TANPA banyak gembar-gembor, pemerintah menggusur Edy Pramono dari posisinya sebagai orang nomor satu di Indofarma. Dalam rapat umum pemegang saham yang berlangsung Senin pekan lalu, Edy digantikan Dani Pratomo. Sebelumnya, Dani menjadi Presiden Direktur PT Phapros Indonesia. Pergantian ini tidak terlalu mengejutkan karena Edy sudah tahu dia bakal dicopot. Tapi perubahan manajemen ini tetap saja mengundang banyak pertanyaan.

Kabar di luar menyebutkan bahwa pemerintah menganggap Edy gagal mengemudikan perusahaan obat yang berkonsentrasi dalam produksi obat generik itu. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu memetik laba, tahun lalu Indofarma rugi Rp 59 miliar. Kerugian ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pernyataan manajemen lama. Sebelum audit dilakukan, manajemen Indofarma menghitung kerugian Indofarma paling-paling Rp 20 miliar. Tapi, setelah audit selesai, kerugiannya justru naik tiga kali lipat.

Kondisi ini jelas tidak bagus bagi pemerintah, yang berniat menjual mayoritas sahamnya di Indofarma. Rapor merah ini terang akan mengurangi nilai jual Indofarma, yang banyak diminati perusahaan obat lain. Karena itulah Edy kemudian digusur.

Edy sendiri mengelak dituding sebagai penyebab kerugian. Menurut dia, kinerja keuangan Indofarma jeblok setelah subsidi kurs untuk obat generik dihapuskan. Pada saat yang sama, harga obat generik tidak boleh naik. Akibatnya, kinerja keuangan Indofarma buntung. Edy menceritakan, dari subsidi saja, pendapatan Indofarma yang raib mencapai Rp 70 miliar, dan potensi pendapatan yang hilang akibat harga tidak naik malah lebih besar, sampai Rp 110 miliar. Inilah yang kemudian menyebabkan rapor Indofarma merah menyala.

Kendati demikian, banyak pihak yang tidak bisa menerima penjelasan Edy. Auditor Watch, lembaga yang mengawasi kerja para akuntan publik, menemukan bahwa biang keladi jebloknya keuangan Indofarma tak lain adalah harga pokok penjualan yang kelewat tinggi. Koordinatornya, Lan Gumay, mengatakan bahwa pada tahun 2001, dengan penjualan Rp 615 miliar, biaya produksi cuma setengahnya. Tapi, pada tahun lalu, ongkos produksi melonjak menjadi lebih dari dua pertiga pendapatan. "Seharusnya auditornya, Hans Tuannakotta dan Mustofa, memberikan klarifikasi soal ini," kata Lan.

Analis bisnis farmasi BNI Sekuritas, Fitri Murniawati, menyodorkan fakta yang sama. Penjualan Indofarma sepanjang tahun 2002 cuma naik 12 persen, sementara ongkos produksi membengkak 82 persen dan biaya pemasaran naik 41 persen. Setelah menelusurinya lebih mendalam, Fitri melihat bahwa pembengkakan biaya terjadi pada Indofarma Global Medika, anak perusahaan Indofarma yang mendistribusikan produk perusahaan induknya.

Data perusahaan belum diaudit yang dikutak-katiknya menunjukkan bahwa selama sembilan bulan pertama 2002, beban usaha di anak perusahaan mencapai Rp 39 miliar. Tapi, dalam tiga bulan terakhir, beban usahanya mencapai Rp 31 miliar. Fitri mengakui bahwa tidak mudah menelurusi penyebab pembengkakan ongkos yang begitu drastis di Indofarma Global karena ini bukan perusahaan publik. "Kalau pengeluaran terjadi di induk perusahaan, yang merupakan perusahaan terbuka, mungkin lebih mudah menganalisisnya," kata Fitri.

Sebelumnya, Edy pernah menjelaskan bahwa ada kesalahan pencatatan stok di Indofarma Global. Kesalahan ini kemudian menyebabkan Indofarma juga keliru menerapkan strategi pemasaran. Sialnya, Indofarma hanya melakukan pengecekan stok setahun sekali. "Ada selisih pencatatan sampai Rp 57 miliar," kata Edy belum lama ini.

Tapi benarkah cuma karena itu? Lan menduga ada dana yang lari ke partai tertentu. Dani kontan membantahnya. Berdasarkan penelusuran terbatas yang dilakukannya, manajemen baru belum menemukan ada indikasi penyelewengan pendahulunya. Kesalahan direksi lama, kata Dani, adalah terlalu lamban mengantisipasi penghapusan subsidi. Dia mencontohkan Kimia Farma dan Phapros, yang tetap untung kendati subsidi dihapus.

Jadi, agaknya langkah pemerintah mengganti Edy sudah tepat. Namun pemerintah sebaiknya tak berhenti di situ. Manajemen lama harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Auditor Indofarma, Hans Tuannakotta & Mustofa (HTM), sudah memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang salah karena sebelumnya manajemen mengklaim kerugian cuma Rp 20 miliar. Sayangnya, Chief Executive Officer HTM, Theodorus Tuannakotta, hanya mengatakan, "Ada yang kami temukan, tapi tak bisa diungkapkan karena bukan informasi publik."

Leanika Tanjung, MT