Matahari tepat di ubun-ubun kepala. Terik Kota Semarang Kamis pekan lalu tak hanya membakar kulit, tapi juga amarah dan kecewa ratusan anggota satuan tugas (satgas) PDI Perjuangan. Keringat mereka bercucuran lantaran baru saja melakukan long march dari Gedung DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan ke Panti Marhaen, Kantor PDIP Jawa Tengah di Jalan Brigjen Katamso, sejauh 2,5 kilometer. "Banteng mati, Banteng mati! Nggak ada lagi PDIP," teriak pemuda-pemuda bertubuh tegap sembari melepas lalu membakar sepatu lars, baju, kaus, serta segala seragam dan atribut PDIP yang melekat di tubuhnya.

Dari dalam gedung sekerumunan anggota satgas lainnya tampak berlari tergopoh-gopoh mengusung baliho bergambar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Baliho berukuran 3x2 meter itu pun dirusak lalu dibakar. Dalam waktu singkat semua atribut dan simbol Partai yang ada di Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah itu diusung ke halaman lalu dibakar.

Amuk tak berhenti di halaman Panti Marhaen. Setelah sejam melampiaskan emosinya, massa berkonvoi menaiki motor, bus, dan truk menuju rumah Mardijo, Ketua PDIP Jawa Tengah, di kawasan Plamongan Indah. Di tengah perjalanan, mereka membakar sejumlah posko PDIP sembari meneriakkan dukungan kepada Mardijo sambil mengecam keras Megawati.

Politikus gaek asal Kutoarjo itu menyambutnya dengan orasi sembari menenangkan massanya agar tak anarkis. Tapi itu tak banyak berarti. Malah, sepulang dari sana, kemarahan massa belum juga reda. Semarang terasa mencekam, karena di berbagai tempat masih terjadi aksi pembakaran posko dan konvoi satgas hingga malam hari. "Nggak ada gunanya. Robohkan saja. Robohkan saja," teriak massa.

Selesai? Belum. Jumat keesokan harinya, aksi pembakaran atribut dan kartu anggota PDIP merembet ke Sragen, yang berjarak sekitar 80 kilometer dari Semarang. Di sana "banteng-banteng muda" nyata-nyata berikrar keluar dari Partai.

"Kader sendiri ditendang tapi yang dipilih orang luar. Demokrasi telah mati di PDIP,'' ujar Daniel Sularso, pengurus anak cabang Sukodono, Sragen.

Aksi kader PDIP Kamis pekan lalu itu merupakan puncak kekesalan mereka setelah Mardijo, kini Ketua DPRD, kalah dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2003-2008. Mardijo, yang berpasangan dengan Hisyam Alie, hanya meraih 13 suara. Ia kalah telak oleh pasangan Mardiyanto-Ali Mufiz, yang meraih 62 suara, dan pasangan Slamet Kirbiantoro-Hisyam Alie, yang meraih 22 suara dari 99 anggota DPRD. Tapi kekesalan mereka bukan oleh proses pemilihannya, melainkan kebijakan pengurus PDIP pusat yang membungkam aspirasi warga PDIP di Jawa Tengah.

Tak urung, kalahnya Mardijo menambah daftar baru tumbangnya kader-kader PDIP di daerah dalam perebutan kursi gubernur, akibat tak direstui partainya sendiri. Sebelumnya, kasus serupa juga dialami Ketua PDIP DKI Jakarta dan Jawa Timur. Semua berakhir sama, pemecatan mereka dari jabatan struktural Partai karena dinilai melanggar disiplin Partai. Kasus serupa juga berpeluang terjadi di Bali, yang akan menggelar pemilihan gubernur pada 6 Agustus mendatang. Di Pulau Dewata sana, ada Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi (kini Bupati Badung), yang bertekad maju meski pengurus PDIP pusat menjagokan Dewa Made Beratha (kini gubernur), yang bukan kader Partai.

Keoknya Mardijo mulai teraba sejak "raibnya" secara tiba-tiba puluhan anggota Fraksi Banteng dari Kota Semarang. Rupanya, sejumlah pengurus DPP PDI P menyandera anggota DPRD ini dengan membawanya ke Solo. Memang, pada Selasa malam, sejumlah pengurus pusat masing-masing Sekretaris Jenderal Sutjipto, Wakil Sekjen Pramono Anung dan Mangara Siahaan, Ketua DPP Theo Syafei, dan Gunawan Wirosarojo, menggelar pertemuan dengan 32 anggota fraksi dan 35 pengurus cabang se-Jawa Tengah. Pertemuan tertutup digelar di Ruang Pedan Hotel Sahid Raya Solo. Selain mengarantina anggota DPRD dari Fraksi Banteng itu, mereka memanfaatkan waktu yang mepet itu untuk mengambil "ikrar" kesetiaan atas SK DPP No. A-327/IN/DPP/VII/2003 tentang rekomendasi untuk Mardiyanto.

Mestinya, anggota Fraksi PDIP itu mengikuti karantina yang sudah disediakan panitia di Hotel Patrajasa Semarang, bersama anggota dewan dari lain fraksi.

"Itu taktik yang tidak melanggar hukum. Kalau kami punya pendukung, kan boleh mengamankan di tempat sendiri. Nanti kalau masuk angin bagaimana?" ujar Mangara Siahaan kepada TEMPO.

Menurut Ketua PDIP Gunawan Wirosarojo, karantina dipilih sebagai cara tepat untuk mengamankan keputusan Partai yang hanya merestui Mardiyanto sebagai calon gubernur dari PDIP. "Dengan cara ini, mereka diharapkan bisa solid mendukung Mardiyanto, bukan kepada Mardijo yang nekat maju," katanya.

Tapi, menurut sumber TEMPO, seorang pengurus cabang PDIP yang hadir dalam pertemuan itu, para anggota Fraksi tak hanya mendengarkan ceramah tentang rekomendasi Mardiyanto dari pengurus pusat, tapi juga semacam ancaman untuk tunduk patuh pada pusat. "Kalian tinggal pilih, mau tunduk keputusan Ketua Umum atau Mardijo. Yang siap tunduk pimpinan DPP silakan berdiri. Yang tidak akan ada sanksi," ujar sumber itu seraya menirukan kalimat yang diucapkan seorang petinggi dari pusat. Karena takut dicap pro-Mardijo, semua anggota Fraksi yang hadir berdiri tanda siap mengamankan rekomendasi.

Mardijo juga mengakui mendapat kabar anggota fraksinya mendapat intimidasi dari pengurus pusat PDIP selama dikarantina di Solo. Cuma, "Validitasnya saya tidak tahu. Yang pasti, pertemuan Solo memang untuk Mardiyanto," katanya. Kepada TEMPO, Mangara Siahaan membantah kehadiran pengurus pusat untuk mengintimidasi anggota Fraksi PDIP. "Tugas kami mengamankan kebijakan Partai dan Ketua Umum. Setelah kami jelaskan alasan-alasannya, mereka mengerti dan siap mengamankan. Tak ada intimidasi," ujar Wakil Sekjen PDIP itu.

Bagi Mardijo dan para pendukungnya yang memilih tak hadir dalam pertemuan Solo, mereka menilai langkah itu sebagai pemaksaan aspirasi rakyat dan contoh buruk demokrasi di PDIP. "Pertemuan Solo itu liar karena tidak disampaikan kepada semua anggota Fraksi dan tidak dikoordinasi dengan pengurus. Itu tidak demokratis ,"ujar Sumunar, Wakil Ketua Fraksi PDIP Jawa Tengah, salah seorang pendukung Mardijo.

Selain meruapkan kabar intimidasi, karantina Fraksi Banteng di Solo juga menyisakan kabar tak sedap lain berupa politik uang dan janji-janji Mardiyanto untuk menyukseskan perolehan suara PDIP di provinsi itu dalam Pemilu 2004. Tapi kabar ini segera dibantah Mangara. "Tidak ada deal-deal itu. Yang kami minta kepada Pak Mardiyanto setia kepada negara dan UUD 1945. Di luar itu kami minta kontribusi bebas bea berobat di puskesmas bagi warga," kata mantan bintang film itu.

Meski kalah, Mardijo toh mengaku legawa. Yang ia persoalkan adalah soal kebijakan internal di partainya. Itu yang tak akan ia diamkan begitu saja. Sederet perlawanan telah disiapkan. Yang sudah pasti, ia akan menggugat pengurus PDIP pusat, yang telah memecat dirinya sebagai Ketua PDIP Jawa Tengah. "Soal kekalahan, saya ikhlas dan legawa. Tapi soal pembebasan tugas, sedang kita siapkan gugatannya karena mestinya yang bisa memecat ranting-ranting melalui konferensi daerah. DPP tak berhak," kata Mardijo kepada M. Hudallah, koresponden TEMPO di Semarang.

Ihwal dirinya yang melawan keputusan Partai, tak lain itu karena semata-mata memenuhi aspirasi daerah. Menurut dia, dalam rapat kerja daerah khusus antara pengurus daerah dan Fraksi PDIP pada 30 Juni lalu, dirinya ditetapkan sebagai calon gubernur. Ia meraih 37 suara dari total 41 orang yang hadir. Sedangkan Mardiyanto hanya mendapat 3 suara, dan 1 suara abstain. Rapat khusus itu disaksikan oleh Sekjen PDIP dan wakilnya. "Jadi, saya hanya mengikuti aspirasi. Bukan karena ambisi, apalagi melawan Partai," kata Mardijo.

Anggota DPR yang juga mantan Wakil Sekjen PDIP, Haryanto Taslam, menilai kasus Semarang menunjukkan bobroknya kinerja kepengurusan partainya. Selain itu, sudah bukan zamannya lagi, pusat campur tangan dalam pemilihan pemimpin di daerah. "Rekomendasi seperti itu bertentangan dengan nilai demokrasi dan mengangkangi aspirasi rakyat," katanya.

Tapi Mangara punya alasan lain. Soalnya, selain aspirasi dan demokrasi, setiap partai juga punya mekanisme dan disiplin organisasi. "Mardijo tak bisa berdalih di balik aspirasi dan demokrasi. Sesuai dengan amanat kongres, tugasnya kan memimpin PDIP Jawa Tengah, bukan menjadi gubernur. Sebagai pemimpin, dia harus tunduk pada keputusan partainya," kata Mangara.

Adi Prasetya, Imron Rosyid (Solo), Jalil Hakim (Bali)