BELASAN sepeda motor dan mobil meraung-raung membelah keheningan Kota Semarang, Selasa tengah malam pekan lalu. Puluhan anggota satgas PDIP pendukung calon gubernur Mardijo merangsek masuk ke Gedung Panti Marhaenis di Jalan Brigjen Soediarto. Dalam sekejap, mereka mengunci semua pintu, mematikan lampu, dan menguasai gedung kebanggaan warga PDIP Semarang itu. "Kami akan mengusir setiap pengurus yang mencoba masuk," kata Sugeng, anggota satgas PDIP, "Mereka itu pengkhianat aspirasi."

Inilah puncak pembelotan pengurus dan kader PDIP Jawa Tengah terhadap rekomendasi pengurus pusat yang mencalonkan Mardiyanto, 57 tahun, sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2003-2008. Rupanya, para anggota satuan tugas PDIP itu mendapat kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Sutjipto datang ke Semarang untuk menyampaikan sanksi dan teguran kepada Ketua PDIP Jawa Tengah, Mardijo, yang ngotot mencalonkan diri menjadi gubernur.

Sutjipto hendak menyampaikan, sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP No. A-314/IN/DPP/VII/2003, satu-satunya calon gubernur yang direstui Jakarta adalah Mardiyanto. Cuma, bentuk sanksi terhadap Mardijo sampai kini tak jelas. Juru bicara PDIP, Pramono Anung, yang juga wakil sekretaris jenderal partai pemenang Pemilu 1999 itu, menolak berkomentar. "Saya lagi banyak pekerjaan lain," katanya.

Menurut Ketua PDIP Gunawan Wirosaroyo, pengurus pusat sudah cukup bijaksana dengan memberikan waktu bagi Mardijo untuk kembali ke garis partai. "Tapi, jika tetap nekat mencalonkan, apa boleh buat, dia akan dikenai sanksi," ujar mantan Sekretaris PDIP Jawa Tengah itu. Mardijo sendiri kepada TEMPO Rabu pekan lalu menegaskan tak mungkin mundur dari proses pencalonan gubernur, yang pemilihannya dilakukan Kamis pekan ini.

Pria kelahiran Kutoarjo, Jawa Tengah, 6 Februari 1944, itu mendasarkan tekadnya pada hasil rapat kerja daerah khusus, 30 Juni 2003, yang menetapkan dirinya sebagai calon gubernur dengan suara mutlak. Dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah pengurus pusat PDIP, Mardijo didukung 37 suara, Mardiyanto 3 suara, dan hanya satu suara abstain.

Mardijo menilai pencalonannya bukan masalah antara Fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah dan pengurus pusat, melainkan masalah pengurus pusat dengan arus bawah.

"Sejak awal saya tegaskan, saya tidak keberatan dicalonkan jadi wakil gubernur," kata Ketua DPRD Jawa Tengah itu, "Tapi arus bawah menghendaki saya jadi gubernur. Saya tak mau mengkhianati aspirasi rakyat."

Dukungan kepada Mardijo direpresentasikan pula lewat aneka poster dan spanduk. Tembok-tembok Panti Marhaenis, misalnya, dipenuhi poster dengan tulisan "Mardijo Gubernur Rakyat Sejati." Di tembok pagar halaman dipasang 50 meter kain putih berisi tanda tangan kesetiaan kepada Mardijo. Yang paling "menggetarkan" adalah spanduk berbunyi "Tidak memilih Mardijo, pulang tinggal nama" yang dipajang di pagar Gedung Berlian, tempat anggota Dewan bersidang.

Bersama pasangannya, Hisyam Ali dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Mardijo harus memperoleh separuh plus satu suara dari total 100 anggota Dewan. Ia harus didukung penuh 43 anggota fraksinya ditambah minimal delapan suara dari fraksi lain. Peluang terbesar hanya bisa diambil dari FPP (12 kursi), yang mengincar kursi wakil gubernur, yang sudah meneken koalisi. Sayangnya, belum lagi pemilihan digelar, koalisi keburu pupus.

Pada 2 Juli, FPP berubah menjagokan mantan Panglima Kodam Jaya, Kirbiantoro, sebagai calon gubernur berpasangan dengan Hisyam Ali. Mardijo makin susut ketika sejumlah anggota fraksinya memilih mematuhi rekomendasi pusat. "Mereka itu umumnya orang yang sakit hati atau tak suka kepada kebijakan Mardijo di masa lalu," ujar sumber TEMPO di Gedung Berlian. Mardiyanto, sebaliknya, tampak santai meski kehilangan 12 suara Fraksi Golkar yang dulu mendukungnya. "Soal pemilihan, kita serahkan kepada hati nurani anggota Dewan," katanya.

Adi Prasetya, Sohirin (Semarang)