Ada baiknya tidak mengukur keberhasilan ekonomi semata-mata dari pendapatan per kapita, karena tolok ukur ini tidak dengan tepat merefleksikan keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Perlu juga disadari bahwa pendapatan per kapita yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas hidup rata-rata warga negara. Pendeknya, cobalah lihat sisi lain dari kehidupan manusia, sisi yang menyentuh hati nurani kita. Sisi-sisi manusia itulah yang dicermati United Nations Development Program (UNDP) dan dirumuskannya dalam tolok ukur yang disebut human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia.

Tingkat buta huruf, kematian ibu dan bayi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar merupakan sisi-sisi yang diteliti oleh UNDP. Juga diteliti kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, bahkan tingkat kematian anak-anak balita. Semua aspek kehidupan manusia itulah yang sesungguhnya bicara tentang kemajuan atau kemunduran bangsa, namun luput dari berbagai tolok ukur ekonomi yang biasa digunakan selama ini. Di masa Orde Baru, pendapatan per kapita Indonesia membaik, tapi jumlah orang miskin masih sekitar 22 juta jiwa. Artinya, kenaikan pendapatan tidak selalu identik dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Setelah lima tahun dilanda krisis, jumlah penduduk miskin berlipat menjadi 70-90 juta jiwa. Namun, UNDP mencatat, Indonesia masih mampu menekan pertambahan jumlah mereka. Celakanya, UNDP juga mencatat kekurangan gizi yang parah di kalangan anak-anak, penurunan mutu pendidikan dasar, serta tidak memadainya pelayanan imunisasi dan sanitasi. Akibatnya, posisi Indonesia turun ke peringkat 112 dari 175 negara di dunia. Dibuat berdasarkan data tahun 2001, skor indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia tercatat sebesar 0,682 (peringkat terbaik diberi nilai 1, terburuk 0), dan berada di bawah semua negara ASEAN kecuali Kamboja, Myanmar, dan Laos. Peringkat Vietnam malah lebih tinggi, yakni 110. Vietnam telah menggeser Indonesia, karena tahun lalu peringkat kita juga bertengger pada 110.

Sebenarnya skor 0,682 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 1990 skor HDI Indonesia 0,619, sedangkan pada tahun 1995 sebesar 0,659. Tapi skor boleh naik, peringkat justru turun. Filipina, yang ekonominya lama tertatih-tatih, kini bisa berbangga di peringkat 85. Sedangkan Thailand mencelat ke peringkat 74, Malaysia 58, dan Singapura 28. Jelaslah, Indonesia tertinggal jauh, sangat jauh.

Apa yang menghambat perbaikan HDI Indonesia? Menurut UNDP, penyebabnya adalah tidak adanya perbaikan signifikan dalam beberapa indikator HDI. Pengamat ekonomi Muhammad Chatib Basri secara lebih spesifik menunjuk sumber petaka, yakni anggaran rutin yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan, sehingga hampir tak tersedia dana untuk sarana dan infrastruktur. Semua itu berdampak pada penurunan kualitas manusia, tentu saja. Apalagi belakangan ini pemerintah tidak serius menangani berbagai kebutuhan publik, dari air bersih, pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), pendidikan, transportasi, sampai pelestarian lingkungan.

Kenyataan menunjukkan, pemerintah semakin enggan melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya: kartu sehat dicabut, JPS ditiadakan, pendidikan cenderung dikomersialkan, air bersih sulit dicari, transportasi dan lingkungan nyaris tak tertangani. Padahal layanan publik itu tidak menuntut dana yang amat-sangat besar, terutama bila ditangani secara efisien dan bersih tanpa korupsi. Kita khawatir, jika kebutuhan pokok itu terus-menerus diabaikan, peringkat HDI Indonesia tahun depan akan kembali merosot. Dan hal itu tentu tidak terlepas dari perilaku elite politik negeri ini, yang sudah tidak bisa lagi mengurus hal-hal lain kecuali merebut kemenangan dalam Pemilu 2004.