SEKARANG kita sangat mendambakan seorang pemimpin yang mempunyai wawasan kebangsaan luas dan jati diri keindonesiaan yang kuat. Ia benar-benar orang Indonesia asli, yang dilahirkan dan dibesarkan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hal itu sebenarnya sudah termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan, ”Presiden dan wakil presiden harus orang Indonesia asli.” Sungguh sangat disesalkan bila UUD 1945 kemudian terkontaminasi oleh unsur-unsur asing yang berusaha menghilangkan watak dan karakter bangsa dengan menghilangkan kata ”asli” dalam pasal itu.

Penghilangan kata ”asli” (dengan berargumentasi dari sudut disiplin ilmu antropologi dan kesamaan hak warga negara) justru malah merusak masa depan kepemimpinan nasional. Karena sebenarnya makna kata ”asli” bukanlah berarti native (suku asli) maupun origin (asal-usul), melainkan genuineness atau authenticity. Ini dapat ditarik benang merahnya ke dalam makna legitimasi, legalitas, validitas, serta bonafiditas.

Dengan makna asli seperti itu, jelas sangat jauh dari diskriminasi seperti dituduhkan oleh segelintir orang. Jadi, orang Indonesia asli berarti mereka yang memiliki legitimasi dan legalitas karena lahir di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, dan lahir dari sepasang manusia berkewarganegaraan Indonesia, serta masa hidupnya diabdikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Bonafiditas? Ini terkait erat dengan kepribadian seseorang yang solid dan rela mengorbankan kepentingan pribadi, materi, bahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

DRA. SUNDARI SURYAATMAJA, M.A.

Jalan Ir. Soetami

Surakarta, Jawa Tengah