Segalanya terjadi seperti sebuah drama politik yang tragis. Kekalahan bagi Mardijo sudah mulai diramalkan empat hari sebelum pemilihan gubernur berlangsung. Dan ketika memang perhitungan suara berakhir pada kekalahan telak bagi Mardijo, tensi politik yang memanas di Semarang pekan silam akhirnya mendidih dan berakhir pada kekisruhan.

Syahdan, Mardijo adalah politikus biasa, dengan keinginan biasa: duduk di kursi gubernur. Dia juga membaca peta politik dengan mata yang sederhana: tampaknya dia didukung. Namun, setelah lalu lintas komunikasi dengan pimpinan pusat, terjadi beberapa tanda. Dan tanda-tanda itulah yang ditabrak Mardijo.

Enam anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tadinya menyokong Mardijo, terang-terangan mangkir dari rapat Partai yang digelar pada Minggu, 20 Juli lalu. Padahal rapat itu memiliki agenda penting: memuluskan jalan Mardijo ke kursi gubernur. Selama jam rapat itu berlangsung, enam kader itu tak tampak batang hidungnya. "Kami menganggap mereka sudah lari," kata Mardijo.

Jumlah "pelarian" itu terus bertambah. Hingga di ruang pemilihan, Kamis 24 Juli lalu, akhirnya cuma ada 13 anggota PDIP yang memilih Mardijo. Padahal, dalam rapat kerja daerah khusus yang digelar beberapa waktu lalu, 37 anggota dewan dari 43 anggota DPRD dari partai ini bersumpah setia menyokong Ketua PDIP Jawa Tengah itu. Artinya, di ruang pemilihan itu, ada 24 orang yang meninggalkan Mardijo.

Kursi gubernur itu akhirnya jatuh ke tangan Mardiyanto. Dari 99 anggota Dewan, ia mendulang 62 suara, H.S. Kirbiantoro yang dicalonkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan mendapat 22 suara, dan Mardijo, ya, cuma 13 suara itu. Satu kertas suara rusak dan satunya lagi memilih Hadi Pranoto, yang diajukan oleh Fraksi Amanat Nasional.

Hasil itu membuat ribuan pendukung Mardijo naik pitam. Mereka menghancurkan beberapa posko Partai yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di kota itu. Puluhan anggota dewan dari partai itu segera dilarikan ke Solo, dua setengah jam perjalanan darat dari Semarang, di bawah kawalan ketat aparat keamanan.

Kader Banteng Bulat itu menuding para petinggi Partai di Jakarta sebagai penyebab kekalahan Mardijo. Pasalnya, walau daerah sudah memilih Mardijo, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta malah mengirim rekomendasi untuk Mardiyanto. Eh, begitu Mardijo mengambil sikap maju tak gentar, DPP malah memecatnya Senin kemarin dari kursi ketua partai provinsi itu.

Dan tampaknya kekisruhan itu bakal bersambung. Kader partai itu di Semarang tengah bersiap menyeret para petinggi di Jakarta ke pengadilan. "Kami tengah menyiapkan berkas gugatannya," kata Mardijo.

Kuliah di Fakultas Kedokteran, karier Mardijo justru melejit di dunia politik. Dan bakat itu mulai bersemi sejak ia belajar di Universitas Diponegoro, Semarang, pada 1963. Selama kuliah, ia giat di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaen, dan sejumlah organisasi lainnya. Pada 1967, ia drop out dari universitas itu, karena orang tuanya tak lagi sanggup membiayai sewa penginapan dan uang makan sehari-hari.

Selepas kuliah, ia berwiraswasta, jual-beli alat kimia dan alat-alat laboratorium. Pada 1976, sembari berdagang, ia mulai aktif di dunia politik, sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Desa Genuk Sari, Kecamatan Semarang Selatan. Dua tahun kemudian, 1978, ia didaulat menjadi Ketua Biro Ekonomi dan Pembangunan Kota Madya Semarang. Jabatan itu dilepasnya ketika partai itu dirubung konflik pada 1982. Ia lalu cuti dari dunia politik dan serius mengurus dagangannya saja.

Sebelas tahun ia meninggalkan politik dan baru masuk lagi pada 1993. Langsung dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Semarang. Kariernya terus melejit. Tahun 1996 ia diangkat menjadi bendahara DPD Jawa Tengah. Dan tahun 2000, melalui konferensi daerah, dia didaulat menjadi ketua partai itu di Jawa Tengah.

Ribuan pendukungnya, hingga akhir pekan lalu, masih merubung di kantor partai itu di Semarang. Ratusan ucapan untuk Mardijo datang dari kenalan dan juga para simpatisannya. Di antaranya ucapan selamat berjuang dari Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Sejumlah kalangan menduga Mardijo bakal segera pindah partai.

Tapi ini jawabannya: "Walau kecewa, saya tidak akan pindah partai." Berikut petikan wawancara Sohirin dan Hudallah dari TEMPO dengan Mardijo di rumahnya di Plamongan Indah, Semarang. Wawancara berlangsung dua kali, sebelum dan setelah pemilihan gubernur, Kamis pekan lalu.

Setelah kalah dalam pemilihan gubernur, kabarnya Anda akan menggugat Dewan Pimpinan Pusat. Bagaimana perkembangan gugatan itu?

Yang kami gugat adalah keputusan bebas tugas (alias pemecatan dari Sekjen DPP) sebagai Ketua Partai. Hingga sekarang gugatan itu masih diproses. Kami sedang mendata delik-delik hukum apa yang bisa disampaikan ke pengadilan. Jadi tidak emosional, tidak asal awur-awuran, harus tetap ada pertimbangan untung dan ruginya organisasi ini. Tim pembela saya adalah pengacara yang dulu bergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Bagi saya, belum jelas pula kapan gugatan itu diajukan, karena semuanya masih disusun.

Apa alasan utama gugatan itu?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah sebuah organisasi. Dalam ketentuan organisasi ini, yang bisa memecat saya adalah konferensi daerah (konferda). Yang bisa memecat saya adalah ranting-ranting, karena dulu saya mendaftar di ranting dan bukan di pusat. Jadi jelas, pusat tidak bisa memecat saya, kecuali saya meninggal dunia atau terlibat kriminalitas.

Ada rencana bertemu dengan anggota Fraksi PDIP untuk mengkonsolidasi kekuatan Anda?

La, bertemunya bagaimana? Wong, mereka sudah lari, nggak tahu ke mana. Tapi prinsip saya, siapa pun yang bisa membantu membesarkan organisasi, entah itu jin, genderuwo, atau apa pun bentuknya, semuanya akan saya rangkul.

Semula posisi Anda cukup kuat. Beberapa pimpinan pusat Partai bahkan merestui Anda maju ke bursa pencalonan. Kapan persisnya Anda mulai mencium adanya perubahan sikap para petinggi DPP?

Perubahan itu saya rasakan saat saya mengajukan izin ke DPP untuk ikut penjaringan dan penyaringan calon gubernur. Sampai tiga minggu, kok belum ada jawabannya. Saya lalu bertanya ke Pak Sutjipto (Sekretaris Jenderal PDIP) tentang izin itu. Dia minta saya membuat peta politik di DPRD. Saya menjelaskan semuanya secara detail. Saya juga diminta membuka akses dengan partai lain. Dan semua itu sudah saya lakukan.

Seberapa intens komunikasi Anda dengan Sutjipto?

Sering. Tapi entah kenapa, belakangan dia bilang bahwa dia tidak punya bahan untuk berargumentasi tentang pencalonan Gubernur Jawa Tengah. La, apa artinya kita berpolitik kalau tidak ada argumentasi. Kita berpolitik itu kan melaksanakan suatu kebijakan.

Jadi sebetulnya Anda selalu berkoordinasi dengan DPP dalam pencalonan ini?

Saya selalu melakukan koordinasi dengan DPP. Sejak awal tahun 2001, dalam berbagai kesempatan baik di Semarang, Bali, maupun di Jakarta, saya selalu ngomong tentang pencalonan gubernur ini. Bahkan sekitar satu setengah bulan yang lalu, saya mendapat informasi dari Saudara Lukas Karel Degey, seorang pengurus DPP, bahwa rapat DPP memutuskan tidak keberatan dengan pencalonan saya itu.

Lalu masalahnya apa?

Saya tidak tahu. Saat itu Pak Lukas memang bertanya siapa yang jadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah dan siapa yang jadi Ketua DPRD-nya, jika saya jadi gubernur. Saya jawab secara normatif saja bahwa sebaiknya masalah itu diserahkan ke mekanisme Partai. Kalau soal pemilihan Ketua DPD, ya, serahkan saja ke dewan pimpinan cabang, kalau menyangkut Ketua DPRD, ya serahkan saja ke fraksi.

Saat itu Lukas bilang, "Mbakyu (maksudnya Megawati—Red.) menghendaki nama." Lalu saya sebut nama yang bisa menduduki jabatan itu.

Bagaimana koordinasi Anda dengan pimpinan partai lainnya?

Waktu saya mendaftar, saya juga menelepon Pramono Anung, Wakil Sekjen Partai. Saya tanya, "Gimana, Mas Pram, saya perlu mendaftar atau tidak." Demikian pun saat mau menyerahkan formulir, saya juga menelepon Pramono Anung. Dia bilang, "Terus saja, Pak Mardijo, jalan."

Terakhir, sewaktu Pramono datang ke Semarang dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum, dia bilang begini, "Pak Mardijo nggak perlu berpikir jabatan legislatif, nggak usah ex officio juga.

Maksudnya?

Saya menangkap bahwa Pramono mendukung saya ke kursi gubernur. Nah, dukungan-dukungan seperti itulah yang membuat saya berani maju. Apalagi hasil rapat kerja nasional Maret lalu di Jakarta, Partai mengamanatkan kader-kader di daerah untuk masuk ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, ini amanat Mukernas yang dihadiri 572 cabang seluruh Indonesia, 32 DPD seluruh Indonesia.

Sempat bertemu Megawati untuk membahas
pencalonan ini?

Pernah ketemu dua bulan yang lalu di Jakarta, tapi cuma salaman. Tidak sempat dialog panjang. Cuma sempat bilang bahwa aku mau sowan dengan beliau.

Apa jawaban Megawati?

Dia bilang, "Aku isih repot. Lain kali saja." Cuma begitu jawabannya. Ya sudah, mau bagaimana lagi. Padahal pertemuan itu diurus oleh Pak Sutjipto, yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai, bersama wakilnya, Pak Pramono Anung.

Pertemuan itu dibuat khusus membahas pencalonan Anda menjadi gubernur?

Iya. Saya mau menghadap untuk menanyakan apakah saya boleh atau tidak maju ke pencalonan ini. Karena tak ketemu, ya, saya tidak tahu apa jawaban beliau. Yang ada cuma teka-teki. Saya pun cuma bisa menebak-nebak, apakah jawaban dari Sutjipto dan Pramono Anung betul-betul keluar dari hati nurani Mbak Mega atau tidak.

Setelah pertemuan dua bulan lalu itu, pernah ada upaya untuk bertemu lagi dengan Megawati?

Pernah dihubungkan lagi, tapi tidak ketemu.

Semua teka-teki itu terjawab lewat rekomendasi dari pusat itu. Setelah rekomendasi pusat cuma untuk Mardiyanto, mengapa Anda tidak mundur?

Bagi saya tidak ada istilah mundur. Saya mundur atau maju tergantung keputusan Fraksi PDIP di DPRD Jawa Tengah. Saya bertahan karena memang hingga saat terakhir Fraksi belum mencabut pencalonan itu. Sepanjang peraturan dan keputusan Fraksi masih mendukung, saya akan tetap maju, apa pun risikonya.

Mengapa Anda begitu nekat?

Tujuan saya adalah menjaga citra Partai di hati masyarakat. Juga menjaga citra demokrasi di Indonesia, yang selama ini menjadi cita-cita utama partai ini.

Walau tak mendapat restu dari pimpinan pusat?

Harus diingat bahwa saya maju ke calon gubernur atas petunjuk Theo Syafei, Sutjipto, Pramono Anung, termasuk Lukas Karel Degey dan Arifin Panigoro. Jadi saya tidak ngawur. Saya juga punya etika politik. Sebelum maju, saya selalu tanya Mas Pramono Anung. Nah, kalau sekarang ini perilakunya lain, berarti dia yang menjebak saya. Kalau mereka juga memecat saya, berarti Theo Syafei, Sutjipto, Pramono Anung adalah pengkhianat Partai yang harus disingkirkan.

Anda seperti tidak menganggap begitu penting rekomendasi dari DPP itu?

Rekomendasi itu cuma semacam restu. Faktor penentunya tetap pada mekanisme yang ditetapkan Partai. Sebagai gambaran saja. Saat rapat kerja daerah khusus itu, calon gubernur yang dijaring PDIP di Jawa Tengah 13 orang. Lalu dipilih oleh 41 orang pengurus Partai dalam rapat kerja khusus itu.

Dari 41 peserta yang hadir, 37 orang memilih saya, dan 3 orang memilih Mardiyanto, dan seorang lagi abstain. Saat itu hadir juga Sutjipto dan Pramono Anung. Bahkan Pramono sempat bilang bahwa dengan hasil ini kita bisa menggelitik Ibu Mega lagi.

Pada akhirnya Anda kalah. Dan beberapa anggota Fraksi yang tadinya memilih Anda itu akhirnya memilih Mardiyanto. Kapan terakhir kali Anda mengkonsolidasi kekuatan Fraksi di DPRD?

Pada malam Senin, Minggu 20 Juli, ada 30 orang berkumpul. Enam orang lainnya pamit. Nah, yang enam itu saya anggap sudah lari. Saat itu saya bilang bahwa mau tidaknya saya ke pemilihan tergantung pada rapat Fraksi itu. Secara jujur saya bertanya, "Apakah Saudara masih setuju saya mencalonkan sebagai gubernur? Mereka bilang masih setuju. Lalu tugas selanjutnya kami serahkan ke tim sukses, yang jumlahnya sembilan orang.

Anda menduga ada permainan uang dalam pemilihan ini?

Saya tidak mau menuduh, tanyakan saja ke Pak Mardiyanto. Ini seperti kentut, berbau tapi tak kelihatan, kecuali jika ada yang mau mengaku. Tapi, kalau wartawan tidak tahu, ya, kebangetan.

Anda tahu soal pertemuan PDIP di Solo beberapa hari sebelum pemilihan?

Ya. Pertemuan itu dalam rangka memenangkan Mardiyanto. Saya mendapat bocoran bahwa setiap anggota Fraksi ditanya oleh salah satu pimpinan, "Kamu Mardijo apa Mardiyanto. Kalau (memilih) Mardijo, pulang." Tetapi, ini bocoran yang tidak saya ketahui validitasnya.

Selama rapat di Solo itu, ada anggota fraksi yang sempat mengontak Anda?

Tidak ada. Wong, telepon seluler saja dimatikan sama mereka. Tapi, bagi saya, kontak-kontakan itu juga tidak perlu. Kami tetap memberikan wewenang kepada setiap anggota untuk bersikap sesuai dengan kehendaknya. Saat rapat kerja daerah khusus yang menentukan calon gubernur, ada empat orang yang tidak mendukung saya. Sebagai Ketua PDIP di Jawa Tengah, toh saya tidak pernah menindak mereka. Bahkan marah saja tidak pernah.

Anda lelah dengan kemelut ini?

Saya tetap kuat, tidak apa-apa. Kalau saya nglokro (pasrah), nanti anak-anak ikut nglokro. Benar, saya tidak apa-apa. Berat badan saya tetap.

Katanya Anda sempat stres?

Nggak, saya nggak pernah stres. Saya tetap makan tiga kali sehari. Tidur juga tetap nyenyak. Saya seperti terjun bebas tanpa parasut.

Anda sempat bilang bahwa Anda telah memberikan kembang, rokok, kemenyan, kepada DPP. Maksudnya?

Kami membakar kemenyan kan artinya berdoa. Saya sama sekali tidak mengeluarkan duit selama pencalonan ini.

Setelah dikecewakan, ada rencana pindah partai, misalnya ke Partai Pelopor atau Partai Nasional Bung Karno?

Saya tidak akan pindah ke partai lain. Saya ikut merasakan duka cita mendirikan PDIP, yang dulu cuma disebut PDI pro-Mega. Kalau yang rusak itu struktur Partai, ya, perbaiki saja strukturnya. Kalau yang rusak itu sistemnya, ya, ganti sistemnya saja. Bukannya terus lari. Itu namanya tidak bertanggung jawab.

Saya memiliki ideologi yang akan saya pegang hingga mati. Roh orang berpolitik adalah ideologi yang diyakini; walau (untuk itu) harus menjadi seperti lilin, bisa menerangi tapi dirinya sendiri hancur.

Mardijo Tempat/tanggal lahir: Kutoarjo, Jawa Tengah, 6 Februari 1944 Pendidikan Sekolah Rakyat di Kutoarjo (tamat 1957) Sekolah Menengah Pertama Kutoarjo (tamat 1960) Sekolah Menengah Atas Negeri Purworejo (tamat 1963) Masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang (1963) Dan drop out 1967. Riwayat Pekerjaan Wiraswasta 1967-1998 Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Kota Madya Semarang (1993-1996) Bendahara DPD Jawa Tengah (1996-2001) Ketua DPRD Jawa Tengah (1999-sekarang) Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (2001-dibebastugaskan pekan lalu)