Apakah Anda setuju Sidang Tahunan MPR 2003 tanpa komisi yang menilai kinerja Presiden? (1 - 8 Agustus 2003)
Ya
	17.8%	137
Tidak
	78%	599
Tidak tahu
	4.2%	32
Total	100%	768

Akhirnya Presiden Republik Indonesia memerintah tanpa kritik ataupun rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam sidang tahunan yang digelar pada 1-7 Agustus 2003—dipersingkat tiga hari dari rencana semula—MPR dan fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi pekan lalu memutuskan tidak membentuk komisi rekomendasi. MPR tidak lagi memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan ketetapan MPR. Kritik hanya diizinkan melalui pandangan fraksi-fraksi pada saat sidang pleno. Akhirnya semua fraksi memang memberikan saran kepada Presiden sebagai pengemban ketetapan MPR. Tapi, seperti kata juru bicara Fraksi PKB, ini terasa hambar. ”Kenapa tidak dirumuskan sekalian saja Presiden melaksanakan segala perundang-undangan dengan baik?” kata Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi sembari menyindir.

Indikator Pekan Ini: Indonesia kembali dilanda aksi terorisme yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Belum sembuh benar luka akibat pengeboman di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002, pekan lalu Jakarta diguncang bom. Sebuah bom diledakkan di lobi Hotel Marriott di kawasan bisnis Mega Kuningan. Setidaknya sembilan orang tewas, sementara ratusan yang lain luka-luka. Orang asing pun ikut menjadi korban. Kepada wartawan koran The Straits Times yang terbit di Singapura, Jamaah Islamiyah mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Tujuannya agar pemerintah Indonesia menghentikan usaha menumpas gerakan Jamaah Islamiyah yang terlibat dalam pengeboman di Bali. Kepolisian Indonesia memang menyatakan bom di Marriott itu mirip dengan bom di Bali. Apakah Anda percaya Jamaah Islamiyah terlibat dalam pengeboman di Marriott? Anda bisa menyampaikan pendapat lewat www.tempointeraktif.com dan katakan pendapat Anda.