SEPANJANG pekan yang baru lalu, ada hal-hal menggembirakan yang mewarnai kehidupan ekonomi negeri ini. Penguatan kurs rupiah masih berlanjut, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) turun hingga di bawah 10 persen menjadi 9,53 persen, dan laju inflasi Juni 2003 hanya 0,09 persen, sementara inflasi Januari-Juni 2003 mencapai 1,23 persen, sedangkan inflasi year on year 6,62 persen.

Menyambut data inflasi dari Badan Pusat Statistik itu, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah tak menyembunyikan rasa senangnya. Burhanuddin mengaku akan berusaha keras agar inflasi tahun 2003 bisa ditekan sebatas 8 persen saja. Angka yang dipatoknya ini ternyata masih di atas perkiraan seorang pengamat yang optimistis bahwa laju inflasi 2003 bisa di bawah 8 persen. Bahkan Morgan Stanley, sebuah perusahaan jasa keuangan, memperkirakan laju inflasi bisa di bawah 7 persen.

Di tengah keceriaan menyambut penguatan rupiah dan penurunan suku bunga, kita tentu tidak bisa melupakan beberapa faktor eksternal yang dalam hal itu lebih banyak berperan ketimbang faktor internal. Rupiah misalnya menguat karena sejak dua bulan lalu kurs dolar melemah terhadap euro dan poundsterling serta hampir semua mata uang Asia. Di sisi lain, suku bunga SBI memang terkondisikan untuk turun, tapi dampak dari penurunan suku bunga Fed (singkatan Federal Reserve, bank sentral AS) sebesar 25 basis poinlah yang membuka peluang bagi suku bunga SBI untuk meluncur ke 9,53 persen. Lalu bagaimana dengan laju inflasi, yang oleh beberapa pengamat juga diyakini terbawa turun karena inflasi regional yang cukup rendah?

Mungkin inflasi regional ikut berperan, tapi tentu tidak hanya itu. Soalnya, di negara yang tingkat penganggurannya tinggi seperti Indonesia, inflasi cenderung mengendur, kecuali bila ada kenaikan signifikan pada beberapa kebutuhan pokok seperti harga minyak, beras, dan jasa-jasa. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa pengangguran berdampak langsung pada penyusutan dana masyarakat dan jumlah uang yang beredar. Keterangan BI yang mengatakan bahwa jumlah uang beredar masih di bawah target sebesar Rp 130 triliun memperkuat asumsi tersebut. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, permintaan akan barang ikut menurun; kedua, pada saat yang sama, harga barang-barang tidak melonjak. Yang dimaksud melonjak ialah kenaikan harga rata-rata 3,5 persen ke atas, karena persentase sebesar itulah yang berpotensi memicu inflasi.

Inflasi yang berarti penurunan daya beli sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, sejauh laju inflasi itu cukup terkendali. Yang biasanya membuat kita prihatin adalah maraknya inflasi sebagai manifestasi dari perekonomian yang tidak sehat. Tapi, dalam hal penurunan laju inflasi kali ini, justru kita terusik karena ada kekhawatiran bahwa pengenduran inflasi itu belum tentu sama dan sebangun dengan perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Dan tentu saja pengenduran inflasi juga tidak berkaitan langsung dengan IPO Bank Mandiri yang oversubscribed, atau target penjualan otomotif, elektronik, dan properti yang masih tetap tinggi sampai akhir tahun ini.

Bagaimanapun, masih lebih banyak yang melihat penurunan laju inflasi sebagai sinyal positif ketimbang negatif. Untuk itu mereka tidak kekurangan alasan, termasuk adanya daya serap pasar yang potensial terhadap properti, bahkan obligasi. Masalahnya, saat ini sangat sulit untuk menafikan gejala lain, dari hal sepele, seperti minat yang kurang terhadap aksi-aksi obral dalam rangka ulang tahun Jakarta, sampai kenaikan jumlah penganggur. Ditambah lagi ketersendatan investasi yang berpangkal pada tingginya suku bunga kredit dan berujung pada ketidaksiapan sektor perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kredit. Padahal kita tentu lebih suka diganggu inflasi yang disertai dinamika investasi daripada hidup dengan inflasi rendah tapi investasinya juga semakin payah.