SAYA adalah pegawai Pemerintah Daerah Manokwari, Papua. Beserta empat anak dan menantu, saya dulu menempati sebuah rumah dinas milik pemerintah. Kini kami dililit masalah karena saya pernah dijebloskan ke penjara sampai lima bulan dengan tuduhan terlibat gerakan separatis—tapi akhirnya dibebaskan tanpa proses pengadilan.

Pada Februari 1978, sehari setelah saya dijebloskan ke penjara, barang-barang saya dikeluarkan dengan paksa dari rumah dinas, lalu diangkut dengan kendaraan milik polisi ke rumah anak saya di Jalan Brawijaya, Manokwari. Di sini pula kami sekeluarga menumpang hingga sekarang. Selanjutnya, rumah dinas tersebut ditempati oleh rekan sekantor yang sesungguhnya sudah memiliki rumah pribadi, yang akhirnya dikontrakkan.

Dalam rangka penataan dan penertiban kembali rumah dinas Pemda Manokwari, tahun lalu panitia perumahan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 012/44 tanggal 1 Maret 2002. Isinya menunjuk (menetapkan) saya untuk menempati rumah dinas tersebut. Karena rumah tersebut masih ditempati orang lain, saya menghadap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jayapura (Bapak Theodorus Daat, B.A.) pada 5 April 2002, memohon agar rumah tersebut dikosongkan dan dikembalikan kepada saya. Menanggapi pengaduan saya, beliau berjanji akan menghubungi Kepala Kantor KPKN Manokwari agar rumah tersebut dikosongkan.

Perlu diketahui, setelah PBB/UNTEA mengambil alih pemerintahan Irian Jaya pada 1962 dari Belanda, saya sebagai pegawai daerah mendapat fasilitas rumah dinas peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Bali Nomor 1080, Manokwari. Pada 1967, panitia perumahan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 78/U/12/67 tertanggal 10 Mei 1967, yang isinya memutuskan bahwa saya berhak menempati rumah tersebut. Untuk itu saya mohon kepada Direktur Jenderal Anggaran agar dapat kiranya memperhatikan masalah yang saya hadapi.

SAMUEL KREY

Jalan Brawijaya 222, RT 04/VII

Manokwari, Papua