Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 akan berkisar 4-5 persen. Angka tersebut masih di bawah batas psikologis enam persen—pada level ini, pemerintah diyakini baru bisa mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan.

Selain asumsi pertumbuhan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004 ini, target makro lainnya adalah laju inflasi 6-8 persen, nilai tukar Rp 8.200-Rp 9.200 per dolar AS, SBI 3 bulan 9-10 persen, harga minyak internasional US$ 20-23 per barel, dan tingkat produksi minyak 1,1-1,15 juta barel per hari.

Seluruh asumsi makro ini disepakati dalam rapat antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI Selasa pekan lalu. Namun, kesepakatan ini belum final karena pemerintah baru akan mengajukan RAPBN 2004 secara resmi pada 15 Agustus mendatang setelah reses dan sidang tahunan MPR. ”Ini belum final karena baru kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan,” kata Ketua Panitia Anggaran, Zainie Abdullah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti tetap yakin bahwa surplus anggaran sudah bisa dicapai pada tahun 2005. Menurut Djatun—demikian Menteri Perekonomian ini biasa disapa—surplus bujet tidak lagi akan dicapai dengan mengurangi pos pengeluaran seperti yang selama ini kerap dilakukan, tapi dengan peningkatan penerimaan terutama dari sektor pajak. ”Bukan tarifnya yang dinaikkan, melainkan sumber penerimaan pajak kita perluas sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai standar rasio pajak ASEAN,” katanya

Namun, harapan Dorodjatun tampaknya sulit dicapai. Soalnya, kepada DPR, Boediono mengakui bahwa tidak mudah bagi pemerintah menaikkan rasio pajak pada tahun 2004, mengingat dunia usaha yang belum pulih. ”Rasio pajak baru bisa dinaikkan kalau pertumbuhan kita sudah di atas 5 persen,” kata Boediono.