SALAH satu kegagalan pemerintah Megawati adalah penyelenggaraan pendidikan yang tambal sulam, mahal, dan tidak efisien. Salah satu contoh paling aktual adalah sistem ujian akhir nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003. Sistem ini diterapkan tergesa-gesa, kurang sosialisasi, dan bahkan mengabaikan realitas obyektif.

Berdasarkan keputusan itu, tiga mata pelajaran diunggulkan sebagai faktor penentu bagi lulus-tidaknya seorang murid, khususnya di SLTP, yakni matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bila mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, serta realitas kebutuhan dasar masyarakat dan bangsa, mestinya yang menjadi patokan utama lulus-tidaknya seorang siswa adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia; baik karena nation dignity, moral dysfunction, dan humanity crisis sedang melanda bangsa ini, maupun karena matematika di banyak negeri, khususnya di sejumlah negara Uni Eropa, Jepang, dan Cina, telah berganti dengan aritmetika. Itu terutama karena munculnya kesadaran bahwa pendewaan terhadap matematika dalam pendidikan dasar dan menengah telah mendorong tumbuhnya cara berpikir manipulatif, sedangkan aritmetika berorientasi pada pengembangan cara berpikir sistematis.

Kini betapa pelajaran matematika telah mengorbankan ratusan ribu siswa (SLTP dan SMU) di Indonesia. Dari semua siswa yang tidak lulus SLTP, misalnya, tak sampai 5 persen yang sungguh layak tidak lulus. Sisanya dinyatakan tidak lulus hanya karena nilai ujian mata pelajaran matematikanya jatuh. Perolehan nilai akhir ujian mereka (bila dihampiri dengan sistem NEM, tahun akademik 2002) jauh lebih baik. Artinya, mereka yang dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi justru mereka yang memiliki potensi besar dan punya keunggulan di hampir semua mata pelajaran lain.

Kami setuju dengan segenap upaya melakukan pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan, tapi kami menolak cara-cara penguasa—birokrat pendidikan mengubah-ubah sistem—yang mengorbankan begitu banyak generasi muda kita. Apalagi, menurut Prof. Dr. Winarno Surakhmad, guru besar pendidikan, ujian akhir nasional tak berhubungan langsung dengan standardisasi mutu pendidikan. Winarno mengatakan, munculnya kebingungan yang melanda siswa tidak lulus menunjukkan bahwa sistem ini tidak matang, sehingga perlu segera dievaluasi di tingkat konsep dan praktek.

N. SYAMSUDDIN CH. HAESY

Nusa Center, Jakarta

semhaesy@yahoo.com