DENGING suara jet tempur Sukhoi kini ”melengking” di atas atap Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ini jelas bukan gara-gara mesin perang andalan Rusia itu sedang memamerkan jurus ampuhnya, yakni melayang sambil mematuk di udara. Suara bising datang dari anggota parlemen yang mempersoalkan imbal beli pesawat itu dengan sejumlah komoditas. Pekan ini, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan telah menggerakkan panitia kerja guna mengusut heboh sekitar pesawat tempur canggih itu.

Sederet nama penting beruntun dipanggil oleh panitia itu. Ketua Komisi I DPR, Ibrahim Ambong dari Fraksi Partai Golkar, memimpin langsung panitia yang beranggotakan 20 orang itu. Selain dia, ada ketua pelaksana harian yang dijabat oleh tiga wakil komisi. Mereka adalah Franklin W. Kayhatu (TNI/Polri), Amris Fuad Hasan (PDI Perjuangan), dan Effendy Choirie (Partai Kebangkitan Bangsa). ”Pemeriksaan kita mulai pekan ini,” ujar Effendy.

Panitia itu punya tugas mendesak: menguak pembelian pesawat Sukhoi yang dituding menabrak prosedur baku. Seperti telah ramai diwartakan, jual-beli jet tempur itu berlangsung saat Presiden Megawati berkunjung ke Rusia, April lalu. Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo, disaksikan Panglima TNI Endriartono Sutarto, telah meneken kontrak pembelian 4 unit Sukhoi dan 2 heli Mill tipe Mi-35P buatan Rusia. Masing-masing senilai US$ 171 juta dan US$ 21,9 juta. Transaksi itu berlangsung dengan sistem imbal beli.

Yang paling dipersoalkan, kata Effendy, proses pembelian peralatan tempur mahal itu ternyata tak diketahui oleh Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil. Perkara pun mulai muncul saat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi melapor kepada Presiden Megawati bahwa, sesuai dengan isi kontrak, ada kebutuhan setoran uang muka sebesar US$ 26 juta ke Rosoboronexport, agen penjual Sukhoi di Rusia.

Dalam imbal beli itu, Rini meminta pemerintah c.q. Departemen Keuangan menjamin pendanaan Bulog melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan permintaan itu, Menteri Keuangan Boediono mengirim surat kepada Ketua DPR. Isinya, minta izin agar dana cadangan umum bisa dipakai untuk membayar Sukhoi dan Mill.

Di saat proses berjalan, Bulog telah menyetorkan uang muka US$ 26 juta berupa pinjaman dari Bank Bukopin—bank tempat Bulog menyimpan dananya. Soal pembayaran itulah yang jadi masalah. Apalagi Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga, mengatakan belum menyiapkan dana pembelian Sukhoi. Penjelasan Ritonga, pemakaian dana negara itu tak bisa sembarangan. Alokasi anggaran itu harus diputuskan lebih dulu oleh DPR.

Djoko Susilo, anggota panitia kerja dari Fraksi Reformasi, melihat gelagat tak beres di balik kasus itu. Dia mengatakan bisa saja kesalahan prosedural adalah kesengajaan. Karena itu, pemeriksaan panitia kerja bakal menukik lebih tajam: dugaan praktek korupsi dan kolusi di balik pembelian Sukhoi.

Sederet nama pengusaha penting pun dipanggil, misalnya Setiawan Djody dan bekas Kepala Bulog Rizal Ramli. Setiawan Djody diminta datang ke parlemen selaku Ketua Kadin Komite Perdagangan Indonesia dan Rusia.

Nama lain yang masuk daftar panggil adalah Anton Suleiman (Bank Haga Kita), Marimutu Manimaren (Texmaco), Benny Soetrisno (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Dian Maulida (Badan Pengembangan Ekspor Nasional). Mereka semua, kata Djoko, diminta memberi keterangan berkaitan soal proses imbal dagang pembelian Sukhoi dengan 30 jenis komoditas asal Indonesia.

Selain itu, sejumlah pejabat terkait juga diundang oleh panitia kerja itu. Antara lain, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi serta Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil.

Sejumlah petinggi dari Mabes TNI juga diundang. ”Tapi tak termasuk Panglima TNI,” ujar Djoko. Panglima TNI, kata dia, tak terkait langsung dengan transaksi ini. Dalam kontrak itu, posisi Panglima TNI adalah pengguna. Karena itu, yang diundang panitia kerja hanya Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, Asisten Perencanaan KSAU, dan Asisten Logistik. Juga Anshari Ritonga, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.

Pasti akan banyak informasi dari sejumlah nama yang dipanggil DPR ini. Tapi, sejumlah nama malah menampik terkait dengan Sukhoi. Setiawan Djody, misalnya, mengaku tak pernah dihubungi oleh pemerintah soal rencana pembelian pesawat Sukhoi di Rusia itu. Setahu dia, Indonesia sempat merencanakan membeli dua skuadron Sukhoi dari Rusia pada zaman Soeharto. ”Tapi gagal karena krisis moneter,” ujarnya kepada TEMPO, Kamis pekan lalu.

Bagi Djody, tak soal Kadin tak diajak soal pembelian senjata itu. Lagi pula, kata dia, bisnis senjata antar-negara biasanya langsung melibatkan lembaga pemerintah. Tapi, ada yang tak biasa dalam kasus pembelian Sukhoi kali ini. Kata Djody, tak secuil informasi pun tentang imbal dagang komoditas dengan Rusia itu sampai ke telinganya. ”Biasanya, Kadin pasti diberi tahu prosesnya,” ujarnya.

Dari situlah Djoko Susilo mencium ada yang tak beres. Menurut dia, setidaknya ada dua pertanyaan besar. Pertama, mengapa Departemen Pertahanan tak ikut serta. Kedua, mengapa Kadin tak tahu, sementara ada sejumlah pengusaha ikut serta ke Rusia. ”Jangan-jangan ada setoran politik,” kata Djoko dengan curiga.

Menurut informasi yang diterima Djoko, pengusaha Anton Suleiman disebut-sebut berperan dalam proyek imbal beli ini. Menurut dia, Anton adalah pemain lama perdagangan senjata. Tokoh ini sebenarnya dekat dengan lingkaran penguasa sejak dulu. Setiawan Djody pun mengaku tak mengenal dekat Anton. ”Saya tahu sejak dulu dia dekat dengan elite militer, karena bisnisnya senjata,” ujarnya.

Masih menurut informasi yang diterima Djoko, belakangan Anton bisa me-nembus langsung ke lingkaran Teuku Umar—sebutan kediaman Presiden Megawati. Kata Djoko, Anton bisa mendapat bagian proyek imbal dagang ini karena dia mendekati Hepy Hapsoro, menantu Presiden Megawati (baca,”Saya Tak Diajak Bicara Soal Sukhoi”).

Namun, Hepy sendiri tak masuk dalam daftar kelompok pengusaha yang dipanggil oleh panitia kerja. Apa sebab? ”Rekan dari PDI Perjuangan masih keberatan,” ujar Djoko. Dia mengakui memang belum ada bukti kuat soal hubungan Anton dengan Hepy. Jadi, panitia sendiri masih ambil posisi ”tunggu dan lihat” hasil perkembangan pemeriksaan itu.

Disebut-sebutnya, keluarga Istana membuat bobot politik kasus ini kian berat. Karena itulah Roy B.B. Janis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, tampaknya cukup berhati-hati. Janis tak menampik adanya muatan politik dalam Panitia Kerja Kasus Pembelian Sukhoi ini. Soal keterlibatan keluarga Presiden, dia juga memilih tutup mulut. ”Biar panja (panitia kerja) saja yang punya urusan,” ujarnya mengelak.

Meski begitu, partai banteng bulat itu agak waswas juga dengan perkembangan yang cepat di parlemen. ”Ini bola liar,” ujar Firman Jaya Daeli, Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Secara politik, kata dia, partainya mendukung panitia itu, asal tetap obyektif. Artinya, jika memang bertujuan menertibkan kembali prosedur, DPR harus memberlakukan hal yang sama pada kasus lain. ”Bagaimana dengan posisi Akbar Tandjung sebagai terpidana kasus Bulog?” ujarnya menohok posisi Ketua Umum Partai Golkar yang masih menjabat Ketua DPR RI itu—walaupun telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri dan dikuatkan pengadilan tinggi dalam kasus korupsi dana Bulog.

Mungkin karena ”kartu buruk” itu pula, Partai Golkar tak terlalu galak melahap isu Sukhoi ini. Partai beringin itu lebih senang main aman saja. Ketua Fraksi Partai Golkar, Marzuki Ahmad, misalnya, malah tak melihat peluang kasus ini bergulir menjadi seperti Pansus Buloggate, yang pernah melengserkan Abdurrahman Wahid dari kursi presiden beberapa waktu silam.

Paling banter, kata Marzuki, kasus itu bakal jadi gerundelan penting di Sidang Tahunan MPR awal Agustus nanti. Fraksi Partai Golkar sendiri tak akan mengambil sikap politik yang jelas atas kasus ini menjelang sidang tahunan. Yang pasti, pertanyaan soal Sukhoi pasti akan meletik saat sidang akbar wakil rakyat itu digelar. ”Pasti ada yang bertanya kepada Presiden,” ujarnya.

Meski begitu, Marzuki tak berharap isu Sukhoi sampai ke tingkat lebih tinggi, misalnya menjadi panitia khusus. Yang penting, kata Marzuki, harus dicari siapa yang bertanggung jawab langsung atas kesalahan prosedural ini. Bisa jadi, ada menteri yang harus bertanggung jawab, dan panitia kerja memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah soal itu. ”Kalau memang Presiden salah, dia juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Angin politik bertiup tidak menentu, agaknya. Melihat gelagat itu, tampaknya Menteri Rini harus siap memberi jawaban. Soalnya, lembaga Bulog terlibat langsung dalam transaksi itu. Anggota panitia kerja, Djoko Susilo, misalnya, siap mempertanyakan tindakan Bulog meneken kontrak selaku pembeli pesawat militer tersebut. Aksi itu jelas melanggar fungsi Bulog sebagai perusahaan pangan seperti yang diatur dalam status pendiriannya sebagai perusahaan umum. ”Yang berhak untuk pembelian senjata itu adalah Departemen Pertahanan,” ujar Djoko.

Itu baru satu titik lemah. Titik rentan Rini yang lain, kata Djoko, adalah tidak transparannya spesifikasi teknis jet tempur yang dibeli itu. Memang, harga Sukhoi itu lebih murah dari yang dipesan Malaysia beberapa waktu lalu. Malaysia membeli 18 unit jet tempur Sukhoi versi Su-30 MK dari Rusia seharga US$ 900 juta. Pukul rata, setiap unitnya seharga US$ 50 juta dan bakal tiba di negeri jiran itu sekitar pertengahan 2006. Dengan hitungan kasar, harga yang ditawarkan Rusia kepada Indonesia memang jelas lebih murah. Satu unit Sukhoi jatuhnya kurang-lebih US$ 43 juta. ”Tapi itu kan harus dilihat dulu. Harga tergantung spesifikasinya,” ujar Djoko.

Jadi, ada bau mark-up? Djoko belum bisa memastikan. Hasil pemeriksaan panitia kerja bakal menelisik soal itu. Akan halnya Rini, tampaknya dia sendiri jengah dengan tuduhan itu. Kepada pers di Tokyo, Rabu pekan lalu Rini mengeluarkan pernyataan tegas: ”Sampai ke akhirat sekalipun saya bersedia bertanggung jawab kalau saya dituduh mark-up,” ujarnya.

Pekan ini, Rini memang harus menjawab semua pertanyaan tentang pembelian itu di depan panitia kerja. Bidikan ke arahnya cukup tajam. Djoko Susilo bahkan terang-terangan menuding dia bersekongkol dengan para bawahannya di Departemen Perindustrian dan Perdagangan. ”Rini dan bawahannya harus bertanggung jawab,” ujarnya keras.

Memang, kasus ini tampaknya tak bakal bergulir sehebat Buloggate. Ada analisis, kasus ini tidak bakal menjadi batu sandungan bagi kursi Presiden dalam sidang tahunan Agustus mendatang. Dalam urusan ”salah prosedur” pembelian pesawat ini, kata Djoko, Megawati kemungkinan tak tahu detail mekanisme pembelian Sukhoi. Presiden bisa selamat dari lubang-lubang berbahaya yang bisa mengganjalnya.

Reaksi politiknya pun masih terukur. Ketua Umum MPR RI, Amien Rais, misalnya. Dia malah memberi petuah agar pemerintah tak perlu panik, apalagi sampai kebakaran jenggot. ”Bentuk tim untuk menjawab semua tudingan itu,” ujar Amien Rais kepada Heru C. Nugroho dari TEMPO di Yogyakarta, Kamis pekan silam.

Amien melihat kasus itu mustahil bisa masuk sampai ke Sidang Tahunan MPR. Soalnya, agenda sidang tahunan sudah pasti. Selain membahas rancangan ketetapan MPR sisa tahun kemarin, juga membedah soal mahkamah konstitusi. Kecuali, kata Amien, di balik pembelian Sukhoi terungkap skandal besar, semisal mark-up harga yang merugikan negara jutaan dolar. Tapi sampai kini toh belum ada tanda-tanda ke arah mengerikan itu. ”Jadi, mustahil soal Sukhoi jadi pembahasan di sidang tahunan,” ujarnya.

Hitungan Amien memang tak salah. Panitia Kerja Sukhoi hanya punya waktu sekitar sepekan untuk mencari kejelasan hal-ihwal pembelian jet tempur dari Negeri Beruang Merah itu. Soalnya, mulai 9 Juli nanti anggota DPR RI reses selama tiga pekan. Mereka baru masuk lagi sekitar 14 Agustus, atau setelah Sidang Tahunan MPR selesai.

Itu artinya urusan Sukhoi sudah sayup-sayup. Jika kelak pemerintah mengakui bahwa ini hanya salah prosedur dan minta maaf, soalnya akan cepat menguap. Sebaliknya, bila kesalahan prosedur tidak diakui, bukan mustahil tabungan politik Megawati—bekal pentingnya untuk maju ke pencalonan presiden pada 2004 nanti—bakal terkuras habis ditelan ”lengkingan” Sukhoi ini.

Nezar Patria, Ali Nur Yasin