Sejak beberapa tahun lalu, penurunan nilai investasi asing masih terus menghantui ekonomi Indonesia. Krisis moneter tahun 1998, disusul serangkaian pergolakan politik yang dilumuri berbagai kerusuhan sosial, tampaknya nyaris menghapus nama Indonesia dari benak investor mancanegara. Di kawasan Asia Pasifik, posisi Indonesia sebagai tujuan investasi semakin tersudut. Apalagi setelah Cina dan Vietnam kian agresif dalam menarik masuk investasi asing.

Sejalan dengan itu, nilai investasi asing di Indonesia pun semakin tergerus. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing yang disetujui selama lima bulan pertama tahun ini hanya US$ 1,25 miliar—turun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 1,34 miliar. Penurunan ini jelas sangat mengkhawatirkan. Untuk itulah, Juni baru lalu, sejumlah pejabat Indonesia yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Jepang. Di depan pengusaha Negeri Matahari Terbit itu, pemerintah Indonesia berjanji memperbaiki iklim investasi di negeri ini. Sebagai contoh disebutkan adanya revisi peraturan hukum mengenai investasi dan tenaga kerja.

Tentu wajar-wajar saja bila Indonesia sampai merasa perlu melobi pengusaha Jepang. Data BKPM menunjukkan bahwa Jepang adalah negara dengan investasi terbesar di Indonesia selama hampir empat dasawarsa—dari 1967 hingga akhir 2001. Dalam periode itu, investor Jepang mengajukan 1.383 proyek investasi dengan nilai yang disetujui sebesar US$ 34,227 miliar, atau 14,7 persen dari seluruh investasi asing di Indonesia. Namun, dalam dua tahun terakhir, nilai investasi Jepang terus menurun. Pada 1997, nilai investasi Jepang yang disetujui masih US$ 5,4 miliar, tapi pada 2001 nilai itu me-rosot tajam hingga US$ 0,7 miliar. Pada 2002, nilai investasi Jepang kian berkurang sehingga tinggal US$ 0,5 miliar.

Dalam pertemuan Komite Ekonomi Bersama Indonesia-Jepang Ke-17 di Jakarta pekan ini, delegasi pengusaha Jepang kembali mempertanyakan upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan pengusaha Jepang mengenai investasi di Indonesia, Rabu lalu Thomas Hadiwinata dan Yoko Nishikawa dari TEMPO mewawancarai Tadashi Okamura, Ketua Komite Ekonomi Indonesia-Jepang dari Keidanren, organisasi terbesar yang mewadahi pengusaha Jepang. Berikut ini petikan wawancara dengan pria berusia 65 tahun yang sehari-hari menjabat Presiden Toshiba Corporation itu.

Bagaimana Anda menilai kondisi makro-ekonomi Indonesia sekarang?

Setelah dilanda krisis keuangan, perekonomian Indonesia secara makro memang mengalami pemulihan. Kepercayaan konsumen mulai membaik, dan Indonesia tengah menuju tahap pembangunan berikutnya. Namun masih ada beberapa hal yang memprihatinkan, seperti rencana Indonesia melepaskan diri dari program bantuan IMF. Jika isu-isu tersebut bisa diselesaikan dengan baik, hal itu akan melancarkan jalan untuk peningkatan investasi asing di Indonesia.

Prospek ekonomi Indonesia, bagaimana? Apakah Anda melihat ada risiko tertentu?

Investasi asing mengalami penurunan di Indonesia. Situasi itu tentu harus segera diatasi. Untuk itu, perbaikan infrastruktur seperti listrik, transportasi, dan juga keamanan umum harus diprioritaskan. Revisi peraturan mengenai tenaga kerja dan investasi juga belum tuntas. Namun, jika masalah itu bisa diatasi, Indonesia akan kembali menjadi pasar yang atraktif.

Bagaimana pendapat Anda mengenai iklim investasi di Indonesia kini?

Dulu investor Jepang tertarik untuk berinvestasi di sini, karena Indonesia memiliki sumber daya alam, di samping upah buruh yang rendah. Namun kini persaingan antarnegara di dunia untuk menarik investor asing kian sengit. Akibatnya, Indonesia menjadi tidak semenarik dulu lagi. Saya pikir, sekarang merupakan saat yang tepat bagi Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi.

Dari sudut pandang investor, apa sebenarnya nilai minus Indonesia?

Masalah terbesar yang harus dihadapi berbagai perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia adalah listrik, transpor-tasi, serta rasa aman masyarakat. Sengketa antara buruh dan majikan juga merupakan masalah, karena penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang. Pernah muncul beberapa gagasan untuk merancang skema perburuhan yang baru, berupa pembentukan semacam komite yang melibatkan pihak manajemen dan serikat pekerja, sehingga perselisihan dapat lebih cepat diselesaikan. Untuk memperbaiki iklim investasi, pemberlakuan skema semacam itu merupakan agenda penting.

Dalam kunjungan kali ini, apa saja yang Anda sampaikan kepada para pengambil kebijakan di Indonesia?

Pemerintah Indonesia telah mengetahui masalah-masalah yang kami hadapi. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah Indonesia mampu mempercepat upaya perbaikan ekonomi. Dalam pertemuan komite Rabu ini, kami membahas soal seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dalam merancang dan menerapkan peraturan-peraturan investasi dan tenaga kerja yang baru.

Bagaimana pendapat Anda tentang dampak desentralisasi di Indonesia terhadap investasi asing?

Ada beberapa kejadian ketika perusahaan-perusahaan Jepang harus menghadapi peraturan yang berbeda di provinsi yang berbeda. Ada juga perbedaan peraturan yang disebabkan oleh pergantian pejabat. Perbedaan peraturan semacam itu seharusnya dihindari. Namun pada dasarnya kami mendukung semangat desentralisasi yang diterapkan oleh Indonesia.

Menurut Anda, apakah lebih mudah berinvestasi dalam sistem pemerintahan yang sentralistis seperti pada masa Soeharto dulu?

Hal yang paling penting bagi pemerintahan suatu negara adalah menciptakan sistem yang sesuai dengan tingkat pembangunan ekonomi mereka pada saat tersebut. Jika perekonomian Indonesia saat ini bergerak ke arah yang tepat, iklim investasi juga akan turut membaik. Berbagai gesekan tidak mungkin dihindari, saat sebuah negara beralih dari sistem sentralisasi ke sistem otonomi daerah. Namun Indonesia perlu menyelesaikan masalah yang timbul itu secepatnya, karena lingkungan ekonomi global berubah sangat cepat.

Apa dampak dari kondisi ekonomi Jepang kini terhadap investasi perusahaan Jepang di Indonesia?

Kondisi ekonomi Jepang kini memasuki masa turning point, meski masih ada sejumlah masalah struktural. Kepercayaan timbal balik antara Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Itu merupakan aset yang sangat penting bagi kami. Namun perusahaan-perusahaan Jepang juga harus memilih tempat investasi yang tepat, agar mampu bertahan dalam persaingan pasar global. Di sisi lain, Cina telah berusaha keras memperbaiki iklim investasinya, seperti meningkatkan keberadaan industri penunjang atau kualitas tenaga kerja. Karena itu, saat perusahaan Jepang dihadapkan pada keputusan untuk memilih tujuan investasi yang baru, mereka kerap memilih Cina. Dan itu berarti pengurangan investasi di Indonesia. Itulah kenyataan yang terjadi sekarang. Tetapi, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tetap merupakan pasar yang menarik bagi Jepang. Ditambah lagi kondisi makro-ekonomi dan sentimen konsumen di Indonesia saat ini tengah membaik.

Apakah nilai investasi Jepang di Indonesia akan terus menurun?

Perusahaan Jepang tidak akan lagi memilih Indonesia semata karena upah buruh yang rendah ataupun sumber daya alam yang melimpah. Mereka harus mengambil keputusan investasi yang terbaik, di negara mana mereka harus berinvestasi, dalam situasi yang kian kompetitif. Saya pikir nilai investasi di Indonesia akan kembali meningkat begitu iklim investasi membaik. Tapi, untuk merealisasi hal itu, mungkin perlu waktu. Saya pikir satu atau dua tahun mendatang merupakan saat yang menentukan, apakah Indonesia mampu memperbaiki iklim investasinya atau tidak.

Mengenai kemungkinan kerja sama ekonomi bilateral antara Jepang dan Indonesia?

Presiden Megawati dan Perdana Menteri Koizumi telah memutuskan untuk mengkaji kemungkinan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas, bulan lalu. Kami menginginkan agar pembahasan mengenai masalah ini segera dimulai. Namun ada beberapa hal yang sensitif, seperti sektor pertanian bagi Jepang. Karena itu, perundingan mungkin tidak akan berjalan dengan mudah. Namun kami berharap, kedua negara akan segera menetapkan tenggat untuk menyelesaikan perjanjian dan segera memulai pembahasan.

Pengusaha Indonesia sering mengeluh karena banyak pabrik perakitan Jepang yang enggan menggunakan komponen elektronik buatan Indonesia. Mengapa hal itu terjadi?

Dalam hal ini, masalahnya yang utama adalah lambatnya pembangunan dari yang disebut industri penunjang, yang menghasilkan komponen atau suku cadang di Indonesia. Perusahaan Jepang di sini kerap harus mengimpor bahan baku dari luar negeri dan merakit produk sebelum dikapalkan. Kami telah meminta pengusaha Indonesia menangani masalah pembangunan industri penunjang. Jika industri semacam itu ada, kami akan membeli komponen dari Indonesia.

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan. Apakah pengusaha Jepang melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang mencemaskan?

Saya pikir pemilu tidak akan mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia. Peristiwa itu seharusnya tidak menghambat upaya untuk memperbaiki iklim investasi di negeri ini. Pengusaha pun seharusnya tidak perlu menunda kegiatan usaha mereka. Saya pikir pemilu tidak akan berdampak terhadap hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia. Dan saya sama sekali tidak mengkhawatirkan pemilu dalam arti bahwa itu akan mengganggu hubungan ekonomi kedua negara.