Belasan mesin raksasa itu tertutup kain berwarna hijau stabilo. Tak terdengar deru mesin atau bisik-bisik para buruh di ruang pengolahan ekstrak itu. Lampu-lampu masih padam, padahal ini hari kerja dan matahari sudah tinggi di atas ubun-ubun. Pemandangan ini memang tak lazim di PT Indofarma Tbk., salah satu baron industri farmasi nasional. Berdiri di atas lahan seluas 2.000 hektare di Cibitung, Bekasi, suasana pabrik itu mirip sekolah di musim libur, tatkala TEMPO berkunjung ke sana awal pekan silam.

Berpindah ke pabrik sebelah, situasinya tak jauh berbeda. Sekitar 50 pekerja wanita tengah berjibaku dengan ratusan kotak obat generik. Sejatinya, di ruang berukuran 200 meter persegi itu 10 jenis obat dipak dalam 10 lajur meja panjang. Tapi siang itu hanya lima lajur yang terisi. "Sudah beberapa bulan terakhir sepi terus kerjaan," cerita seorang buruh, miris.

Indofarma memang sedang murung. Saat ini hanya 10 persen kapasitas produksinya yang terpakai. Padahal biaya rutin yang harus dibayar, seperti listrik dan upah pegawai, tak berkurang. Inilah salah satu warisan buruk dari manajemen sebelumnya kepada manajemen baru yang dipimpin oleh Direktur Utama Dani Pratomo. Lengser pada 30 Juni 2003, manajemen lama juga meninggalkan ratusan ribu kotak obat generik yang tak laku dipasarkan. Nilainya ditaksir mencapai Rp 120 miliar!

Toh, bukan soal direksi baru yang terbungkuk-bungkuk memikul warisan belang-bonteng itu saja yang membikin nama Indofarma ramai dibicarakan di kalangan industri farmasi pada pekan-pekan ini. Pemerintah, melalui Kantor Kementerian BUMN, telah menetapkan agar Indofarma yang tengah berdarah-darah ini dilebur saja dengan dua BUMN farmasi lain yang relatif sehat-sehat saja: Phapros dan Kimia Farma (lihat Tiga Dilebur Satu). Istilah kerennya, sinergi.

Tiga badan usaha ini sudah meneken persetujuan rencana peleburan itu pada Selasa pekan lalu. Bertempat di Wisma Danamon Aetna di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, hajatan itu disaksikan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Dalam acara bertema "Sinergi Antar-BUMN Farmasi" tersebut, manajemen Indofarma, Kimia Farma, dan Phapros memaraf nota kesepahaman tentang sinergi bidang produksi, riset dan pengembangan, pemasaran/distribusi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi.

Selepas acara, seorang pejabat BUMN memuntahkan unek-uneknya kepada TEMPO: "Sinergi ini kan hanya alasan untuk menyelamatkan Indofarma." Soalnya, katanya lagi, salah satu bentuk sinergi adalah keseragaman diskon. Napas Indofarma memang tak sekuat dua rekanannya. Untuk produk Amphicillin dan Amoxycillin, misalnya. Sementara Phapros berani memberi diskon 40 persen dan Kimia Farma 35 persen, Indofarma hanya sekitar 25 persen.

Padahal, sebelum tahun 2003, Indofarma bisa dibilang raja diskon. Amoxycillin berani mereka lego ke distributor dengan potongan 50 persen. Tapi, setelah didera kerugian puluhan miliar di tahun 2002—yang diakhiri pergantian dewan direksi—aksi "obral" langsung dihentikan. Dan jika rencana penyeragaman diskon betul diterapkan, itu berkah besar bagi Indofarma.

Memang, kesepakatan hitam di atas putih soal diskon belum ada. Tapi tanda-tandanya sudah terlihat. Dalam pertemuan di Hotel JW Marriott, Jakarta, awal Juli lalu—dihadiri manajemen ketiga BUMN tersebut—tercetus ide untuk "bermain" di level diskon 25 persen saja. Angka yang sama juga sempat dilontarkan dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Negara BUMN, Ferdinand Nainggolan, beberapa hari sebelum nota kesepahaman dibuat.

Perang diskon obat generik memang makin menggila. Dari pabrikan (produsen) ke distributor, diskon yang diberikan bisa mencapai 40-50 persen dari harga neto apotek (HNA). Harga neto ini adalah harga maksimal obat generik yang ditentukan pemerintah. Dengan aksi banting harga seperti itu, margin keuntungan pabrikan jelas menciut tajam. Yang bikin pusing, "jantung" ketiga BUMN ini ada di produk generik. Maka, ketika perang diskon makin menggila, jadilah keuangan mereka berdarah-darah.

Analis BUMN farmasi dari BNI Sekuritas, Fitri Murniawati, membenarkan analisis itu. Katanya, semakin besar porsi portofolio obat generik di perut satu BUMN farmasi, makin rentan keuangannya. Untuk kasus ini, Indofarma yang paling di ujung tanduk. Hampir 90 persen portofolionya ada di produk generik. Celakanya, produk ini tidak laku karena diskon yang diberikan terlalu kecil. "Makanya, saya melihat ide sinergi ini hanya upaya untuk menyelamatkan Indofarma. Sinergi akal-akalan," tuturnya.

Benarkah? "Saya tak mau sepenuhnya menyalahkan kalau ada yang berpikiran seperti itu," ujar Dani Pratomo. Tapi bantahan tegas keluar dari Sampurno, Komisaris Utama Indofarma yang juga Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). "Ah, tidak benar. Masa, sampai sejauh itu," ujarnya. Adapun Gunawan Pranoto, Direktur Utama Kimia Farma, hanya tertawa mendengar hal itu: "Ini untuk menolong kita semualah, bukan Indofarma saja," katanya.

Ferdinand Nainggolan juga menolak pendapat tersebut. Dia malah mengaku tidak tahu ada ratusan ribu stok obat Indofarma yang menganggur. Toh, Ferdinand membenarkan ihwal keseragaman diskon. Katanya: "Tidak 100 persen seragam, memang. Akan dibuat batasnya, paling tinggi dan paling rendah."

Apa sesungguhnya yang tengah melilit Indofarma sampai-sampai analis industri farmasi menyemburkan analisis "sinergi akal-akalan" itu?

Direktur Utama Indofarma yang baru, Dani Pratomo, mengakui memang ada "kegentingan" di perusahaan itu, yang baru sebulan dipimpinnya. Dengan stok yang masih menggunung, katanya, produksi jelas harus dikurangi—bahkan dihentikan dulu bila perlu. "Sudah enam bulan ini kegiatan produksi di pabrik Indofarma berkurang."

Apa pasal? "Kesalahan dalam mengelola," jawab Dani singkat. Dia menunjuk mesin-mesin pembuat obat herbal yang kini menganggur. Mesin buatan Jerman buru-buru dibeli, padahal produknya belum ketahuan apa. Ini kan terbalik. "Mestinya tahu dulu produknya apa, bisa dipasarkan berapa, baru mesinnya dibeli," kata Dani. Alhasil, investasi miliaran rupiah itu meninggalkan beban utang. Sementara itu, mesinnya sendiri teronggok dan hanya menghasilkan duit "ala kadarnya". Maka, kapal Indofarma pun terancam karam.

Nah, karamnya kapal ini yang menurut sumber TEMPO—seorang pejabat BUMN—dicoba dicegah dengan cara sinergi berikut paket penyeragaman diskon. Seperti yang dijelaskan Ferdinand Nainggolan, ada batas terendah dan tertinggi dalam diskon. Adapun rentangnya ditentukan sendiri oleh ketiga BUMN tersebut.

Tapi Fitri Murniawati menilai, penentuan rentang diskon juga bukanlah strategi yang tepat. Jangan lupa, di luar ketiga baron itu masih ada 60 pemain obat generik dari sektor swasta. Mereka ini pun siap memangsa "kue" pasar ketiga BUMN ini. Katakanlah rentang diskon yang ditetapkan 10-25 persen. Pabrikan swasta toh tinggal memasang diskon 27,5 persen. Beda tipis dengan BUMN. Tapi cukup untuk membuat distributor dan pemilik apotek berpindah jalur.

Fitri juga bertanya-tanya tentang manfaat sinergi. Yang namanya sinergi seharusnya saling menguntungkan. "Tapi sinergi ini malah akan berbuntut saling 'mengkanibal' karena ketiga BUMN farmasi tersebut memiliki segmen dan produk yang sama," katanya.

Menyanggah analisis Fitri, Ferdinand Nainggolan mengutarakan soal fokus. Karena Indofarma kuat di produksi (dengan mesin-mesin canggihnya itu), badan usaha ini akan memegang fungsi produksi. Adapun Kimia Farma, yang dikenal dengan gurita apoteknya, akan memusatkan fungsinya pada distribusi. Begitu seterusnya.

Tapi, pengkaplingan tugas seperti itu diragukan Fitri. Kenapa? Contohnya begini. Semua BUMN memproduksi Amoxycillin (antibiotik). Nah, ketika konsumen masuk ke apotek Kimia Farma dan meminta Amoxycillin, memangnya penjual akan memberi yang buatan Phapros atau Indofarma? "Dia pasti mengutamakan produk Kimia Farma, dong," Fitri memberi alasan.

Sinergi dalam hal produksi juga begitu. Oke, saat ini produksi Indofarma di bawah kapasitas sehingga mesin-mesinnya bisa disewakan (toll out) ke Phapros atau Kimia Farma. Masalahnya, pabrik farmasi swasta juga banyak yang berproduksi di bawah kapasitas. Menurut Ketua Indonesia Pharmaceutical Watch, Amir Hamzah Pane, hal ini ada kaitannya dengan apresiasi publik yang masih rendah terhadap obat generik nan murah meriah itu.

Amir mencontohkan Amerika. Di sana, dari total pasar obat US$ 160 miliar (setara sekitar Rp 1.400 triliun), pemakaian obat generik mencapai 47 persen. Bandingkan dengan Indonesia, yang penduduknya jauh lebih miskin. Konsumsi obat generik di sini hanya 10 persen dari total pasar obat yang besarnya Rp 17 triliun per tahun. Jelas saja banyak pabrik obat yang produksinya di bawah kapasitas.

Makanya, kata Fitri Murniawati, tak mengherankan kalau pihak swasta pun dengan giat menyewakan mesin-mesinnya—yang juga menganggur—dengan harga murah. Jadi, kenapa pula Phapros dan Kimia Farma harus "dipaksa" memakai kapasitas mesin Indofarma kalau (misalnya) mereka bisa mendapat tawaran yang lebih murah dari swasta?

Analis BNI Sekuritas ini mencoba menawarkan solusi lain. "Biarkan saja mereka jalan sendiri-sendiri. Tak usah bersinergi. Mau kasih diskon berapa kek…, terserah. Yang penting mereka bisa mengatur tingkat efisiensi masing-masing." Usul ini sepertinya akan ditolak mentah-mentah oleh Kementerian BUMN. Bahkan sebuah skenario besar sudah disusun di sana. Simak saja penuturan Ferdinand Nainggolan. Untuk jangka pendek, katanya, adalah sinergi. Ini sudah dilakukan. Jangka menengah, ketiga BUMN ini akan go international. Terutama untuk negara berkembang Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, untuk jangka panjang, "Kalau memang mungkin dimerger, kenapa tidak?"

Nah, di luar soal untung-buntung, ada satu problem penting lainnya yang muncul dari sinergi tiga BUMN farmasi ini: dampaknya terhadap konsumen obat generik. Menyeragamkan diskon, walaupun masih dalam kisaran rentang, bukankah berarti mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan harga obat yang lebih murah? "Sebenarnya ini sudah sebuah bentuk pengkartelan," bisik sumber TEMPO yang juga pejabat BUMN itu.

Bisa jadi betul. Seorang pemilik apotek, Abdullah Jaffar, mengaku besar-kecilnya diskon dari pabrik turut mempengaruhi harga jual eceran. Ia memberi contoh Amoxycillin, yang HNA-nya sekitar Rp 40 ribu per boks. Amoxycillin Phapros didiskon 40 persen dari pabriknya, sementara Indofarma hanya 20 persen. "Waktu saya jual ke pasien, diskonnya memang tidak pas 40-20 persen lagi. Misalnya jadi Rp 30 ribu dan Rp 25 ribu. Tapi kan tetap saja yang buatan Phapros akan saya jual lebih murah."

Artinya apa? Ketika Phapros dan Kimia Farma "dipaksa" mengurangi diskonnya agar masuk dalam rentang diskon yang akan ditetapkan kemudian, harga obat generik di eceran pun bakal terkoreksi menjadi lebih mahal.

Begitupun bagi Kepala BPOM, Sampurno, sinergi ini tetap jauh dari sebuah kartel. "Kan tidak bisa dibilang kartel. Wong, produsen obat generik itu ada 60 kok," begitu ia beralasan. Sampurno bisa jadi belum mengetahui bahwa, menurut data yang dilansir Kementerian BUMN, ketiga baron farmasi ini menguasai 80 persen pasar obat generik nasional: sebuah porsi yang amat besar sekaligus kuat untuk mengatrol harga.

Febrina Siahaan