PDI Perjuangan tampaknya sudah harus menanggalkan kata demokrasi. Kata itu terlalu mentereng jika melihat langkah-langkah partai yang berlambang banteng gemuk bulat itu. Kebijakannya di daerah sudah benar-benar mengabaikan proses demokrasi yang sedang berjalan. Dalam pemilihan bupati dan gubernur di beberapa daerah, misalnya, pucuk pimpinan Partai di pusat sering tak mengindahkan aspirasi dari bawah. Bukan cuma menjegal aspirasi daerah, tetapi melakukan berbagai intimidasi untuk memuluskan keinginan pusat itu.

Contoh terakhir adalah pemilihan Gubernur Jawa Tengah, yang berlangsung Kamis pekan lalu. Aspirasi dari daerah ditujukan kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Mardijo. Ia semula didukung secara mayoritas oleh anggota Fraksi PDIP Jawa Tengah, dan karena itu ia tetap mencalonkan dirinya. Tetapi Megawati, pemegang hak prerogatif selaku Ketua Umum PDIP dalam menentukan calon gubernur, menghendaki orang lain, yakni Mardiyanto. Ini sesuai dengan kebijakan Megawati sebelumnya, yang menginginkan gubernur lama terpilih kembali di sejumlah daerah.

Jika cuma berbeda calon saja, semestinya tak apa-apa. Orang bijak mengatakan, ini adalah "riak-riak demokrasi". Terjemahannya, tentu anggota Dewan boleh memilih apakah tetap aspirasi daerah atau keinginan dari pusat. Namun, pimpinan pusat PDIP punya disiplin ketat, apa yang diputuskan Megawati "harus diamankan". Maka ditempuhlah cara-cara tidak bijak: Mardijo dipecat sebagai Ketua PDIP Jawa Tengah. Bukan itu saja, anggota dewan dari PDIP "disandera" dan dibawa jauh dari Semarang. Mereka dikurung di sebuah hotel di Solo dan beberapa jam sebelum pemilihan baru dibawa ke Semarang. Padahal panitia sudah menyiapkan hotel khusus di Semarang.

Uniknya, setelah pemilihan, mereka kembali ke Solo karena takut menghadapi amuk massa. Massa PDIP memang mengamuk di Semarang. Hampir semua posko PDIP dihancurkan massa, atribut Partai pun dibakar. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam era reformasi ini, baliho bergambar Megawati dihancurkan massa PDIP. Remuk luluh-lantak.

Setelah Jawa Tengah, akan ada pemilihan Gubernur Bali pada bulan depan. Kasusnya hampir sama. PDIP Bali memilih kadernya sendiri, Anak Agung Ngurah Ratmadi. Ini sesuai dengan rapat kerja khusus daerah Partai Banteng itu, yang dihadiri juga oleh pengurus pusat. Namun, DPP PDIP memilih calon lain yang bukan kader PDIP, yakni gubernur yang sekarang menjabat, Dewa Beratha. Sekarang perdebatan sedang berlangsung di tingkat anggota Dewan, belum melibatkan massa. Sebagai gambaran, ketika pemilihan Bupati Jembrana dan Bupati Buleleng, calon-calon yang direstui Megawati kalah telak.

Sejumlah orang, termasuk beberapa elite PDIP di tingkat pusat, menyayangkan langkah tak populer Megawati. Ini mengulang rezim Orde Baru, tatkala pemilihan gubernur di daerah hanya sandiwara karena calonnya sudah diputuskan oleh Presiden Soeharto. Bahkan, dalam kasus belakangan ini, seperti yang terjadi di Jawa Tengah, kejadiannya lebih buruk dari pemilihan gubernur masa Orde Baru. Pada zaman Soeharto, anggota Dewan tak pernah "disandera" sampai ke luar kota, diancam dan diintimidasi oleh orang-orang pusat yang didatangkan khusus untuk itu.

Kita berharap, setelah pemilu nanti, pejabat publik seperti gubernur dan bupati bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini bukan saja senapas dengan semangat otonomi daerah, tetapi sudah disepakati ketika mengamendemen konstitusi. Kita mendambakan demokrasi yang bisa mengakomodasi semangat desentralisasi. Elite politik di pusat harus menyadari betapa pentingnya masalah ini. Kekecewaan daerah karena mereka terbelenggu oleh pusat, seperti tak bisa memilih pemimpinnya sendiri, bisa melahirkan disintegrasi bangsa. Karena itu, pemimpin yang selalu bicara tentang perlunya keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tolonglah juga dengarkan apa aspirasi daerah.