KASUS Sukhoi sudah sepekan mendarat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Panitia Kerja DPR belum juga tuntas membuka "selimut" yang membungkus kasus itu. Sejumlah nama dipanggil ke Senayan, tapi dugaan adanya penyimpangan dalam imbal beli jet tempur buatan Rusia itu belum juga terang-benderang.

Di antara banyak nama itu, yang paling gencar dicecar adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi. Dia seperti menjadi sasaran tembak dalam kasus ini. Adalah Djoko Susilo, anggota Panitia Kerja DPR dari Fraksi Reformasi, yang dengan jelas menunjuk Menteri Rini sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam pembelian Sukhoi. Berbicara di Senayan Kamis pekan lalu, Djoko juga menyebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Sudar S.A., sebagai orang kedua yang harus menjelaskan sekitar pembelian Sukhoi.

Kedua pejabat ini dipersalahkan Djoko telah menabrak aturan undang-undang dalam pembelian empat Sukhoi tipe Su-27SK dan Su-30MK serta dua helikopter serbu Mi-35P. Seperti telah diberitakan, perangkat perang bernilai total US$ 193 juta itu dibeli dari Rosoboronexport, agen resmi Rusia, lewat cara kontrak imbal beli dengan 30 komoditas dari Indonesia.

Rini dan bawahannya, kata Djoko, telah melompati wewenang berdasarkan aturan Undang-Undang Pertahanan, dan mengacaukan tertib keuangan negara. Sudar S.A. ditunjuk Djoko sebagai pejabat yang sejak awal mengumpulkan para pengusaha dalam urusan imbal beli itu. Namun, "Semua perintah itu datang dari Rini," kata Djoko.

Benar begitu? Sudar S.A. membantah semua tudingan itu. Dia justru menunjuk Bulog. Menurut dia, Bulog yang memegang peran dalam negosiasi dengan Rusia. Dia juga menepis dugaan pelambungan harga (mark-up) dan juga tuduhan sebagai orang yang mengatur "jatah" komisi untuk keluarga Istana. "Omong kosong itu. Saya tanggung jawab dunia-akhirat," ujarnya jelas.

Keluarga Presiden Megawati memang sempat diduga ikut berperan dalam urusan ini. Peran itu datang dari munculnya tokoh bernama Anton Suleiman, pemilik Bank Haga Kita. Anton, yang menurut sebuah sumber punya pengalaman sebagai pialang senjata, semula diduga membawa masuk keluarga Istana dalam soal Sukhoi setelah menggandeng Happy Hapsoro. Nama terakhir ini adalah pengusaha muda yang juga menantu Presiden.

Tapi, dalam pemeriksaan panitia kerja pada Selasa pekan silam, Anton Suleiman menyangkal ikut dalam urusan Sukhoi. Dia mengaku kenal baik keluarga Presiden, tapi membantah punya hubungan bisnis dengan lingkaran Istana. Rupanya, panitia kerja tidak memiliki "peluru" lain untuk menyelidiki lebih jauh soal hubungan Anton dan Istana ini. Selain belum memiliki "peluru" berupa bukti yang kuat, menurut Djoko, "Rekan PDI Perjuangan masih keberatan," Anggota PDI Perjuangan, partai yang dipimpin Megawati itu, sejak awal memang menolak adanya salah prosedur yang dilakukan oleh Presiden dalam soal ini.

Upaya menguraikan benang kusut Sukhoi juga dilakukan panitia itu dengan memeriksa Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo, pekan lalu. Badan Urusan Logistik (Bulog) adalah lembaga yang ditunjuk sebagai penyedia 30 komoditas yang "dibarter" dengan jet tempur itu. Menurut Widjanarko, Bulog berani melakukan imbal beli karena mengantongi surat izin dari Panglima TNI serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Widjanarko juga menepis soal mark-up harga dalam proses ini. Aksi melambungkan harga, kata Widjan, hanya mungkin terjadi apabila pembelian itu dilakukan lewat agen. Dalam transaksi di Rusia, yang meneken nota kesepahaman jual-beli adalah Presiden Rusia dan Indonesia. Negosiasi berlangsung antar-dua negara. Prosesnya, kata Widjanarko, berlangsung dalam rapat besar dan terbuka. Di meja negosiasi, Rusia mengutus 15 orang, sedangkan Indonesia menghadirkan tujuh orang. "Tak ada agen. Negosiasi hanya pemerintah dengan pemerintah," ujarnya. Widjanarko yakin tak ada yang salah dalam imbal beli itu.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga membantah ada hal aneh dalam pembelian Sukhoi. Jenderal Endriartono mengakui bahwa dia ikut meneken kontrak sebagai pihak pemakai, karena memang begitulah prosedur pembelian alat militer. Dia menegaskan telah melibatkan Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam proses ini—sekaligus membantah bahwa departemen yang dipimpin Matori Abdul Djalil itu telah ditinggalkan dalam soal Sukhoi.

Bagaimana soal izin kepada Bulog? Dalam prosedur transaksi lainnya, TNI sebagai pengguna diharuskan menunjuk pihak mana yang melakukan pembelian, menurut Endriartono. Mumpung ada imbal beli dengan produk Indonesia, kata Panglima TNI, TNI menunjuk Bulog. "Tanpa sertifikat pengguna dari TNI, pembelian tersebut tidak akan berjalan," ujar Endriartono kepada wartawan, Jumat pekan lalu. Bagi TNI, pembelian itu menguntungkan karena Indonesia sedang krisis peralatan militer. "Atas dasar itu saya dipanggil Presiden Megawati mendampingi Menperindag," kata Endriartono lagi.

Jenderal bintang empat ini merasa perlu menjelaskan kepada publik mengenai urusan Sukhoi ini. Dia meminta Panitia Kerja "Sukhoi" memanggil dirinya, kendati namanya tidak tercantum dalam daftar Senayan. "Saya ingin memberi klarifikasi," ujarnya. Sayang, sampai menjelang reses, Panglima TNI belum masuk daftar panggil panitia kerja.

Yang sudah pasti dipanggil adalah Menteri Rini Soewandi. Selasa pekan ini direncanakan salah satu pemegang peran utama itu dihadirkan. Seperti ingin membedakan pentingnya kehadiran Rini dengan yang lain, surat panggilan dari DPR, rencananya, dilayangkan oleh Komisi Satu dan bukan oleh Panitia Kerja DPR. Menurut Ketua Panitia Kerja, Ibrahim Ambong, sesuai dengan tata tertib DPR, menteri hanya boleh dipanggil oleh komisi. Karena itu, Komisi Satu akan meminta rekomendasi Komisi Lima—komisi yang berkait langsung dengan departemen perdagangan yang dipimpin Rini.

Menurut Ambong, Rini perlu menghadap panitia kerja karena telunjuk semua bawahannya mengarah ke dia. Ambong masygul karena panitianya tidak berhasil menimba keterangan basah dari para pejabat departemen itu. "Informasi dari bawah tak lengkap, semua ada di tangan Rini," ujar Ambong.

Menteri Rini Soewandi dalam berbagai kesempatan mengutarakan bahwa dia tidak salah langkah. Setidaknya, tak ada departemen yang dilangkahi dalam pembelian empat pesawat tempur itu. Pembelian lewat imbal dagang, kata Menteri Rini kepada pers, adalah keputusan Presiden Megawati. Presiden yang memberinya tanggung jawab dalam proses imbal beli itu. Setelah instruksi Presiden diterimanya, Rini lantas berbicara dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara. Lalu mengalirlah kisah jet tempur ditukar garmen dan komoditas lain ini. "Semua adalah keputusan Ibu Presiden," ujar Rini, Rabu pekan silam.

Jadi, semua oke-oke saja? Pengusaha Setiawan Djody, Ketua Kadin Komite Rusia, melihat sejumlah kejanggalan. Pengusaha dengan multi-cabang bisnis ini melihat banyak sisi imbal beli itu yang masih gelap. Kata dia, Rusia sebenarnya tak suka dengan imbal beli. Yang juga membuatnya bertanya-tanya: mengapa imbal beli Sukhoi itu harus ditopang oleh anggaran belanja negara? "Kalau begitu, semua orang bisa bikin imbal beli," katanya. Selain menabrak aturan, Djody mengaku mencium sesuatu yang tak beres. Apa itu? "Saya berjanji hanya bicara kepada panitia kerja," ujarnya.

Semestinya Djody bicara di panitia kerja awal pekan yang lalu, bersama Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan mantan Kepala Bulog. Keduanya kemudian walk-out setelah panitia kerja memutuskan pertemuan itu bersifat tertutup. "Saya dipanggil kembali Selasa pekan ini," ujar Djody.

Adakah panitia kerja kali ini akan membiarkan pertemuan itu terbuka untuk diliput wartawan? Ini yang belum jelas. Seharusnya, jika benar panitia kerja tidak memiliki kepentingan politik untuk menguntungkan kelompoknya, pertemuan Selasa nanti dibebaskan untuk diketahui publik—melalui media massa.

Bahkan, jika diperlukan, panitia kerja perlu mengundang anggota masyarakat untuk menyampaikan masukan kalau-kalau ada anggota masyarakat yang mengetahui seluk-beluk kasus Sukhoi ini—baik lisan maupun tertulis. Masukan itu perlu untuk investigasi selanjutnya.

Hanya dengan cara begitu "selimut" yang membungkus Sukhoi akan terbuka. Dan DPR selamat dari sebutan sebagai lembaga yang lebih suka mendahulukan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan publik.

Nezar Patria, Dewi Rina Cahyani