Mohamad Ikhsan
Kepala LPEM FEUI

Perdebatan tentang exit dari Dana Moneter Internasional (IMF) kini mengkristal menjadi dua. Ada kelompok yang menghendaki Indonesia sepenuhnya lepas dari IMF. Sementara itu, kelompok lain—termasuk saya—menganggap bahwa perekonomian Indonesia masih rentan (fragile) terhadap guncangan, walaupun sudah ada perbaikan secara persisten. Karena itu, Indonesia masih memerlukan "uluran" tangan dari IMF dalam bentuk post-monitoring program, paling tidak sampai 2006.

Ada beberapa alasan yang mendukung argumentasi di atas. Pertama, walaupun ada reprofiling, kebutuhan anggaran (defisit anggaran plus utang luar negeri dan dalam negeri yang jatuh tempo) masih sangat besar. Pada 2004, jumlahnya mencapai Rp 92,4 triliun, dan baru turun menjadi Rp 67,6 triliun pada 2006. Kebutuhan ini bisa ditutup dengan menerbitkan obligasi baik domestik maupun luar negeri, tambahan utang luar negeri dari Consultative Group on Indonesia (CGI), dan monetisasi rekening pemerintah di Bank Indonesia (Rekening Dana Investasi dan Sisa Anggaran Lebih).

Namun, berdasarkan prognosis yang cukup optimistis, terlihat masih ada kesenjangan pembiayaan (financing gap) yang cukup besar pada 2004-2005. Ini terjadi karena, berdasarkan Undang-Undang Surat Utang Negara, obligasi yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar dari surat utang yang ditarik, kecuali ada izin DPR. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, dalam tiga tahun mendatang rasio utang terhadap PDB harus turun sampai 60 persen. Pembayaran utang luar negeri juga tak mungkin ditunda karena penjadwalan utang melalui Paris Club memerlukan keterikatan dengan program IMF.

Lubang ini sebetulnya bisa ditutup dengan penjualan BUMN dan aset BPPN. Tapi, mungkinkah privatisasi dilakukan ketika pemilu? Bagaimana dengan pajak? Perhitungan yang saya lakukan telah memperkirakan bahwa dampak reformasi administrasi pajak biasanya baru terlihat dalam jangka menengah. Pemerintah akan sulit menaikkan penerimaan pajak dalam jumlah yang luar biasa karena tuntutan untuk mendapatkan insentif pajak pun tidak kurang kerasnya.

Masih ada harapan melalui peningkatan bantuan program lembaga atau negara donor. Tapi, mereka tidak mudah memberikan pinjaman. Bank Dunia memberikan banyak syarat jika Indonesia ingin meningkatkan status dari low case menjadi high case untuk mendapatkan kenaikan pinjaman berbunga sangat lunak dari US$ 400 juta menjadi US$ 1 miliar. Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mensyaratkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan harus disahkan DPR sebelum ada pencairan pinjaman. Apalagi kalau Indonesia hendak mengajukan pinjaman ke Jepang.

Gap anggaran juga terefleksikan dalam neraca pembayaran. Akumulasi cadangan devisa dalam dua tahun ini sebagian didorong oleh penundaan pembayaran utang pemerintah pada tahun 2002 dan 2003, tapi Indonesia harus membayar utang US$ 5,8 miliar pada 2004. Dengan jumlah utang baru seperti yang diperkirakan di atas, terjadi net outflows utang pemerintah sekitar US$ 2,5 miliar. Repotnya, tahun ini aliran modal swasta masih akan negatif mengingat pengusaha memilih bersikap menunggu karena pemilu. Dengan asumsi surplus transaksi berjalan berkurang, cadangan devisa kita pun akan turun pada 2004.

Persoalan kedua menyangkut kredibilitas. Kita paham bahwa pemulihan ekonomi Indonesia tertinggal dari negara lain karena program IMF gagal diterapkan. Dengan ada mandor IMF saja kita sukar berdisiplin. Lihat kasus Sukhoi yang tiba-tiba muncul dan pembiayaannya melalui dana non-budget (Bulog). Apakah kita bisa diyakinkan bahwa kejadian serupa tidak terulang jika tidak ada IMF? Dengan kombinasi ini, ditambah dengan kemungkinan penurunan cadangan devisa dan masih besarnya utang pemerintah, bisa jadi peringkat kita jatuh lagi. Jika tidak ada perbaikan peringkat, jangan harap swasta bisa memperoleh utang semurah kompetitornya di Malaysia dan Thailand.

Persoalan ketiga menyangkut kerentanan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan didorong oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Tapi, indikator dini menunjukkan pertumbuhan konsumsi melamban. Sumber pertumbuhan harus segera digantikan dengan investasi. Sayangnya, sikap investor yang lebih banyak menunggu menyebabkan investasi tidak akan naik secara dramatis. Kerentanan perekonomian ini menyebabkan ruang untuk mengambil risiko pun terbatas.

Bagaimana kalau semua itu terjadi? Apakah kita harus merengek-rengek kepada IMF seperti Argentina, Brasil (dan Filipina)? Saya yakin, kalau ini terjadi, prasyarat yang diberlakukan IMF untuk Indonesia akan jauh lebih berat. Jalan tengah yang bisa diambil adalah mengikuti post-monitoring program dengan letter of intent dibuat Tim Ekonomi dan dikonsultasikan serta didukung IMF. Jika ekonomi Indonesia terus membaik, risiko anggaran dan kredibilitas mengecil. Kita juga lebih cepat mengembalikan utang IMF—walaupun Indonesia akan kehilangan pendapatan yang lumayan karena bunga yang diterima dari pengelolaan devisa lebih besar sekitar 1-2 persen dari bunga pinjaman dari IMF.