SEHELAI dishdasha—pakaian tradisional Kuwait—berwarna putih membalut tubuh Saleh al-Marshood dari kepala hingga ujung kaki saat dia berangkat ke tempat pemungutan suara di Mishrif, Kota Kuwait. Pria berumur 50 tahun ini mampir ke tenda di luar tempat pencoblosan sebelum melaksanakan kewajibannya memilih anggota Dewan Ummah (parlemen) pada Sabtu, 5 Juli lalu. Di depan pintu, Saleh menikmati jus dingin dan makanan kecil yang telah disiapkan panitia sebelum melangkah ke kantor pemilihan yang sejuk oleh semburan mesin pendingin udara itu.

Saleh juga tak perlu repot-repot terjebak dalam antrean panjang. Penduduk Kuwait yang berhak memilih hanya 136.715 orang dari 898 ribu warga negeri kecil itu. "Saya memilih orang yang menurut hemat saya dapat memberikan kemaslahatan bagi negeri ini," ujar pria itu sembari memasukkan kertas suara ke dalam kotak.

Saleh al-Marshood adalah salah seorang dari mayoritas pemilih tradisional Kuwait yang berpendapat partisipasi perempuan dalam politik adalah tindakan yang tidak Islami. Undang-undang Kuwait memang melarang perempuan terlibat dalam kegiatan politik—memilih atau dipilih sebagai anggota parlemen. Pemerintah pernah mengajukan proposal untuk memberi perempuan hak politik, tapi kelompok Islam dalam parlemen berhasil menepisnya. Dalam pemilu kali ini, sekelompok aktivis perempuan secara demonstratif menyelenggarakan pemilu bohong-bohongan untuk mengejek diskriminasi perempuan dalam kegiatan politik.

Nah, dalam pemilihan anggota parlemen dua pekan lalu, para pemilih tradisi- onal semacam Saleh berada di atas angin: kelompok Islam dari kalangan Sunni dan Syiah meraih 21 kursi dari 50 kursi parlemen. "Rakyat kami telah menyatakan sikap menolak upaya westernisasi Kuwait. Mereka melawan perubahan kurikulum pendidikan dan impor doktrin makhluk asing," kata Dr. Walid Tabataba'ie dari kelompok garis keras Islam Salafi.

Meski kelompok Islam hanya berhasil menambah satu kursi—dibandingkan dengan pemilu parlemen tahun lalu—raihan 21 kursi kali ini merupakan kekalahan telak bagi kelompok liberal. Kaum liberal hanya mampu mengegolkan tiga dari 16 kandidatnya. Bahkan dua pemimpin oposisi dari kelompok liberal, Abdullah al-Naibari dan Ahmed al-Baghli, tergusur dari kursi mereka di parlemen. Padahal, pada pemilu empat tahun silam, Forum Demokratis Kuwait, yang mewakili suara kelompok liberal, dapat meraup 17 kursi.

Kekalahan kelompok liberal disambut dengan rasa cemas oleh pendukungnya. Koran Al-Anba menulis judul besar di halaman depan: Guncangan, Horor: Parlemen Mendongkel Kelompok Liberal. Pengamat politik Massouma al-Mubarak memberikan peringatan bahwa hasil pemilihan parlemen itu bukan mustahil bakal melahirkan para pemilih ekstrem.

Dominasi kelompok Islam dalam parlemen Kuwait masih belum tergoyahkan meski secara resmi Kuwait adalah sahabat kental Amerika Serikat dan mendukung invasi AS ke Irak belum lama ini. Bahkan kelompok Gerakan Konstitusional Islam, yang menjadi motor gerakan Islam di Kuwait, adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin. Tak mengherankan bila muncul tuduhan dari kalangan liberal bahwa kemenangan kelompok Islam kali ini akan membuka peluang amendemen konstitusi yang 100 persen berdasarkan hukum Islam.

Kelompok liberal tadinya berharap jatuhnya Saddam Hussein akan memberikan peluang pada demokratisasi di Kuwait. Tapi tradisionalisme rakyat Kuwait yang berbasis paham Islam Sunni dan Syiah masih cukup kuat. Kedekatan penguasa Kuwait, Amir Syekh Jabar al-Ahmad al-Jabar al-Sabah, dengan negara Barat tak menghalangi kelompok Islam menentang merebaknya praktek budaya Barat di Kuwait.

Salah satu poin yang ditentang keras kelompok Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik. Upaya ini berhasil ketika anggota parlemen dari kelompok Islam dapat mendepak usul pemerintah membuka pintu bagi perempuan. Menurut Ahmed Al-Baghdadi, pengamat politik dari Universitas Kuwait, rakyat Kuwait tak memiliki tradisi demokratis sehingga menyulitkan upaya demokratisasi yang dilakukan kelompok liberal. "Rakyat (Kuwait) membenci perubahan dan suka memandang rendah perempuan," kata Al-Baghdadi.

Tapi kelompok liberal tampaknya masih tetap percaya diri. Setidaknya itulah pendapat Ali al-Baghli, bekas anggota parlemen dari kelompok liberal. Menurut Ali, liberalisme di Kuwait telah menjadi "penyakit menular" yang mudah berjangkit pada siapa pun.

Raihul Fadjri (Gulf News, Arabic News, The New York Times, AP)