TEKANAN agar Bank Indonesia menurunkan suku bunga kian kencang. Pekan ini, Badan Pusat Statistik mengumumkan tingkat laju inflasi tahunan hingga bulan Juni hanya 6,62 persen alias angka laju inflasi tahunan terendah selama tiga tahun terakhir. Artinya, keadaan semakin aman untuk memicu pertumbuhan ekonomi dengan memangkas tingkat suku bunga.

Bank Indonesia pun tanggap. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menyatakan optimistis bahwa kecenderungan penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tengah berlangsung akan terus menggelinding. Apalagi jumlah uang beredar masih jauh dari targetnya, yaitu Rp 130 triliun, ujarnya.

Lagi pula, kendati terus menukik, suku bunga SBI berjangka satu bulan pekan ini tercatat 9,32 persen, alias tingkat bunga riil di Indonesia masih tinggi untuk ukuran global, bahkan regional. Walhasil, peluang untuk mempertahankan tren penurunan suku bunga tetap terbuka tanpa harus dihantui oleh kekhawatiran larinya modal ke luar negeri.

Pemerintah termasuk yang paling banyak menikmati berkah jika hal ini terjadi. Semakin rendah tingkat suku bunga, semakin ringan beban biaya bunga obligasi yang harus ditanggung pemerintah. Maklum, pos pembayaran bunga merupakan pos pengeluaran terbesar. Untuk tahun anggaran ini, misalnya, dari total pengeluaran Rp 354 triliun, sebesar Rp 81 triliun terserap untuk pelunasan bunga utang saja. Selain itu, laju inflasi hingga Juni itu membesarkan hati para penyusun anggaran karena masih di bawah target APBN 2003, yaitu 9 persen.

Lalu apa yang menyebabkan penurunan laju inflasi bisa begitu drastis pada tahun ini? Fauzi Ichsan, ekonom dari Standard Chartered, menyebut laju inflasi tahunan bulan Juni sedemikian rendah semata karena mengekor rontoknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Di akhir tahun lalu satu dolar masih dihargai di atas Rp 9.000, tapi sekarang nilainya menyusut hingga sekitar Rp 8.200 saja. Maka harga barang impor pun kian murah. Jadi wajar kalau inflasi jadi rendah, kata Fauzi.

Selain itu, penyebab lain penurunan harga barang impor adalah semakin membanjirnya produk murah dari negara seperti Vietnam dan Cina di pasar Indonesia, ujar Suryadi Sasmita, Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia. Fauzi melihat kecenderungan yang sama menjelang pemberlakuan ASEAN Free Trade Agreement pada akhir 2003 nanti. Kestabilan pasokan barang di pasar lokal turut menurunkan tingkat inflasi, ujar Anton Gunawan, ekonom dari Citibank.

Penurunan tingkat inflasi ini, sayangnya, belum diimbangi dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terlihat dari data peningkatan jumlah penganggur di Indonesia. April lalu, Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea sempat mencetuskan keprihatinannya atas peningkatan jumlah penganggur. Menurut Jacob, penganggur baru pada tahun ini kemungkinan akan bertambah sekitar 1,6 juta jiwa jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 3,5 persen atau kurang dari target APBN sebesar 4 persen.

Angka itu didapat Jacob dari rumus Bank Dunia, yang menyebut bahwa 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyerap 400 ribu angkatan kerja baru. Jacob pantas cemas karena jika hitung-hitungan di atas kertas itu terwujud, total kelompok tunakarya di Indonesia akan meledak hingga 40 juta jiwa.

Angka itu mungkin dinilai terlalu dramatis oleh mayoritas ekonom, tapi bukan berarti mereka tak prihatin. Fauzi memberikan ilustrasi yang sederhana mengenai kemungkinan merosotnya daya beli masyarakat. Menurut dia, penjualan obat generik di daerah-daerah saat ini tengah turun karena ada indikasi bahwa masyarakat kembali ke obat-obatan tradisional yang lebih murah. Karena itu, ia cenderung untuk menilai penurunan laju inflasi sekarang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan karena tidak dibarengi dengan peningkatan investasi.

Namun anggapan semacam itu dibantah oleh Anton. Mengutip data inflasi dari bulan per bulan, ia menyebut bahwa hanya pada kelompok makanan terjadi deflasi. "Penurunan laju inflasi sekarang ini tidak ada hubungannya dengan penurunan daya beli masyarakat," ujarnya. Ia mengaku bahwa situasi deflasi semacam itu pernah dialami oleh Indonesia pada 1999, seusai krisis moneter. "Tapi situasi semacam itu lebih kerap di-alami oleh negara-negara maju," katanya. Anton menunjuk kembali bergeliatnya sektor properti, khususnya yang membangun tempat perbelanjaan, sebagai bukti tidak terjadinya penurunan daya beli.

Keyakinan Anton bahwa daya beli tetap bertahan, bahkan mungkin meningkat, juga diperkuat dengan kenyataan kian sengitnya persaingan bank-bank dalam memberikan kredit konsumsi. Senada dengan Anton, Lee Kang Hyun dari Gabungan Elektronika Indonesia optimistis dengan kemampuan pasar menyerap produk. Karena itu, Lee memperkirakan belanja barang elektronik pada akhir tahun nanti akan tumbuh hingga 15 persen. Tentu dengan asumsi Bank Indonesia tetap menurunkan suku bunganya.

THW, Eduardus Dewanto