Kebijakan Clinton terhadap Indonesia Studi tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia di era Bill Clinton. |
Tekanan Amerika terhadap Indonesia (Kajian atas Kebijakan Luar Negeri Clinton terhadap Indonesia)
Penulis : Dr. Bambang Cipto, M.A.
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Januari 2003
Tebal buku : ix + 354 halaman
Setelah Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terpaksa berubah. Pergeseran kebijakan luar negeri mulai tampak ketika tragedi Santa Cruz di Dili, Timor Timur, 1991. Bush memberi sanksi keras terhadap Indonesia dengan memutuskan bantuan International Military Education and Training (IMET). Ia ditekan dari dua arah: publik yang menginginkan kebijakan luar negeri Amerika pro-hak asasi manusia, dan persaingannya dengan Bill Clinton (kubu Demokrat) yang kebetulan getol mengkampanyekan hak asasi.
Clinton menang dan memimpin Amerika dalam dua periode (1992-2000). Namun ia tak mungkin lagi menjadikan isu antikomunisme sebagai jargon politik. Ekonomi Amerika porak-poranda di era Bush Sr., dan memilih sikap inward looking. Meski sedikit abai terhadap persoalan luar negeri, ia punya "tugas" memperluas demokrasi, termasuk meningkatkan kritik terhadap pelanggar hak asasi, termasuk Indonesia.
Penulis buku ini, dosen hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menggunakan model decision making (pembuatan keputusan) sebagai basis teorinya. Dalam perspektif liberal, proses pembuatan kebijakan luar negeri tidak mungkin tunggal, tapi terkait konfigurasi politik domestik (isu-isu publik), aktor politik serta institusi politik (formal atau nonformal). Mereka saling mempengaruhi.
Studi Bambang Cipto ini paling kurang mencatat empat aktor di luar negara yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tentang hak asasi terhadap Indonesia di masa Clinton: kongres, kelompok kepentingan (seperti Human Right Watch, Amnesty International, East Timor Action Network/ETAN), media massa (New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Christian Science Monitor, dan lain-lain) serta kelompok pengusaha yang punya kepentingan bisnis di Indonesia.
Keseriusan Clinton menegakkan hak asasi di Indonesia, menurut Bambang Cipto, tampak pada serangkaian tekanan diplomatik dari Maret hingga September 1993. Sayangnya, penulis terlampau terfokus terhadap peran Gedung Putih dan Kongres, sehingga peran tiga aktor lainnya kurang menonjol.
Moh Samsul Arifin, Pencinta buku, mantan wartawan MoslemWorld Indonesia
|