RUANG tunggu VIP Bandar Udara Juanda, Surabaya, 27 Mei lalu. Blok mentereng bertaraf internasional yang sudut-sudutnya dipenuhi ornamen khas dan kembang-kembang tropis Jawa Timur itu tiba-tiba menaburkan aroma tak sedap. Sebuah konspirasi tengah disusun. Sepuluh anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kalimantan Timur sibuk melakukan rapat. Di sana, hadir Theo Syafei, salah seorang Ketua PDIP di Jakarta, dan Agnita Singedikane, wakil sekretaris jenderal. Dua tokoh penting ini tampak sibuk memberikan instruksi.

Bunyi perintahnya jelas. Menurut Stevanus Pasaribu, salah seorang anggota fraksi Banteng di Kal-Tim, Theo menginstruksikan agar semua anggota Fraksi PDIP memberikan suara kepada pasangan calon gubernur Suwarna Abdul Fatah dan Yurnalis Ngayoh sebagai wakilnya. Mayor jenderal purnawirawan itu menegaskan bahwa komandonya ini berdasarkan hasil rapat Partai Banteng pusat di Jakarta pada Kamis, 22 Mei lalu, yang dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Sutjipto.

Pertemuan Juanda itu dipimpin Sukardi Djarwo Putro, Ketua DPRD Kal-Tim yang juga sekretaris Partai Banteng di sana. Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Rikmo Kuswanto sempat meminta kepada pemimpin rapat agar hasil pembicaraan itu dibuat tertulis dan ditandatangani Theo dan Agnita. Pemimpin sidang setuju. Theo dan Agnita pun membubuhkan tanda tangan. "Salinan hasil pembicaraan itu kemudian beredar setelah pemilihan gubernur," kata Rikmo.

Manuver Theo-Agnita ini akhirnya sukses. Mayor Jenderal Purnawirawan Suwarna kembali menjabat Gubernur Kal-Tim dalam pemilihan yang berlangsung awal Juni lalu. Sedangkan calon lain yang dijagokan Fraksi PDIP, Imam Mundjiat, terpaksa gigit jari. Ia kalah telak meski mengantongi sejumlah "kartu penting": 14 suara fraksinya di kursi dewan, jabatannya sebagai Ketua DPRD Kal-Tim, dan yang selama ini dikenal ampuh, yakni surat rekomendasi Sekretaris Jenderal Sutjipto. "Mungkin saya memang enggak pantas jadi gubernur, Mas," ujar Imam kepada TEMPO.

Kisruh mencuat gara-gara belakangan beredar fotokopi tanda terima pembayaran uang. Sejauh ini, tak ada seorang pun yang mengakui keabsahan tanda pembayaran yang dibikin sembrono itu. Di situ, nama Suwarna disebut-sebut sebagai pemberi dana, Sukardi sebagai penanda tangan "kuitansi" bermeterai enam ribu rupiah, dan yang paling mengagetkan: semua duit sogok itu bermuara pada duet Theo-Agnita. Sukardi, yang namanya dicatut, lalu melapor ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, akhir bulan lalu (lihat Sogok Miliaran Ulah Siapa?).

Tanda pembayaran untuk dewan lokal bisa saja akal-akalan sekelompok orang—yang sengaja bikin ribut. Tapi bisa juga ini merupakan puncak gunung es yang sesungguhnya memendam bau amis politik sogok. Apalagi ternyata Ketua Fraksi PDIP di DPR, Roy B.B. Janis, termasuk di antara sejumlah elite Banteng yang gerah dengan langkah duet Theo-Agnita. Keduanya dianggap terlampau jauh dalam mengendalikan pemilihan kepala daerah. "Mereka sering bermanuver mengatasnamakan DPP dan ketua umum," kata Roy.

Kasus pemilihan Gubernur Papua pada tahun 2001 bisa menjadi contoh. PDIP Papua telah mengajukan dua pasang calon: Agus Rumansara dan Donatus Mose serta Setya dan Ishak Tabuni. Tapi Theo menyodorkan J.R.G. Jopari, bekas Wakil Gubernur Irian Jaya, dengan mengatasnamakan Mega. Ia tak bisa menunjukkan surat itu ketika diminta para pengurus daerah. Jopari hanya meraih 4 suara. Pasangan Rumansara dan Mose hanya memperoleh 9 suara. Akhirnya calon Golkar, J.P. Salossa, yang menjadi gubernur.

Theo ikut bergerilya dalam pemilihan Bupati Timika. Menjelang pemilihan, ketua dan sekretaris PDIP Timika dia panggil ke Jakarta. Sepulang dari Jakarta, mereka mengusung nama calon lain. Paket sodoran Theo berbeda dengan usul PDIP Papua, yang mencalonkan pasangan Pdt. Edison Murib dan Stevanus Rahniar. Buntutnya malah kalah. Fraksi Banteng lagi-lagi pecah dan hanya mendapat 4 suara. Clemens Tinal, calon Golkar, akhirnya terpilih menjadi bupati. Padahal di sana PDIP menguasai 10 kursi atau hampir separuh dari 25 kursi, jauh di atas Golkar, yang hanya punya 6 kursi.

Theo juga "main" di Jakarta. Dukungan partai atas pencalonan Sutiyoso sebagai Gubernur DKI pun berawal dari masukan Theo kepada Mega. Sebelum Mega mendukung Panglima Komando Daerah Militer Jaya saat kerusuhan 27 Juli 1996 itu, Theo telah menemui Sutiyoso di Kantor Gubernur DKI Jakarta. "Dia (Theo) pula yang menggalang demo-demo mendukung Sutiyoso dan operasi intelijen atas demonstran anti-Sutiyoso," kata Meilono Suwondo, anggota fraksi Banteng di parlemen Senayan. Kali ini Banteng berhasil.

Di Malang, Jawa Timur, Theo juga pasang jago. TEMPO mendapatkan salinan surat yang ia teken untuk Ketua PDIP di kota apel itu. Surat tertanggal 19 Mei 2003 itu berisi rekomendasi atas H. Soehardi, M.M. sebagai bakal calon Wali Kota Malang. Padahal, menurut sumber TEMPO, bekas Ketua Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta itu tak dikenal partainya. "Jualannya tentu jaminan atas kedekatan Theo dengan Ibu Mega," ujar sumber ini. Sejumlah tokoh teras PDIP percaya bahwa Theo tengah menggalang dana ke pelbagai daerah melalui pintu pencalonan gubernur dan bupati.

Dalam soal pencalonan pejabat daerah, Partai Banteng sering disebut-sebut punya tiga kelompok besar: grup Sutjipto-Pramono Anung, klik Roy Janis-Noviantika Nasution, dan tim Theo-Agnita. Tapi duet terakhir ini dianggap yang "paling pintar membaca peluang dan situasi," termasuk dalam mendekati Megawati. Seorang pengurus Partai Banteng mengisahkan cara cerdik ala Theo. Dalam rapat pimpinan, jika Mega datang dan langsung menuju ruang kerjanya, Theo ikut masuk dan berbicara panjang lebar dengan Mega.

Bos besar dilukiskan sering mengangguk lantaran Theo dianggap jago strategi. "Kedekatan ini membuat pengurus lainnya cemburu," kata Meilono. Tapi, kata Haryanto Taslam, anggota Fraksi PDIP di DPR, kegesitan manuver Theo sebenarnya bukan karena dia dekat dengan Mega. "Theo hanya pintar memanfaatkan kesemrawutan dan kerja pimpinan pusat yang tak sistematis," katanya. Banyak yang kaget ketika tahu mantan petinggi Kopassus itu masuk jajaran pengurus pusat PDIP hasil Kongres Bali tahun 2000.

Sepak terjang Theo ini membuat para elite partai jengah. Sutjipto, yang selama ini dianggap cukup dekat dengan Theo, pun berang gara-gara kasus Kalimantan Timur. "Pak Tjip jelas tersinggung karena merasa surat dan kewenangannya dilangkahi," kata Meilono. Surat Sutjipto yang merekomendasi Imam Mundjiat dianggap Theo sebagai "surat persetujuan untuk mencalonkan diri," bukan rekomendasi untuk jadi gubernur. Roy Janis menilai manuver Theo dan Agnita tidak etis. "Yang mereka lakukan jelas melanggar aturan partai," ujarnya.

Imam Mundjiat meradang karena merasa ditelikung. "Surat yang saya pegang jelas rekomendasi karena mengacu ke rakerdasus (rapat kerja daerah khusus)," ujarnya. Apalagi beberapa pengurus pusat yang hadir dalam rapat 22 Mei mengaku tak pernah mendengar keputusan itu. "Saat itu memang dibahas rencana pemilihan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur, tapi tidak ada keputusan semacam itu," kata Ketua DPP Roy B.B. Janis.

Tapi Agnita membantah jika dikatakan bahwa mereka telah melangkah sendiri. "Saya cuma menjalankan tugas yang diberikan pimpinan pusat," ujarnya. Namun Roy menegaskan bahwa kantor pusat tak pernah memutuskan untuk mendukung Suwarna, apalagi mencabut rekomendasi untuk Imam Mundjiat. Repotnya pula, Theo dan Agnita bukan Koordinator Wilayah Kalimantan—ini badan yang ikut berperan menentukan calon kepala daerah. Karena itu, "Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka yang mengatasnamakan ketua umum itu," ujar Roy Janis.

Dalam kasus Kalimantan Timur, Meilono menduga Theo dan Agnita telah berkonsultasi kepada Mega. Agnita mengatakan hal yang sama. "Sudah, beliau selalu mengetahui persoalan sebenarnya," ujarnya. Theo, kata Meilono, tentu berargumentasi bahwa Imam Mundjiat tak bisa diharapkan menang. Karena itu, ia mengusulkan nama Suwarna sekaligus untuk mengamankan perolehan suara PDIP di Kalimantan Timur dalam pemilu nanti. "Sayangnya, langkah ini tidak melewati prosedur organisasi yang benar," ujar Meilono.

Kandang Banteng di Lenteng Agung gamang mengambil sikap. Menurut Haryanto Taslam, rapat pimpinan pusat Selasa pekan lalu ditiadakan karena para pengurusnya kebingungan. "Saya enggak respek lagi dengan pusat, bahkan saya mengusulkan supaya dibubarkan saja," ujarnya. Tapi, dalam waktu dekat, Theo dan Agnita akan dipanggil untuk menjelaskan manuvernya. Jika kesalahan mereka memang berat, kata Roy, keduanya harus dikenai sanksi tegas yang tidak pandang bulu. Sutjipto sudah setuju dengan pemanggilan ini.

Theo sudah pasang kuda-kuda. Karena merasa dipermalukan dalam kasus pemilihan Gubernur Kal-Tim, kepada majalah Trust, Theo mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri sementara alias non-aktif. "Saya ingin semua di pimpinan pusat bekerja dengan tenang," katanya. Kabar ini dibenarkan Sutjipto. Surat Theo akan dibahas dalam rapat pimpinan Selasa pekan ini. "Rencananya akan dihadiri Ibu Mega," kata Sutjipto, di Solo, Sabtu pekan lalu. "Silakan saja, itu malah lebih baik," ujar Roy.

Tak ada yang bisa menduga ihwal reaksi Mega. Yang jelas, pelbagai kasus pemilihan kepala daerah telah menjangkitkan kekecewaan di mana-mana. Ini bukan cuma lantaran Banteng takluk di kandangnya sendiri, tapi bau amis politik uang itulah yang membuat buruk rupa; yang susah dihilangkan, walau dengan setumpuk kembang di ruang elite bandara—saksi bisu sebuah konspirasi.

Hanibal W.Y. Wijayanta, Adi Prasetya, Gendur Sudarsono, Redy M.Z. (Kalimantan Timur)