HARYANTO Taslam menahan geram. Di ruang kerjanya di lantai delapan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu, bekas salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan itu seperti berjuang menahan emosi, benci, bercampur kesal. Berkali-kali telepon selulernya berdering, kadang dilayani, kadang tak diacuhkan. Sejumlah pesan lewat short message service datang beruntun. "Banyak teman-teman di Jawa Tengah yang menangis," katanya kepada TEMPO yang hadir di situ.

Pokok soal menyangkut pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kawan-kawan Taslam menangis lantaran tak kuasa menahan desakan pengurus pusat agar memasukkan nama Mayjen (Purn.) Mardiyanto—kini Gubernur Jawa Tengah—dalam pencalonan gubernur periode 2003-2008. Padahal segenap pengurus Partai Banteng di sana sepakat mengusung nama Mardijo—Ketua PDIP Jawa Tengah—ke kursi gubernur dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli nanti.

Coba lihat rapat khusus pimpinan daerah dan Fraksi PDIP provinsi itu, akhir Juni lalu di Panti Marhaenisme, Semarang. Rapat itu disaksikan Sutjipto, sekretaris jenderal, dan Pramono Anung serta Gunawan Wirosarojo, keduanya pengurus pusat. Dari 41 anggota rapat, 37 orang memilih Mardijo, cuma tiga orang menyokong Mardiyanto. Usai pemilihan, Sutjipto bilang bahwa kedua calon akan diusulkan ke pusat dan yang mendapat suara terbanyak belum tentu direstui. "Kedua calon punya peluang yang sama untuk mendapat rekomendasi," kata Sutjipto.

Para penyokong Mardijo maju terus. Mereka mengatur siasat untuk memenangi pertempuran. Komposisi di Dewan: 43 suara pasti dikuasai PDIP, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mendapat 16 suara, Fraksi Amanat Nasional 7 suara, Fraksi Golkar 12 suara, Fraksi Persatuan Pembangunan 12 suara, dan Fraksi TNI/Polri 10 suara. Dengan peta suara seperti itu, para kader banteng mulut putih itu amat hakulyakin Mardijo bakal menang.

Tapi titah pusat isinya lain. Kantor pusat partai telah memberikan rekomendasi kepada Mardiyanto duduk di kursi pertama, sedangkan Mardijo wakil gubernur saja. Sejumlah petinggi PDIP mengaku belum tahu soal rekomendasi itu. "Saya belum tahu," jawab Pramono Anung ketika ditanya soal ini. Jawaban senada juga diberikan oleh Roy B. Janis, salah seorang ketua.

Rekomendasi itulah yang kini diributkan kader partai. Langkah pusat juga ramai diprotes. Di hampir seluruh penjuru kota bertebaran sejumlah spanduk yang disiapkan secara swasembada oleh para pendukung. Semuanya bersumpah setia untuk Mardijo. "Mardijo calon gubernur," demikian bunyi beberapa poster. Beberapa spanduk lainnya menyindir para petinggi di Jakarta, "Rekomendasi adalah tradisi Orde Baru."

Bagaimana jika para kader di Jawa Tengah itu nekat membawa Mardijo ke kursi gubernur? Itulah repotnya. Mereka harus siap dengan segala risiko. Kasus di Jawa Tengah itu, kata Roy Janis, bisa berakibat seperti pemilihan gubernur Lampung. "Artinya, ada kemungkinan anggota kena sanksi," ujar Roy. Perkara hukuman atas anggota yang mbalelo ini, pusat tak tanggung-tanggung. Bisa-bisa anggota malah dipecat.

Contohnya kasus Lampung. Alzier Dianis Thabranie berduet dengan Anshory Yunus—yang dicalonkan menjadi gubernur oleh Dewan Pimpinan Daerah Lampung, tapi ternyata ditolak mentah-mentah oleh pimpinan pusat. Rekomendasi para petinggi di Jakarta mengusung nama Oemarsono, Gubernur Lampung saat itu. Ternyata mayoritas pengurus partai di sana tak mengindahkan rekomendasi itu.

Takut aksi para kader kebablasan, pengurus pusat memecat 13 kadernya sendiri—sepuluh di antaranya anggota DPRD termasuk Alzier. Hebatnya, ini terjadi cuma sehari sebelum pemilihan digelar pada 30 Desember 2002 lalu. Agaknya taktik itu diambil untuk mengunci langkah Alzier ke bursa pencalonan. Tapi para pendukung Alzier maju tak gentar. Alzier akhirnya menang telak atas Oemarsono. Ribuan kader Banteng di Lampung melonjak kegirangan.

Keriangan itu tak berlangsung lama. Sebelum pelantikan, Alzier sudah diangkut paksa ke Jakarta oleh Markas Besar Kepolisian Indonesia dengan sebuah helikopter khusus. Adegan dramatis pengangkutan Alzier ke helikopter ditonton ratusan pendukungnya yang berteriak histeris. Sang gubernur terpilih itu disangka terkait dengan delapan perkara pidana sekaligus.

Kerja keras polisi mengusut perkara pidana seabrek itu memang patut dihargai. Yang menerbitkan syak wasangka: mengapa kasus pidana sebanyak itu baru diusut persis ketika pertikaian politik tengah dimenangi oleh Alzier. Sang gubernur "tersangka" itu pernah dirawat di rumah sakit polisi Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kasus Alzier belum ada titik terang. Awal Juni lalu, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan: Alzier tak bakal dilantik. Sejumlah sumber di kalangan dekat Alzier menuturkan bahwa pihak Departemen Dalam Negeri kini tengah menunggu pertimbangan hukum Kejaksaan Agung untuk membatalkan hasil pemilihan itu. Bila pemilihan dikocok ulang, "Alzier tak boleh ikut," kata Hari Sabarno.

Sejumlah pendukung Alzier punya cerita lain soal alasan pendepakan itu. Apa lagi jika bukan perkara fulus? Haryanto Taslam menyebutkan ada orang yang dirugikan secara finansial jika Alzier terpilih. "Dagangan mereka tak laku," katanya. Walau untuk tudingan seperti ini Haryanto mengaku sulit menemukan barang buktinya. "Saya tak bersalah, saya benar-benar kader partai, tapi pusat maunya lain," kata Alzier saat dibesuk TEMPO bulan lalu.

Orang dekat Alzier di Lampung menuding bahwa penjegalan itu dilakukan karena mereka tak sanggup menyetor upeti ke pundi partai. Seminggu sebelum acara pelantikan, kata sumber ini, Alzier datang ke Jakarta dan bersilaturahmi dengan beberapa petinggi partai. Dalam pertemuan dengan seorang petinggi partai itu, Alzier ditanya kesanggupannya menyetor fulus ke kas partai. Tapi saku Alzier sudah kempes. "Dalam pemilihan yang lalu kami keluar duit banyak. Jadi, kami sudah tidak punya duit lagi," kata sumber ini.

Kini pihak Alzier cuma bisa pasrah. Ariansyah, kuasa hukum Alzier, mengatakan bahwa kliennya kini tengah di rawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. "Ya sudah, kita pasrah saja. Jika Bang Alzier ditakdirkan menjadi gubernur, kursi itu tidak akan ke mana-mana," katanya.

Tapi Roy Janis membantah tudingan politik uang dalam pencalonan Gubernur Lampung itu. "Tidak ada-lah soal duit itu," katanya. Menurut Roy, pemecatan terhadap Alzier dan para pendukungnya itu lebih karena mereka melanggar disiplin partai—yang harus mereka taati tanpa reserve. Sebab, "Bagaimana jadinya kalau partai tidak punya disiplin," kata Roy. "Ya, itulah risikonya orang yang melawan kebijakan partai," ujar Claudius Maran, anggota Dewan di Lampung dari Fraksi Banteng pro-Oemarsono.

Tapi, sejumlah anggota Dewan di sana tetap ngotot dengan hasil pemilihan itu. Ratusan kader Partai Banteng Lampung juga masih rajin berunjuk rasa menantang kebijakan pusat partainya sendiri. Belakangan, dua pekan lalu, Jakarta memberhentikan belasan anggota Dewan dari Fraksi PDIP yang ngotot mendukung Alzier.

Tantangan pernah juga diseruduk dari Jakarta. Adalah Tarmidi Suhardjo, Ketua PDIP DKI Jakarta, yang berani maju ke bursa pencalonan gubernur. Ia tak peduli walau para petinggi pusat terang-benderang memilih Sutiyoso—yang akhirnya melenggang tenang ke kursi gubernur. Nasib Tarmidi? Ia dicopot sebagai Ketua PDIP Jakarta. Ia lalu pindah ke kandang Partai Pelopor, partai yang didirikan oleh Rachmawati, adik kandung Presiden Megawati. "Saya kecewa dengan PDIP. Setelah bergabung selama 26 tahun, karier politik saya dibunuh," ujarnya kesal.

Kekecewaan yang sama itulah yang kini menghinggapi sejumlah kader partai itu di Kalimantan Timur. Kader andalan mereka, Imam Mundjiat, keok ditekuk jago yang dielus-elus pusat, Suwarna—yang kini menjabat gubernur kedua kalinya. Tak jelas apa langkah berikut yang bakal ditempuh Imam. Ia cuma bisa menghindar dari tudingan sebagai pembocor "dokumen" tanda terima duit miliaran, yang menyentil nama Suwarna, Sukardi, Theo, dan Agnita Singedikane.

Wens Manggut, Rofiqi Hasan (Bali), Sohirin (Semarang), Fadilasari (Lampung), Redy M.Z. (Kal-Tim)