Jika Undang-Undang Pemilihan Presiden tidak mencantumkan syarat bahwa seorang calon presiden mesti ”orang Indonesia asli”, sungguh berisiko. Negeri ini di masa mendatang bisa dipimpin oleh WNI keturunan, baik keturunan etnis Cina, Arab, ataupun India. Padahal WNI keturunan tidak tercatat oleh sejarah sebagai pemegang saham dalam mendirikan republik ini.

Dalam sejarahnya, komitmen bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu yaitu Indonesia datang dari para pemuda di seluruh pelosok Nusantara. Sumpah Pemuda 1928 diwakili oleh Jong Java, Jong Sumatra, Jong Selebes, dan organisasi pemuda lainnya yang berasal dari berbagai pulau di kawasan Nusantara. Sejarah tidak pernah menuliskan kontribusi Jong Cina, Jong Arab, atau Jong India dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Sebab, keturunan Cina, India, atau Arab oleh kolonialis Belanda digolongkan sebagai keturunan bangsa timur asing.

Jika sekarang warga negara Indonesia keturunan dimungkinkan menjadi Presiden RI, sungguh ironis sekali. Penghapusan kata ”asli” dalam Pasal 6 dan Pasal 26 UUD 1945 pada hakikatnya telah menghilangkan watak dan karakter kepemimpinan nasional.

Logikanya, seorang presiden dan wakil presiden memang harus orang Indonesia asli. Hanya, pengertian kata ”asli” di sini harus dalam makna yang luas dan menetralkan tendensi rasialisme dan diskriminasi. Paradigma keaslian tersebut harus diubah dari pengertian native atau origin menjadi genuineness atau authenticity. Turunan dari pengertian genuineness atau authenticity adalah dalam makna legitimasi, legalitas, dan bonafiditas.

Dalam pengertian ini, orang Indonesia asli adalah seseorang yang memiliki legitimasi dan legalitas keindonesiaan, yaitu lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya, ia lahir dari pasangan berkewarganegaraan Indonesia, dan sebagian besar hidupnya juga diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

DJOKO SUSILO

Jalan Kalibata Utara II/5B

Jakarta Selatan