Perang Irak sudah mereda sejak Mei silam, tapi perang antara Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan BBC (British Broadcasting Corporation) baru saja marak. Dalam penilaian Blair, BBC telah merendahkan martabat pemerintahannya. Ia juga menuduh stasiun radio dan TV paling terkemuka di dunia ini telah menyiarkan laporan yang meragukan adanya senjata pemusnah massal milik Irak.

Konflik Blair melawan BBC cepat merebak, bermula dari kontroversi seputar kebenaran laporan intelijen yang dijadikan alasan oleh Blair untuk menyerbu Irak. Ternyata belakangan diketahui, laporan itu bukan hasil olahan dinas intelijen Inggris, melainkan dijiplak dari tesis seorang mahasiswa pascasarjana. Dari sini, bau skandal mulai menyebar. Celakanya lagi, Alistair Campbell, kepala humas kantor perdana menteri, menyebutkan bahwa senjata pemusnah massal Irak itu bisa disiapkan hanya dalam 45 menit.

Klaim "bisa digelar dalam 45 menit" inilah yang dipersoalkan oleh Andrew Gillian, wartawan BBC. Menurut Gillian, yang mengandalkan laporan intelijen Inggris, klaim tersebut berlebihan dan tidak berdasarkan fakta. Klaim ini, menurut sumber Gillian, dipaksakan masuk oleh Campbell.

Karena popularitasnya tengah merosot, Blair sangat berhati-hati menyikapi tudingan wartawan BBC itu. Apalagi Gillian seolah mengisyaratkan bahwa Blair telah membohongi parlemen dan partainya sendiri. Perdana Menteri Inggris yang bahu-membahu dengan Presiden AS dalam perang melawan Saddam Hussein itu kini sedang menuai kecaman, terutama karena senjata pemusnah massal Irak tak kunjung ditemukan.

Dalam kesaksiannya di depan parlemen, Campbell sendiri menolak laporan BBC tersebut, minggu lalu. Tapi, bagaikan bukit karang, BBC yang independen memang tak tergoyahkan. Mungkin karena itu pula, hubungan BBC dengan pemerintah tidak selalu mulus. Arya Gunawan, mantan wartawan BBC di London periode 1995-2000, mengatakan bahwa BBC sempat beberapa kali "bertabrakan" dengan pemerintah. Pada dekade 1980, BBC bersitegang dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher tentang serangan Inggris ke Pulau Malvinas. Thatcher, sang wanita besi, sempat menegur BBC. Namun tak lebih dari itu, karena BBC adalah stasiun publik yang tidak bisa dibungkam begitu saja.

Kendati pembiayaan BBC diperoleh dari pemerintah—anggaran ini disusun per tiga tahun—sesuai dengan ketentuan BBC Charter, stasiun publik ini bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Di Inggris, kepentingan publik dihargai sangat tinggi—khususnya kepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak berpihak—sehingga pemerintah sekalipun tidak berwenang mengintervensi urusan redaksional.

Namun, bila konflik makin runcing, persoalannya bisa dibawa ke parlemen. Dalam struktur pemerintahan Inggris, BBC ada di bawah kementerian kebudayaan dan olahraga, tapi bertanggung jawab kepada parlemen. Tapi, jika Tony Blair dan orang-orangnya bersikeras, mungkin mereka bisa menggugat isu klaim 45 menit ke pengadilan.

Di luar konflik Blair melawan BBC, tak kurang menarik pendapat Profesor Justin Lewis, Wakil Kepala Sekolah Jurnalistik Universitas Cardiff. Prof. Lewis mengungkapkan bahwa konflik itu agak aneh. Sebab, selama perang Irak, BBC justru memposisikan diri sebagai pendukung Blair. Pendapat Lewis itu dimuat dalam koran The Guardian setelah ia meneliti tayangan empat stasiun TV, termasuk ITN, Channel 4, dan Sky.

Dari keempat stasiun itu, BBC paling banyak menggunakan sumber informasi dari pemerintah Inggris. Jumlah informasi pemerintah yang dipakai BBC dua kali lebih banyak daripada yang digunakan oleh ITN ataupun Channel 4. BBC juga memanfaatkan sumber dari kalangan militer yang sedikit lebih banyak dibanding tiga stasiun lainnya.

BBC justru paling sedikit menggunakan sumber informasi dari kalangan pemerintah Irak. Sementara itu, Sky dan Channel 4 cukup banyak memanfaatkan sumber informasi dari Bagdad. Dari penelitian itu juga terungkap bahwa BBC paling sedikit menggunakan narasumber independen, Palang Merah Internasional, misalnya.

Dan menurut Lewis, BBC tidak hanya mendukung Blair. Soalnya, ketika Blair menuduh Irak telah mengeksekusi seorang tentara Inggris—berita yang kemudian ternyata salah—BBC-lah yang tidak menyiarkan bahwa pemerintah Inggris meralat kisah itu sehari kemudian. BBC jelas konsisten dengan beleid pemberitaannya. Namun, klaim 45 menit dari Alistair Campbell mungkin selain dinilai tidak akurat juga dianggap keterlaluan. Dalam hal ini petinggi BBC berada di belakang wartawannya, termasuk Gillian. Dan barangkali kita tak perlu menunggu lama untuk menyaksikan perang terbuka pemerintah Inggris melawan media elektronik paling terkemuka di dunia.

Ignatius Haryanto (Washington Post,
Independent, dan Guardian)