TANDA terima itu bisa dibaca jelas banget. Tanggalnya 25 Mei 2003. Di situ tertera adanya penerimaan uang sebesar Rp 6 miliar dari seorang bernama Suwarna, dengan tambahan keterangan: untuk biaya operasional Bapak Theo Syafei dan Ibu Agnita Singedikane—dua orang penting PDI Perjuangan yang rajin "turun ke daerah". Theo adalah salah seorang Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP dan Agnita menjabat wakil sekretaris jenderal.

Kuitansinya diteken di atas meterai enam ribu rupiah oleh Sukardi Djarwo Putro, ketua DPRD yang juga sekretaris PDIP setempat. Salinan kuitansi lainnya juga diteken Sukardi, di atas meterai tanggal 26 Mei, lagi-lagi mencantumkan nama Suwarna. Cuma, nilainya Rp 5 miliar. Sehari kemudian, ada lagi tanda terima dari Agus Tamtomo, Rp 5 miliar, tekenan Sukardi, untuk menyuap sejumlah anggota dewan "dalam rangka pilihan gubernur 2003-2008."

Kopi tanda terima bak kuitansi ini—bersama segepok kopian surat lainnya ihwal deal pemilihan gubernur—lalu beredar dan bikin heboh tak cuma di seantero Kalimantan Timur, tapi juga sampai ke Jakarta. Sukardi melapor ihwal selebaran yang menyangkut dirinya itu ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, akhir Juni lalu. Ia diperiksa selama tiga jam sebagai saksi pelapor.

Kalimantan Timur? Ini memang menyangkut pemilihan gubernur di sana. Sedangkan nama Suwarna yang dimaksud dalam kuitansi kotor itu lalu dikait-kaitkan dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Suwarna Abdul Fatah, orang kuat di Samarinda yang kembali terpilih menjadi gubernur berpasangan dengan Yurnalis Ngayoh. Dalam pemilihan 2 Juni lalu, kandidat dari Partai Golkar ini meraih 24 suara dari 45 anggota DPRD Kalimantan Timur.

Sukardi mengakui keaslian tanda tangannya. Tapi ia ragu dengan tulisan tangan yang tertera di sana. "Saya curiga cek itu satu dari sepuluh cek kosong yang saya tanda tangani sebelum naik haji dulu. Itu untuk kepentingan internal partai," kata Sukardi. "Cek" yang dimaksud Sukardi, ya, tanda terima ala kuitansi yang salinannya beredar di mana-mana itu—bukannya cek yang dikenal bank sebagai pengganti uang tunai. Ia mengaku membubuhkan tanda tangannya pada 10 lembar kertas kosong untuk bersiaga kalau-kalau tekenannya dibutuhkan senyampang ia pergi haji.

Lalu mengapa nama Theo dan Agnita juga disinggung-singgung? Ceritanya, pada 27 Mei lalu, sepekan menjelang pemilihan gubernur di Samarinda, Theo mengumpulkan sepuluh anggota Fraksi PDIP DPRD Kal-Tim di Bandar Udara Juanda, Surabaya. Menurut Stevanus Pasaribu, salah seorang yang hadir, dalam pertemuan itu Theo menyampaikan keputusan rapat pimpinan yang dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Intinya merekomendasi pasangan Suwarna Abdul Fatah dan Yurnalis Ngayoh untuk dipilih kembali.

Penyampaian Theo ini sekaligus menganulir surat sakti yang diteken Sekretaris Jenderal PDIP Sutjipto yang merekomendasi Imam Mundjiat, Ketua PDIP Kal-Tim yang juga anggota DPR. "Surat itu sifatnya hanya untuk mengikuti pencalonan, bukan rekomendasi," kata Theo, seperti disampaikan Stevanus. Esoknya, peserta pertemuan Juanda ini bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Kal-Tim dari fraksi lain di Hotel Klub Bunga, Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Misi pertemuan diduga untuk konsolidasi suara. Petugas hotel yang dihubungi Tempo News Room membenarkan adanya nama Suwarna dalam daftar tamu. Ia check in di hotel itu pada 26 Mei dan cabut pada 28 Mei lalu. Wakil Ketua DPRD Kal-Tim dari Partai Golkar, Kasyful Anwar As'ad, membenarkan adanya pertemuan lintas fraksi itu. "Tapi itu pertemuan biasa, hanya pemantapan. Kebetulan saya ikut," katanya.

Saat pemilihan berlangsung, Suwarna tak terbendung. Ia unggul jauh atas saingannya, Awang Faroek Ishak, yang meraih 13 suara, dan juga Imam Mundjiat, yang menjadi juru kunci dengan tujuh suara—memang ironis, karena ada 14 kursi Partai Banteng di sana. Sejak saat itulah isu suap dari fulus Suwarna beredar luas. "Beredarnya kuitansi itu kerjaan Pak Mundjiat," ujar Agus Tamtomo, anggota Fraksi PDIP di DPRD Kal-Tim yang mendukung Suwarna.

Tuduhan ini dibantah Imam Mundjiat, yang kecewa berat dengan kekalahannya. "Apa iya saya sebodoh itu? Enggaklah," katanya, "Mungkin saya yang dianggap paling masuk akal melakukan itu." Ia malah heran mendengar alasan Sukardi, si peneken "kuitansi", yang mengaku pernah meninggalkan sepuluh cek kosong. "Itu peristiwa lima tahun lalu, saat kantor PDIP berpindah-pindah. Rasanya kok tidak masuk akal," kata Imam.

Imam tak bisa memastikan ada-tidaknya tanda terima itu. Cuma, ia percaya, dalam pemilihan gubernur, ada permainan uang. Apalagi, selain soal bocoran kuitansi tadi, beredar pula rekaman suara anggota DPRD Kal-Tim bernama James Tuwo dari Partai Krisna yang bergabung dengan Fraksi Golkar. Kepada Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kal-Tim, Ipong Muchlisoni, ia mengaku sudah menerima uang Rp 1 miliar dari pendukung Suwarna—janjinya malah Rp 2 miliar jika gol.

Ipong Muchlisoni mengaku telah merekam pembicaraannya dengan Tuwo lewat telepon seluler. Ketika TEMPO mengkonfirmasikan isu gawat ini, Tuwo pun mengaku pernah mengatakan menerima uang dari kelompok Suwarna. "Tapi waktu itu saya cuma bercanda. Ya, enggak bisa dibilang saya menerima suap," ujarnya mengelak. Sementara itu, Filipus Gaing dari Fraksi Golkar mati-matian membantah pernah mengaku menerima suap dari Suwarna.

Gubernur Suwarna berang dituding menyuap dewan. "Saya difitnah. Itu kerjaan orang yang sakit hati. Saya sudah kenyang difitnah," ujarnya kepada TEMPO. Isu suap itu, kata Suwarna, urusan PDIP—yang para petingginya memang sibuk mengusut siapa biangnya.

Agnita juga membantah. "Saya tidak mau bicara soal ini. Yang jelas, saya tidak serendah ini. Kasus ini sudah ditangani Mabes Polri. Sudah, ya…," kata Agnita kepada TEMPO. Ia menolak menjelaskan soal ini lebih jauh. Cuma, ia mengaku mengenal orang yang menyebarkannya. "Tapi saya tidak mau membuka. Itu sama saja dengan menepuk air di dulang," kata Agnita. Jadi, biangnya masih tak jauh-jauh dari kandang Banteng?

WM, Tomi Lebang, Hannibal W.Y. Wijayanta, Redy M.Z. (Samarinda)