivasan sebagai tersangka. Bersama Marimutu Manimaren, S. Wairo dan Sinivasan dicegah ke luar negeri.

Belakangan, kasus ini bak senjata makan tuan bagi Laksamana. Kasus Texmaco itu diberi surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Perintah cegah tangkal untuk ketiga petingginya dicabut. Dan Laksamana terpental dari kursinya—ia dipecat oleh Abdurrahman Wahid.

Sebelum itu, dalam sebuah rapat kabinet, Gus Dur menyebut Texmaco sebagai perusahaan yang harus dibantu karena menampung ribuan tenaga kerja dan menjadi aset nasional. Perubahan arah angin itu disebut-sebut berkat lobi Manimaren. Sebagian khalayak bisnis memandang, kekuatan lobi politik Manimaren-lah yang telah membikin Texmaco mampu bertahan dalam aneka rezim. Tapi Sinivasan membantah soal lobi-lobian ini. "Kalau kami jago melobi, maka tak akan ada pers yang ngerjain Texmaco," tuturnya.

Seakan lelah meniti gelombang, lalu menyingkir ke tepian air, setahun terakhir Manimaren menepi dari dunia politik. Sebagai Wakil Bendahara Golkar, sejatinya ia harus ikut mengurus saku partainya menjelang pemilu tahun 2004. Tapi entah kenapa, ia tak pernah datang ke rapat-rapat penting di Slipi, kantor pusat Golkar.

Udin, sopir pribadinya, menuturkan bahwa belakangan ini bosnya itu nyaris tak pernah mengikuti acara-acara Golkar lagi. "Undangan yang masih rapi saja langsung dibuang," kata sang sopir. Akbar Tandjung mengaku pernah mengajak Marimutu untuk aktif kembali di Golkar. Tapi dia selalu menolak dengan alasan sibuk mengurus perusahaan. Toh, hubungannya dengan sejumlah karibnya di Golkar tetap terjaga. "Komunikasi kita masih baik," kata Marzuki Darusman, salah seorang pengurus Golkar.

Ketika ia dipanggil Komisi Pertahanan DPR soal pembelian pesawat Sukhoi beberapa waktu silam, Manimaren meminta saran Akbar Tandjung. "Ceritakan apa yang kamu tahu," Akbar menirukan ucapannya kepada Manimaren dua bulan lalu. Tiga pekan lalu, Manimaren datang lagi ke rumah Akbar Tandjung. Dalam silaturahmi itu dia mengeluhkan belitan kesulitan yang tengah menimpa Texmaco. Itulah pertemuan terakhir kedua kolega. Hingga datanglah hari itu: Selasa pekan silam. "Terjun bebas" dari lantai 56 Hotel Aston, Manimaren telah menepikan diri selama-lamanya dari seluruh panggung kehidupan.

Wenseslaus Manggut, Endri Kurniawati