Jalan pemerintah melepaskan sahamnya di Bank Lippo kian lempang. Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk menjual sahamnya di bank yang dibesarkan oleh keluarga Mochtar Riady itu. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung Selasa pekan lalu, DPR dan pemerintah sepakat bahwa divestasi saham pemerintah akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini. Pada saat itu, pemerintah akan melepaskan 52 persen kepemilikannya di Bank Lippo. Pemerintah juga sudah memberikan indikasi cara penjualan, yakni melalui penjualan kepada investor strategis.

Repotnya, persetujuan ini diikuti oleh kesepakatan yang lain, yakni pemerintah tidak harus menjual saham Lippo dengan harga dua kali nilai buku. Sebelum pertemuan tersebut, Komisi Keuangan dan Perbankan memberikan syarat bahwa mereka setuju saham pemerintah dijual tapi dengan harga dua kali nilai buku. Deputi Ketua BPPN Bidang Restrukturisasi Perbankan, I Nyoman Sender, kepada Koran Tempo juga pernah mengatakan bahwa pemerintah menargetkan perolehan divestasi saham di Lippo sebesar Rp 1,5 triliun. Tapi, setelah rapat dengar pendapat dengan parlemen, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang mewakili pemerintah, menurunkan targetnya menjadi Rp 1 triliun-Rp 1,2 triliun.

Keputusan penjualan saham Lippo dan penurunan target penerimaan tersebut langsung menimbulkan pertanyaan di kalangan analis. Mirza Adityaswara, misalnya, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menjual sahamnya di Lippo pada urutan terakhir setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank International Indonesia (BII). "Masih banyak persoalan yang harus dibereskan di bank ini," kata Mirza. Dia menunjuk masalah aset yang diambil alih (atau yang dikenal dengan AYDA), sebagai salah satu masalah besar yang harus segera dibereskan manajemen Lippo. Selain itu, masih ada masalah dalam struktur pendanaan di Lippo.

Menurut Mirza, persoalan aset tersebut akan menjadi kerikil yang bisa mempengaruhi harga penjualan saham Lippo (lihat: Kerikil yang Mengganjal). Menurut dia, penyelesaian masalah ini tak bisa dilakukan selama pemilik lama masih ber-tahan di Bank Lippo. "Selama mereka masih ada, soal AYDA tidak akan pernah jelas," katanya. Hal yang sama juga terlihat dalam soal struktur pendanaan. Mirza melihat bahwa struktur pendanaan Lippo masih kuat dipengaruhi pemilik lama. Kabarnya, 40 persen simpanan di Lippo masih terkait dengan pemilik lama. Ini sangat berbeda dengan BII. Di bank yang dulu dikuasai keluarga Eka Tjipta Widjaja itu, sudah banyak dana pihak ketiga yang masuk.

Pertanyaan serupa dilontarkan analis Lin Che Wei. Menurut Che Wei, biaya pemeliharaan aset yang diambil alih sampai Rp 400 miliar tiap tahunnya jelas tak masuk akal. "Ini perlu dipertanyakan atau bila perlu dilakukan audit investigasi," katanya. Itu karena sebagian aset tersebut berupa hotel, gedung perkantoran, toko, dan ruko yang masih menghasilkan duit. Dan valuasi asetnya seharusnya juga tak terlalu mengkhawatirkan karena harga properti saat ini sedang tinggi-tingginya. "Ada upaya membuat opini negatif tentang bank ini supaya masuk akal dijual murah," katanya.

Lin Che Wei pun heran dengan sikap BPPN yang tak pede menjual Bank Lippo. Menurut dia, banyak hal positif sekarang ini yang seharusnya membuat pemerintah tak perlu menurunkan target. Suku bunga Bank Indonesia turun cukup drastis sampai di bawah 10 persen, sementara tingkat bunga pinjaman bank masih di atas 18 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menguat signifikan. Kini nilai tukar rupiah sudah berada di kisaran Rp 8.200, jauh di bawah angka Rp 9.000 per dolar AS pada tahun lalu. Dengan berbagai kondisi tersebut, mestinya Bank Lippo bisa dijual dengan harga yang lebih bagus.

Dalam hitungan Che Wei, dengan ekuitas sebesar Rp 2,3 triliun per Desember 2002, nilai 52 persen saham pemerintah yang akan dijual seharusnya bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Hasil ini setara dengan satu kali nilai buku. Jika Lippo bisa dijual dengan harga 1,2 kali nilai buku, mestinya pemerintah bisa memasukkan sekitar Rp 1,4 triliun ke kas negara. Jadi, agak aneh kalau BPPN justru menurunkan target menjadi Rp 1 triliun-1,2 triliun. Kalau targetnya memang sebesar itu, lembaga penyehatan ini hanya bisa menjual mayoritas saham pemerintah dengan harga pas banderol. "Mestinya, yang diperoleh bisa lebih besar karena yang dijual adalah kontrol dan masih ada faktor intangible lainnya," katanya.

Karenanya, dua analis ini tetap pada keyakinannya bahwa berbagai persoalan yang ada di Bank Lippo harus dibereskan lebih dulu dan, setelah semuanya oke, pemerintah baru bisa menjual kepemilikannya. Mirza khawatir bahwa Lippo buru-buru dijual karena BPPN hanya mengejar target tutup buku pada September mendatang. Padahal menjual bank tidak sama dengan menjual aset non-bank. "Jual bank harus hati-hati karena bisa bikin masalah 1-2 tahun ke depan," ujarnya.

Namun, Sender membantah pernah bicara soal target penjualan Bank Lippo. Dia bersikeras hanya mengatakan Lippo akan dijual dengan harga 1,1 kali sampai 1,4 kali nilai buku sebagaimana penjualan bank-bank sebelumnya. "Saya tak pernah bilang targetnya Rp 1,5 triliun," tuturnya. Direktur Utama Bank Lippo, Joseph Luhukay, juga tak bersedia menyebutkan berapa target penjualan yang ingin diraih. Semuanya diserahkan kepada BPPN sebagai penjual. Namun, dia yakin bank ini punya nilai jual tinggi karena kinerjanya belakangan berjalan baik.

Pemburu gain (keuntungan) di lantai bursa pun melihat bank ini layak dikoleksi. Meski merugi Rp 500 miliar tahun 2002, nilai buku per sahamnya cukup tinggi, yakni Rp 600 (Bloomberg per 10 Juli 2003). Di pasar, saham Bank Lippo saat ini diperdagangkan pada kisaran Rp 525-550. Dijual satu kali nilai buku pun masih untung. Apalagi kalau bisa lebih dari itu. Sayangnya, BPPN justru memberi kesan tak berani mempromosikan bank ini tinggi-tinggi. Kalau memang tak percaya diri, mestinya Lippo ditempatkan di posisi terakhir setelah BRI dan BII.

Tapi, ada soal lain yang tak kalah peliknya. Tahun depan, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Diperkirakan, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat akan memakan waktu berbulan-bulan. Biasanya, saat-saat seperti itu bukanlah waktu yang pas untuk menjual saham. Investor kebanyakan akan menunggu sampai pemilu berakhir dan presiden sudah terpilih.

Leanika Tanjung